Menguji Visi Misi Capres-Cawapres dalam Menyejahterakan Guru

tirto.id - Isu kesejahteraan terhadap guru menjadi perhatian lebih bagi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). Paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, semuanya menjanjikan kesejahteraan terhadap pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.

Anies-Cak Imin misalnya, dalam dokumen visi misi dan program kerjanya akan menjamin kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan. Pasangan nomor urut satu itu, ingin meningkatkan secara signifikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan dikaitkan dengan kinerja.

Pasangan yang dijuluki AMIN itu juga ingin meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan sekolah melalui berbagai pelatihan dan beasiswa pendidikan lanjutan, baik di dalam maupun di luar negeri. Mereka juga menjanjikan mengangkat tenaga guru honorer secara meritokratis dengan mempertimbangkan kebutuhan.

Selain itu, AMIN juga ingin mengurangi beban administrasi guru melalui pemanfaatan teknologi dan pembentukan satu data dan sistem terintegrasi, memberikan kepastian jenjang dan jalur karier bagi profesi guru yang transparan, berbasis meritokrasi, dan sesuai minat, serta memastikan ketersediaan guru di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman dengan pemberian tunjangan khusus.

Co-captain Tim Nasional (Timnas) Pemenangan AMIN, Nihayatul Wafiroh, mengatakan seluruh visi misi AMIN sudah jelas ditujukan untuk menyejahterakan guru. “Itu visi misi AMIN [sudah jelas di dokumen],” kata Perempuan yang akrab disapa Ninik ini kepada Tirto, Jumat (24/11/2023).

Sementara jika melihat dokumen visi-misi Prabowo-Gibran, pasangan nomor urut dua ini juga menjanjikan untuk kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/Polri, dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Prabowo-Gibran ingin pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak.

Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.

Jika dibedah lebih jauh dalam program kerja asa cita empat, Prabowo-Gibran ingin memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan. Serta mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala dan tenaga honorer K2 menjadi ASN.

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Prabowo-Gibran akan menaikkan gaji guru sebesar Rp2 juta per bulan setiap tahun jika terpilih dalam Pilpres 2024. Bahkan, dijanjikan juga tunjangan hari raya (THR) untuk guru, termasuk honorer di Indonesia.

Selain itu, terdapat juga beberapa program kerja lain dari capres-cawapres dari Koalisi Indonesia Maju ini untuk sektor pendidikan. Di antaranya adalah melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar, meningkatkan dana riset dan inovasi hingga 1,5-2,0 persen dari PDB dalam 5 tahun, serta membangun perpustakaan dan taman bacaan untuk mendorong literasi masyarakat.

Lalu, menggandeng perusahaan swasta bermitra dengan BUMN untuk membuka program beasiswa dan magang bagi lulusan perguruan tinggi dan sekolah kejuruan. Meningkatkan kesejahteraan dosen, peneliti, dan penyuluh.

Membangun lebih banyak ruang pameran dan pertunjukan seni, meningkatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan delapan karakter utama bangsa, seperti religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, dan bermanfaat.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan Prabowo-Gibran menempatkan isu pembangunan sumber daya manusia pendidikan sebagai perhatian yang memiliki porsi khusus yang dibangun di atas kesadaran bahwa pembangunan untuk manusia. Konsep dan model pembangunan didasarkan pada memanusiakan manusia.

"Pandangan yang menempatkan bahwa perbaikan dan peningkatan kesejahteraan akan berkorelasi pada peningkatan kualitas pelayanan," kata Kamhar kepada Tirto, Jumat (24/11/2023) malam.

Pasangan Prabowo-Gibran menyadari betul bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan memanfaatkan bonus demografi serta menghantarkan Indonesia sebagai negara maju, maka peningkatan kualitas dan peningkatan daya saing manusia Indonesia menjadi kunci. Salah satu elemen pentingnya adalah sistem pendidikan, termasuk di dalamnya isu kesejahteraan guru.

"Maka Prabowo jika diberi kepercayaan, diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin negeri ini periode 2024-2029 akan memberi tambahan gaji sebesar Rp2 juta per bulan selama 13 bulan setiap tahun. Ini termasuk THR untuk guru dan honorer," pungkas Kamhar.

Sementara itu, pasangan Ganjar-Mahfud MD, bakal mendorong pendidikan berkualitas dan merata. Salah satu poin di dalamnya fokus terhadap guru dan dosen sejahtera, berkualitas, dan kompeten sejajar negara maju. Pendapatan guru dan dosen dalam hal ini harus meningkat dan sejahtera. Salah satunya melalui penyempurnaan sertifikasi guru dan dosen secara lebih sederhana.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Chico Hakim, mengatakan pendapatan guru dan dosen memang harus meningkat dan harus sejahtera. Jika pasangan nomor urut tiga ini terpilih, maka untuk gaji guru ditargetkan minimal Rp10 juta per bulan.

