PKS Jualan Ibu Kota Tetap di Jakarta, Efektifkah Kerek Suara?

tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jelang Pemilu 2024 membuat narasi akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara. Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menegaskan mereka punya rekam jejak sebagai parpol yang getol menolak pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Salah satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu 2024 adalah tentang isu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN),” kata Syaikhu di acara Kick Off Kampanye Nasional PKS di Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023) dalam keterangan pers yang diterima pada 27 November 2023.

Syaikhu menambahkan, “Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai Ibu Kota Negara.”

PKS, kata Syaikhu, memiliki tiga alasan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota. Pertama, dari sudut pandang historis, Jakarta adalah tempat proklamator Sukarno-Mohammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. PKS berkeyakinan nilai historis tidak mungkin dihilangkan.

Alasan kedua adalah dari sisi pembangunan. PKS, kata Syaikhu, berkeyakinan bahwa pemerataan pembangunan bukan lewat Pembangunan pusat ekonomi kota kecil dan pemindahan ibu kota, melainkan membangun kota menengah menjadi kota besar atau membangun desa menjadi maju.

Ketiga, kata Syaikhu, dari sudut pandang keberlanjutan, PKS memandang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam hal ini Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau.

“Pulau Kalimantan adalah paru-paru Indonesia, bahkan kalimantan adalah paru-paru dunia. Oleh karena itu, kita harus tempatkan Pulau Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau, yakni ekonomi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang memajukan keragaman hayati dan kelestarian lingkungan hidup," kata dia.

“Green economy, green jobs, adalah masa depan Indonesia, dan Kalimantan akan menjadi motor utama dan pusat pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia," kata Syaikhu.

Sementara itu, Juru Bicara Timnas AMIN cum caleg dari Partai Nasdem, Surya Tjandra, mengatakan publik perlu memahami perbedaan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pemindahan ibu kota. Ia menegaskan, AMIN mendorong pembangunan pusat pertumbuhan baru.

“Kalau membangun pusat pertumbuhan baru tentu kami mendukung, lepas dari IKN jadi pindah atau tidak, rencana pembangunan infrastruktur jalan maupun fasilitas lain tetap bisa dilaksanakan selama studi kelayakannya masuk,” kata Surya kepada Tirto, Senin (27/11/2023).

Surya malah menekankan bahwa tidak hanya pembangunan di Kalimantan Timur sebagai rencana lokasi IKN, melainkan juga Kalteng, Kaltara, Kalbar, dan Kalsel yang juga perlu perhatian pembangunan. Ia mencontohkan Kalteng juga perlu mendapat manfaat dari pembangunan IKN.

Di sisi lain, kata Surya, soal memindahkan ibu kota perlu diperiksa keselarasan antara ide dengan pelaksanaannya. Ia mencontohkan, apakah memang sudah tepat jadwalnya atau perlu ditunda agar lebih efektif?

Selain itu, kata Surya, perlu juga pembahasan secara terbuka dengan para ASN yang akan dipindah ke IKN. Surya menambahkan, perlu juga dilihat bagaimana respons masyarakat Kaltim dan Kalimantan secara umum terkait rencana pemindahan ibu kota.

Oleh karena itu, kata Surya, konsultasi publik dan studi kelayakan harus dilakukan secara transparan agar semua bisa berkontribusi gagasan dan mengambil manfaat secara proporsional.

“Satu hal yang penting bagi AMIN adalah dampak lingkungan dan sosial budaya ekonomi dari rencana besar ini, kita ingin pembangunan dinikmati seluruh wilayah bukan hanya satu tempat, makanya Anies Baswedan menyebut peluang pengembangan kota menengah yang sudah ada; pembangunan kota perlu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta dampak pada perubahan iklim yang jadi tugas kita semua,” kata Surya.

Respons para Kompetitor

Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, tidak memasalahkan narasi PKS yang ingin menjadikan Jakarta kembali sebagai ibu kota. Namun, kata dia, PKS harus mengubah aturan jika ingin mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota. Sebab, DPR RI dan pemerintah sudah mengesahkan UU IKN.

