tirto.id - Senin, 27 November 2023, menjadi hari yang padat bagi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Mereka harus menghadiri acara deklarasi yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di waktu dan tempat berbeda.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang digelar Bawaslu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pagi hari, tiga pasangan capres-capres peserta Pilpres 2024 telah menandatangani 'Deklarasi Kampanye Damai, Tertib, dan Taat Hukum'.
Terdapat empat poin penting dalam deklarasi tersebut. Pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman serta mewujudkan suasana aman tertib, dan damai selama penyelenggara pemilu.
Kedua, melaksanakan kampanye pemilu dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain tidak melibatkan pihak yang dilarang selama masa kampanye pemilu.
Ketiga, tidak melakukan politisasi SARA, menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, penghasutan, dan perbuatan politik uang selama penyelenggaraan pemilu. Dan keempat, tidak memanfaatkan tempat ibadah dalam melaksanakan kampanye.
Kemudian siangnya, para capres cawapres lanjut bertolak ke Kantor KPU, Jakarta Pusat, untuk melaksanakan Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024. Deklarasi tersebut dibacakan langsung Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, dan diikuti oleh capres-cawapres dan peserta pemilu dan seluruh perwakilan partai politik.
Naskah deklarasi Pemilu 2024 memuat tiga poin. Pertama, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, dan adil. Kedua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman yang aman, tertib, damai, berintegritas tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA dan tanpa politik uang. Ketiga, melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Dalam pidatonya, Hasyim menyampaikan bahwa deklarasi dilakukan kali ini adalah momentum penting untuk bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan dalam menyelenggarakan pemilu. Tentunya tetap memperhatikan asas pemilu langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
Dia meminta agar seluruh peserta pemilu, baik capres-cawapres dan partai politik untuk melaksanakan pemilu yang sehat dan melakukan kampanye bersih. Menurut dia, kampanye sejatinya merupakan ajang untuk menunjukan sisi positif masing-masing paslon. Hal ini dilakukan agar warga mengetahui gagasan yang dibawa masing-masing paslon.
Hasyim meminta pembawaan narasi positif saat kampanye tidak dilakukan hanya oleh tiga paslon saja. Namun, tim kampanye masing-masing paslon juga agar membawakan narasi positif.
“Pada dasarnya kampanye adalah upaya untuk meyakinkan pemilih untuk memilih peserta pemilu. Karena aspek-aspek positif keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing masing peserta pemilu, apakah itu partai politik, apakah itu pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, meyakini Pemilu 2024 akan berlangsung secara damai, jujur, dan tanpa kecurangan. Prabowo percaya seluruh penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu akan melaksanakan Pemilu 2024 sesuai tanggung jawab mereka.
“Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apa pun,” kata Prabowo dalam sambutannya usai menandatangani deklarasi kampanye damai, bersih, dan taat hukum yang digelar Bawaslu di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Prabowo mengatakan, sistem demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik karena menjamin kelangsungan hidup negara modern. Dia mengatakan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum.
"[Dan] seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, transparan, tanpa kecurangan apa pun," ucap Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu meyakini penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab mereka dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya.
“Komitmen kami nomor urut dua, kami akan menjalankan segala ketentuan dgn sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan dan suara rakyat yang menang/benar," tutur Prabowo.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Cheryl Anelia Tanzil, memastikan pihaknya bakal mendukung 100 persen kampanye damai, tertib, dan taat hukum. Prabowo-Gibran tak ingin deklarasi hari ini berjalan hanya jadi formalitas semata.
Dari awal, kata Cheryl, kampanye Prabowo selalu bilang jangan hoaks dan tidak nyinyir. Prabowo juga ingatkan kepada seluruh timnya bahwa selesai kontestasi dalam pemilu ini, semua harus tetap bersatu.