“Minimal di Rp10 juta untuk semua guru termasuk honorer. Capaian sampai dengan Rp30 juta itu untuk keseluruhan standar,” kata Chico kepada Tirto, Jumat (24/11/2023).

Chico beranggapan bagaimana bisa membawa Indonesia menjadi negara maju jika guru sebagai orang yang sangat berpengaruh tidak diperhatikan kesejahteraannya. Dengan bonus demografi yang ada di depan mata, maka investasi di bidang pendidikan juga akan diarahkan lebih besar.

“Pendidikan yang bagus, juga gurunya mesti bagus,” imbuh dia.

JIka pendapatan mereka bagus, lanjut Chico, para guru dapat fokus dalam pengabdiannya sebagai pendidik sambil terus meng-upgrade diri mereka tanpa harus memikirkan kurangnya pendapatan, terlibat utang di institusi keuangan, atau bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dinilai Belum Mengakomodir Isu Fundamental Guru

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Perhimpunan dan Pendidikan Guru (P2G), Feriyansyah, menilai visi-misi semua pasangan capres-cawapres belum menyentuh lima persoalan dan isu fundamental guru Indonesia. Lima di antaranya adalah kesejahteraan guru yang sangat rendah, kompetensi guru, rekrutmen dan distribusi guru yang masih amburadul, perlindungan guru yang minim, dan buruknya pengembangan karier guru.

Untuk paslon nomor urut satu, Anies-Cak Imin, yang ingin menuntaskan rekrutmen guru ASN misalnya. Secara niat, kata Feriyansyah, perlu diapresiasi. Kendati P2G sendiri sangat menyayangkan, solusi yang ditawarkan paslon masih mengambang.

“P2G ingin kepastian agar pasangan AMIN berkomitmen membuka kembali rekrutmen guru PNS. Tagline ‘perubahan’ yang diusung pasangan ini justru tidak menawarkan perubahan sama sekali dalam hal rekrutmen guru,” ujar dia dalam konferensi pers secara daring, Jumat (24/11/2023).

Dalam dokumen visi misi AMIN, hanya komitmen menuntaskan rekrutmen guru ASN, yang dapat diterjemahkan jika pasangan ini memimpin pemerintahan, maka mereka akan menuntaskan rekrutmen guru PPPK. Padahal solusi jangka panjang atas darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri adalah dengan mengangkat guru PNS. Bukan PPPK seperti yang dilakukan pemerintahan Jokowi sejak 2019 yang pelaksanaannya amburadul.

Meski begitu, kata dia, pasangan AMIN patut diapresiasi karena paling banyak menggunakan ideom pendidikan (110) dan guru (45) dalam visi misinya.

Sementara jika melihat pasangan Prabowo-Gibran, kata dia, tidak memberikan solusi secara komprehensif terkait lima isu fundamental terkait guru. Pasangan nomor urut dua ini hanya berjanji akan menambah tunjangan guru sebesar Rp2 juta per bulan. Jika dikalkulasikan, maka akan menyedot APBN sebesar Rp79,2 triliun per tahun.

“Pasangan ini juga berjanji akan menetapkan Upah Minimum Guru Non-ASN secara nasional. P2G mengapresiasi komitmen pasangan Prabowo-Gibran untuk menetapkan upah minimum guru non-ASN,” ucap dia.

Di sisi lain, P2G juga mengapresiasi rencana Ganjar-Mahfud MD untuk menetapkan gaji guru sebesar Rp20 juta perbulan. Namun, dalam kalkulasi riil P2G, wacana ini dinilai tidak realistis, karena Rp20 juta rupiah dikali 3,3 juta guru sama dengan Rp66 triliun per bulan. Alhasil negara harus menyiapkan anggaran jumbo sebesar Rp792 triliun per tahun hanya untuk gaji guru.

Angka di atas justru melampaui alokasi 20 persen APBN untuk fungsi pendidikan. Dalam APBN 2023 saja, anggaran pendidikan sudah menyedot sekitar Rp612 triliun dana yang tidak semua dikelola Kemdikbud Ristek dan Kemenag. Sehingga tidak mungkin rasanya, anggaran untuk sekadar gaji guru melebihi 20 persen APBN untuk pendidikan.

“P2G menilai janji ketiga pasangan capres-cawapres masih solusi yang parsial dan bersifat populis semata,” pungkas dia.