“Ya silakan saja nanti ubah lagi saja undang-undangnya kalau berkuasa,” kata Dasco yang juga Wakil Ketua DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Dasco menegaskan komitmen Koalisi Indonesia Maju dalam melanjutkan pencapaian pemerintahan Jokowi saat ini. Ia menegaskan bahwa pasangan Prabowo-Gibran akan terus menjalankan karena sudah disetujui dalam undang-undang.

“Kalau kami, kan, sudah jelas itu program yang berkelanjutan dan kita harus lanjutkan dan kemudian dengan berbagai macam pertimbangan undang-undang itu juga disahkan, ya dengan catatan dan penolakan dari teman-teman PKS, tapi kan mayoritas setuju,” kata Dasco.

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga menegaskan bahwa kubunya akan membangun Ibu Kota Nusantara sebagaimana amanat undang-undang. “Setiap undang-undang yang sudah diketok wajib dijalankan,” kata Ganjar di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Hal senada juga ditegaskan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud MD, Cyril Raoul Hakim. “Percepatan pembangunan IKN masuk dalam visi misi kami,” kata pria yang karib disapa Cicho Hakim tersebut kepada Tirto, Senin (27/11/2023).

Chico menegaskan pemerintahan Ganjar-Mahfud akan memastikan pembangunan Nusantara akan tetap dilakukan, bahkan dipercepat. Ia juga memastikan akan ada penambahan pembangunan dengan pendekatan berkeadilan dan ketat pengawasan terhadap lingkungan.

“Kami juga akan memastikan penyerapan tenaga kerja lokal dan dalam negeri (WNI) yang masif," kata Cicho.

Mengerek Suara Lewat Isu IKN Nusantara

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, menilai pernyataan PKS soal ibu kota tetap di Jakarta meski sudah ada UU IKN bermuatan politis. Ia menduga, PKS menyasar pemilih yang memang tidak suka dengan pemindahan IKN.

“Kalau IKN ini, kan, yang disasar adalah mereka yang terutama ASN, yang malas pindah ke IKN dan juga mereka yang tidak setuju atas IKN dan menurut saya ceruk pasarnya ada dan itu menurut saya tujuan pertama PKS,” kata Kunto, Senin (27/11/2023).

Kunto menilai, aksi PKS bermanuver dengan isu pemindahan Nusantara bukan hal baru. PKS pada Pemilu 2019 pernah bermain dengan narasi SIM gratis. Hal itu, kata Kunto, bisa meningkatkan elektabilitas meski hanya sekitar 1 persen.

Jika ditilik lebih jauh, kata dia, upaya narasi PKS ini memberikan dampak positif. Dari sisi publik, masyarakat akan berbicara soal narasi PKS tentang pemindahan ibu kota. Publik akan membincangkan untung-rugi pemindahan ibu kota.

Akan tetapi, kata Kunto, narasi negatif tetap akan muncul. Ia khawatir publik akan terpolarisasi meski tidak sekuat isu-isu sentimen tertentu, selain dampak negatif akun PKS disasar kritik buzzer.

“IKN ini enggak sekuat itu sehingga potensi polarisasi akan lebih kecil dibandingkan isu-isu agama misalnya. Jadi walaupun masih akan ada polarisasi pasti," kata Kunto.

Lantas apakah efek elektoral hanya dinikmati PKS saja? Kunto memandang, Anies bisa mendapat efek elektoral dari isu yang dimainkan PKS. Ia beralasan, PKS dan Anies memiliki ceruk pemilih yang sama sehingga pemilih PKS akan mengarah untuk Anies.

Namun demikian, kata dia, efek elektoral tidak akan sama jika PKB dan Nasdem berkampanye seperti PKS. Sebab, kata Kunto, PKB dan Nasdem bisa dianggap sebagai pengikut sehingga tidak mendapat efek elektoral sebesar PKS. Karena itu, kata dia, PKB maupun Nasdem harus mencari strategi lain jika ingin mendapat suara lebih besar.

“Mungkin Nasdem dan PKB bisa mengusung isu lain yang intinya anti pembangunannya Pak Jokowi, terutama jika persetujuan rendah dan itu bisa melalui survei, melalui kajian-kajian yang mungkin mereka bisa menemukan, apa kira-kira yang bisa anti positioning, anti dengan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi,” kata Kunto.