tirto.id - Proyek menara gading pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, diterpa kritikan silih berganti beberapa waktu ini. Sumber kritikan tersebut berasal dari kubu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN).
Capres nomor urut satu, Anies Baswedan, menegaskan akan meninjau ulang proyek IKN Nusantara jika nanti terpilih sebagai presiden. Ia memandang proyek IKN perlu ditilik lebih dalam, apakah betul menjadi solusi ketimpangan, atau justru melahirkan masalah yang baru.
Dalam sebuah cuplikan video yang beredar di media sosial, Anies menjawab salah satu penanya, terkait sikapnya tentang proyek IKN. Anies menjawab bahwa memang sudah ada undang-undang yang mengatur pembangunan IKN.
Kendati demikian, dalam acara yang diketahui digelar di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/11/2023) itu, Anies menyoroti bahwa anggaran yang digunakan bisa untuk menambal masalah kesejahteraan di sektor lain.
“Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia belum ada, bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan, polisi, tentara, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar,” ujar Anies.
Ia menilai anggaran pembangunan IKN Nusantara yang mencapai sekitar Rp406 triliun, bahkan bisa digunakan untuk mengangkat status guru honorer. “Hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara, betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua,” kata Anies.
Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Billy David Nerotumilena, menyampaikan kubu AMIN melihat perlu ada kajian yang lebih mendalam tentang pembangunan IKN. Terutama, kata Billy, meliputi kajian akademis, kajian ekonomi, dan keterlibatan publik.
“Hal ini yang kita analisa ketika proses legislasi dalam menerbitkan UU (Undang-Undang) masih belum serius dan komprehensif dilakukan,” ungkap Billy dihubungi reporter Tirto, Jumat (1/12/2023).
Hal ini sekaligus merespons tanggapan Presiden Jokowi kepada kubu AMIN yang mengkritik pembangunan IKN. Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa IKN sudah memiliki landasan UU. Ia menghargai opini dari kubu AMIN, seraya menepis bahwa IKN akan menimbulkan ketimpangan baru.
“Justru kebalikannya, kita tidak ingin Jawa sentris, ingin Indonesia sentris,” kata Jokowi di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Billy menjelaskan, perlu diuji lebih lanjut soal urgensi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Selain itu, perlu juga dicari tahu adakah korelasi yang mendalam antara pemerataan ekonomi dengan pemindahan ibu kota.
Kubu AMIN, kata Billy, memiliki rumusan berupa reurbanisasi dengan mengembangkan dan menggenjot kelas 14 kota. Rumusan ini didasarkan atas kajian World Bank yang menilai 14 kota di Indonesia tersebut defisiensi anggaran layanan dasar dan perlu segera dibantu. Lebih lanjut, ia menilai tidak menutup kemungkinan kota yang disasar lebih dari 14.
“Di sini poinnya adalah urgensi, bukan selera. Anies justru bilang dia akan dorong kota kecil jadi kota menengah dan kota menengah jadi besar. Ini artinya semua akan dapat perhatian,” jelas Billy.
Mandat pembangunan IKN dalam pemerintahan Jokowi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Dua kubu paslon capres-cawapres lain, menyatakan dalam berbagai kesempatan akan melanjutkan proyek Presiden Jokowi ini.
Kubu paslon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan akan melanjutkan IKN, bahkan hal ini tercantum dalam dokumen visi-misi mereka. Sementara kubu paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berkali-kali memberi sinyal tegak lurus untuk meneruskan program Jokowi, termasuk pembangunan IKN. Prabowo juga menyatakan akan menambah anggaran pembangunan IKN jika terpilih sebagai presiden.
UU IKN akan Jadi Hambatan?
Adanya mandat pembangunan IKN melalui UU Nomor 3 Tahun 2022, tentu menjadi salah satu tantangan AMIN jika ingin menguji ulang proyek ini. Sebab, sudah tentu jika ada usul pengkajian dan perubahan UU akan dibawa ke Senayan, alias didiskusikan di parlemen. Seperti diketahui, kursi parlemen saat ini justru didominasi oleh para wakil rakyat yang berasal dari luar kubu AMIN.
Jubir Timnas AMIN, Billy David Nerotumilena, menilai pihaknya belum mengkaji hingga jauh ke sana. Ia menegaskan yang sedang dilakukan saat ini adalah mengkritisi terlebih dulu rencana pembangunan IKN Nusantara dengan perspektif yang logis.
