tirto.id - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, memperkenalkan program bantuan sosial (Bansos) Plus yang akan diterapkan jika dirinya terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Bansos Plus adalah peningkatan dari program bansos yang saat ini sedang berjalan di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Jika dilihat pada tahun ini saja, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran mencapai Rp476 triliun untuk perlindungan sosial. Anggaran itu dialokasikan untuk Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp28,7 triliun, pemberian bansos melalui kartu sembako bagi 18,8 juta KPM sebesar Rp45,1 triliun, dan subsidi energi dan nonenergi kepada rumah tangga miskin dan rentan, UMKM, petani serta transportasi publik Rp290,6 triliun.
Selain itu, anggaran tersebut juga dialokasikan bagi penerima bantuan iuran JKN 96,8 juta peserta Rp46,5 triliun, penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar untuk 20,1 juta siswa sebesar Rp9,7 triliun, dan penerima bantuan Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 99,3 ribu mahasiswa sebesar Rp12,8 triliun.
Anies menyampaikan, Bansos Plus nantinya akan memperkuat salah satu poin perubahan yakni meningkatkan apa yang sudah baik. Bansos Plus ini memiliki tiga poin utama yakni manfaat, penerima,dan layanannya.
“Yang artinya manfaatnya akan ditambah, plus penerimanya yang artinya data penerima diperbaiki dan plus layanannya yang artinya negara memberikan pelayanan terbaik kepada semua penerima Bansos Plus,” kata Anies dalam rangkaian kampanye di Pekanbaru, Riau, Rabu (13/12/2023).
Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Billy David Nerotumilena, menyatakan prinsip utama bansos yang saat ini ada tidak akan dihapuskan. AMIN justru akan lakukan Bansos Plus.
“Secara umum 'plus' yang dimaksud adalah program bansos yang ditambah penerimanya, ditambah besar jumlah manfaat, dan diperbaiki pelayanannya,” kata Billy kepada Tirto, Jumat (15/12/2023).
Dia mencontohkan KIP. Program ini juga akan menjangkau anak dari keluarga rentan miskin, bukan hanya anak dari keluarga miskin. Kemudian PKH, akan ditambahkan kuota pesertanya, sehingga peserta yang sebetulnya memenuhi syarat, tapi kuota tidak cukup akan mendapat bantuan.
Sementara untuk JKN, akan ditambah manfaatnya, seperti lansia untuk bisa pemeriksaan usia kesehatan rutin. Terkahir bansos sembako, ditambah kepastian penerima diiringi dengan enforcement, seperti menindak tegas praktik orang yang menghambat sampainya bantuan pada penerima yang berhak.
Kontradiktif dengan Janji Anies soal Pengentasan Kemiskinan
Pengenalan program Bansos Plus sebenarnya kontradiktif dengan sikap Anies sebelumnya. Dalam acara dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anies sempat menyinggung bahwa pemberian bansos yang dilakukan pemerintah Jokowi tidak efektif mengentaskan kemiskinan. Ia sebut, masalah kemiskinan harusnya diatasi dengan penciptaan pasar dan lapangan pekerjaan, bukan dengan bansos.
“Maka kita membereskan persoalan kemiskinan, ketertinggalan bukan lewat bantuan sosial, tapi dengan mereka dimasukkan ke dalam pasar,” kata Anies dalam acara Dialog Apindo Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023).
Sederhananya, kata Anies, yang perlu dikerjakan pemerintah adalah membesarkan dan memperbaiki pasarnya supaya mereka included di dalam pasar. Jika mereka termasuk di dalam sana, maka membereskan kemiskinan tidak lagi dengan cara bagi-bagi bansos.
“Bayangkan kalau tata niaga pertanian kita bereskan, maka petani tidak perlu menerima bansos karena pendapatan dia sudah cukup untuk hidup. Bila tata niaga karet, tata niaga kakao itu diperbaiki, maka petani tidak perlu menerima bansos,” kata Anies.
Akan tetapi, kritik Anies terhadap bansos yang baru tiga hari disampaikan tersebut seolah ditarik kembali. Eks Gubernur DKI Jakarta itu, terkesan menjilat ludah sendiri dengan program Bansos Plus yang baru-baru ini diperkenalkan saat kampanye.
Strategi Anies Menangkal Kampanye Negatif
Pakar Komunikasi Politik dari Unpad, Kunto Adi Wibowo, menilai program bansos dijanjikan Anies walaupun dilihat hampir sama, tapi ada maksud lain yang ingin coba disampaikan AMIN. Menurut Kunto, program ini untuk menangkal rumor atau isu ajakan kampanye sifatnya negatif terhadap Anies.
“Ini menangkal rumor bahwa kalau Anies terpilih, maka bansos tidak akan ada lagi. Tentu saja itu akan menggerus elektabilitas Anies terutama di kalangan masyarakat ke bawah,” kata Kunto kepada Tirto, Jumat (15/12/2023).
Menurut Kunto, Bansos Plus ini sebenarnya bukan keinginan murni dari Anies. Tapi ini menjadi reaksi yang berkembang di lapangan, sehingga Anies merasa perlu untuk mengeluarkan program Bansos Plus tersebut.