“Kami tidak bicara itu saat ini, karena tentang perubahan UU atau hitung-hitungan parlemen tentu setelah proses kontestasi pileg dan Pilpres 2024 selesai,” ujar Billy kepada reporter Tirto.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Hamdan Zoelva, mengatakan mereka tidak langsung menghentikan proyek, tetapi akan mengkaji ulang pembangunan tersebut. Dia menuturkan timnya masih mengkaji dan akan mengevaluasi terkait pembangunan IKN.
“Karena ibu kota itu undang-undang, jadi tidak mungkin undang-undang itu dibatalkan menggunakan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang),” kata Zoelva, Kamis (30/11/2023).
Zoelva mengatakan saat ini timnya fokus pada ketimpangan pembangunan, antara di Jawa dan luar Jawa, serta Indonesia bagian barat dan timur, sehingga perlu ada pemerataan. Untuk itu, lanjut Zoelva, pihaknya akan menyiapkan program pengganti IKN, dengan meningkatkan 14 daerah di luar Jawa agar dapat berkembang.
“Tapi sekali lagi bukan berarti akan disetop (pembangunan IKN), sama sekali tidak," ujarnya.
Analisis politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai kubu AMIN masih memiliki peluang mengkaji ulang pembangunan IKN meskipun perolehan kursi mereka di Senayan tidak dominan. Sebab, koalisi pemenang biasanya juga mengajak dan mengakomodir koalisi lawan mereka ke pemerintahan, seperti pemerintah Presiden Jokowi saat ini.
“Maka jika Nasdem, PKB dan PKS yang ya kira-kira 30-an persen (kursi parlemen). Tapi masih bisa mengundang yang lain misalnya Golkar let's say gitu atau bahkan PDIP yang mungkin akan membesarkan poros koalisi di parlemen ini, sehingga pembahasan undang-undang pasti akan bisa dilakukan,” kata Kunto dihubungi reporter Tirto, Jumat (1/12/2023).
Kunto menilai, elite politik di Indonesia masih sering berkompromi dan cair, sehingga peluang mengkaji ulang proyek IKN Nusantara masih terbuka. Selain itu, masih ada kontestasi Pileg 2024 yang bisa jadi menguntungkan koalisi AMIN di parlemen.
Mampu Amankan Ceruk Suara Kontra Pemerintah?
Kunto menambahkan, posisi AMIN yang menyatakan akan meninjau ulang IKN Nusantara memiliki sejumlah keuntungan. Hal ini menjadi isu pembeda yang hanya digaungkan oleh kubu AMIN.
“Semakin dia bisa dibedakan, semakin dia unik, semakin itu bisa mengundang ketertarikan bagi pemilih,” ujar Kunto.
Senada, peneliti Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai AMIN miliki ceruk yang cukup jelas, yakni suara kontra pemerintah atau Presiden Jokowi. Hal ini membuat narasi ‘perubahan’ yang mereka bawa semakin kuat posisinya.
“Tentu saja kritik IKN adalah taktik, strategi meraup suara dari kelompok kontra pemerintah,” jelas Dedi dihubungi reporter Tirto.
Dedi menyatakan, kecil kemungkinan kritik terhadap pembangunan IKN Nusantara dari kubu AMIN membawa efek samping atau kehilangan suara. Selama kritik itu dalam batas kewajaran dan tidak menjadi isu utama yang dimainkan terus-menerus.
“Dengan situasi ini, maka cukup menarik jika kritik IKN terus dilanjutkan, dengan catatan tidak terlalu fokus dan habiskan energi di sana, tetapi lebih pada solusi jika ibu kota tetap di Jakarta,” jelas Dedi.
Ia juga menilai bahwa adanya UU tentang IKN Nusantara tidak akan menghambat posisi kritik yang dilancarkan kubu AMIN. Lebih lanjut, Dedi memandang bahwa UU bukan benda mati yang statis, dia punya peluang diperbaiki atau bahkan dihapus.
“Tidak ada sejarah di Indonesia parlemen konsisten sesuai dengan koalisi saat bertarung, Jokowi memenangi pilpres pertama situasinya kalah dari oposisi, tetapi kekuasaan dibangun dengan menarik mitra baru. Anies pun akan serupa (jika menang),” terang Dedi.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