“Intinya [Anies ingin menunjukan] jangan khawatir jika saya terpilih bansos tetap ada bahkan akan saya perbaiki ini itunya,” kata Kunto.
Kunto melihat pesan yang ingin disampaikan Anies lewat Bansos Plus bukan semata-mata meniru yang sudah ada atau untuk mengeruk elektabilitas dari bansos. Tapi karena kondisi ketergantungan dan kebiasaan masyarakat setiap kali dimanjakan bansos.
Hasil survei Populi Center yang bertajuk “Masa Depan Pembangunan dan Demokrasi: Menakar Komitmen Capres 2024” mencatat bahwa masih banyak orang Indonesia berharap presiden baru bisa melanjutkan program bansos di era pemerintahan Jokowi.
Ketika masyarakat diminta menilai program apa yang paling penting untuk diteruskan oleh presiden mendatang, program bantuan sosial memperoleh persentase paling tinggi sebesar 33,6 persen.
Program lainnya yang diharapkan berlanjut adalah pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan dengan proporsi masing-masing sebesar 19,6 persen dan 4 persen.
Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dan dipilih menggunakan multistage random sampling. Koleksi data dilakukan pada 5-12 Juni 2023 menggunakan metode wawancara melalui aplikasi survei Populi Center. Survei ini juga punya margin of error sekitar 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
“Kalau misal tidak [bansos] ada atau hilang, maka tentu akan sangat berpengaruh dan melukai mereka. Jadi ekspetasinya setiap presiden baru harus ada bansos. Ini kemudian dipertegas oleh Pak Anies,” jelas dia.
Karena itu, kata Kunto, akan menjadi kontradiktif dengan pernyataan Anies yang bilang bahwa bansos tidak efektif. Tapi kemudian perkembangan di lapangan justru sebaliknya, Anies membaca bansos ini sangat penting.
“Kalau soal elektabilitas bansos ini mungkin tentu kalau dari tiga, satu capres antibansos, tentu dia yang akan merasakan efeknya, dia akan dihukum istilahnya dengan elektabilitas yang rendah," kata dia.
Kunto menambahkan, “Pemilih yang sudah terbiasa mendapatkan bansos tidak mau memilih capres yang anti-bansos itu, makanya Anies tidak mau berbeda di wilayah bansos ini. Dia memilih berbeda di beberapa wilayah, IKN salah satunya. Kadi menurut saya itu yang terjadi.”
Sulitnya Hilangkan Bansos
Peneliti Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan bansos tidak mungkin hilang dari materi kampanye. Karena faktanya, bansos terbukti mampu pengaruhi persepsi publik atas pilihan dan tingkat kepuasan pada pemerintah.
“Jika kita membaca persepsi kepuasan pada pemerintah yang tinggi, itu sebenarnya puas karena bansos, bukan karena kinerja pemerintah secara umum,” kata Dedi kepada Tirto, Jumat (15/12/2023).
Anies, kata Dedi, tentu memahami situasi itu, terlebih dengan elektabilitas yang sedang alami peningkatan. Menurut Dedi, menawarkan bansos akan baik, tentu dengan menambahkan plus.
Diksi “Plus” dalam artikulasi Anies bisa saja soal penambahan jumlah penerima atau jumlah nominal, bisa juga lakukan variasi lain yang memungkinkan secara teknis lebih baik dibanding periode sebelumnya.
“Jadi kontradiksi dalam statement politisi itu sebenarnya tidak ada, karena memang politisi akan selalu dinamis, mampu beradaptasi dengan kepentingan dalam waktu yang singkat,” kata dia.
Dedi melihat, bansos terbukti mampu meningkatkan elektabilitas. Tentu saja, kata dia, Anies ingin elektabilitasnya naik dengan tawaran program Bansos Plus.
Elektabilitas pasangan Anies-Cak Imin saat ini menempel ketat posisi Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dalam dua survei mereka saling kejar meski posisi pertama masih unggul Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Misalnya, hasil survei LSI memperlihatkan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran masih unggul berada di 45,6 persen. Selanjutnya diikuti pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebesar 23,8 persen dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yaitu 22,3 persen.
Angka yang diperoleh Prabowo-Gibran cenderung mengalami peningkatan dibandingkan periode survei Oktober yang hanya berada di 35,9 persen. Kenaikan juga terjadi pada pasangan Anies-Cak Imin dari sebelumnya di Oktober hanya 19,6 persen. Sedangkan Ganjar-Mahfud mengalami penurunan dibandingkan dengan Oktober 2023, yaitu 26,1 persen.
Survei LSI Survei dilakukan periode 3-5 Desember 2023 melalui wawancara via telepon dengan responden sebanyak 1.426. Sementara tingkat margin of error 2,6 persen serta kepercayaan 95 persen.
Sementara survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran juga berada di posisi teratas dengan perolehan 39,3 persen. Perolehan survei tersebut mengungguli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan elektabilitas 16,7 persen dan Ganjar-Mahfud MD 15,3 persen. Namun, dalam survei ini, masih ada pemilih bimbang atau undecided voters yang angkanya mencapai 28,7 persen. Angka ini bahkan melampaui perolehan elektabilitas dua kubu paslon capres-cawapres.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