"Mas Gibran juga saat ini mulai rutin silaturahmi nusantara. Dan dalam setiap pertemuan menekankan 'kalau kita dihina, kita enggak perlu balas. Tetap jaga persatuan," ujar Cheryl kepada Tirto, Senin (27/11/2023).
Prabowo, lanjut dia, pernah bilang politik itu seperti pendulum. Saat di atas goyang sedikit, di bawah goyangnya sudah sangat besar. Karenanya, Cheryl meyakini Prabowo dan Gibran benar-benar akan menjaga iklim politik adem dan santun.
Cheryl mengatakan, dari TKN sendiri akan selalu menempuh jalur legal formal jika ada kecurangan dalam pemilu dengan cara mengumpulkan bukti dan melapor resmi pada Bawaslu. Bukan hanya melalui mekanisme konferensi pers, tanpa bukti konkret, dan meninggalkan asumsi di benak publik.
“Pola-pola saling tuduh, saling serang tanpa disertai bukti yang kuat justru berpotensi mengadu domba masyarakat,” kata dia.
Celah Pelanggaran Meski Ada Deklarasi Kampanye Damai
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan penandatanganan deklarasi pelaksanaan pemilu aman dan damai yang diselenggarakan Bawaslu dan KPU sudah sering dilakukan. Namun, dia menilai tetap saja ada pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.
“Bagi saya dan tentu bagi semua, tanda tangan seperti itu beratusan kali di setiap pemilu, baik di pusat maupun pilkada dan masih sering terjadi pelanggaran," kata Mahfud di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023).
Dia mengklaim pihaknya komitmen untuk mengikuti semua aturan perundang-undangan dalam proses Pemilu 2024. Tidak hanya itu, dia berharap langkah tersebut bisa berjalan baik dan pemilu akan terselenggara dengan baik.
“Kalau ada hal-hal yang terjadi di luar aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh siapa pun harus diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan, bukan deklarasi saja,” ucap Mahfud.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Chico Hakim, memastikan bahwa TPN akan menjalankan kampanye yang tertib dan damai. Untuk menjamin hal tersebut, pihaknya juga akan menghidupkan fungsi pengawasan internal.
"[Tentu] dengan terus menerus mengingatkan tim kampanye dan relawan agar terus tetap berada di dalam koridor aturan kampanye yang berlaku,” kata dia kepada Tirto, Senin (27/11/2023).
Chico mengatakan, TPN sebelum adanya deklarasi juga sudah menggelar pertemuan-pertemuan internal yang topiknya adalah sosialisasi aturan kampanye dan kiat-kiat menjaga ketertiban. Terutama menghindar dari terpancing provokasi dan sebagiannya.
“Kami juga akan mengedepankan koordinasi dengan pihak penyelenggara pemilu, pengawas serta aparat,” pungkas dia.
Di sisi lain, pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, meminta seluruh peserta pemilu dan pilpres saling mengawasi suara rakyat pada Pemilu 2024.
Anies dan Muhaimin siap berkomitmen memegang teguh dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Komitmen itu mereka sampaikan sebagai wujud dukungan agar Pemilu 2024 berjalan dengan damai dan jujur.
“Kami berharap di dalam pelaksanaan nanti semua kita menyelamatkan setiap suara, mengamankan setiap suara, karena itu bukan suara partai, itu bukan suara capres, itu adalah suara setiap anak bangsa yang berhak menentukan masa depan negerinya," kata Anies dalam sambutannya.
Menurut Anies, pentingnya menjaga integritas bukan semata-mata ditunjukkan dengan siapa pemenang pemilu dan pemenang pilpres. Namun, kata dia, tujuan pemilu dan pilpres adalah menghadirkan pemerintahan yang berwibawa, penuh legitimasi, dihormati di dalam dan luar negeri.
“Karena pemerintahan terbentuk melalui proses pilpres yang adil, jujur, berintegritas," tutur Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, jika semua pihak memiliki komitmen sama, pemerintahan yang terbentuk nantinya tentu bukan hasil kecurangan saat pemilu.
“Jadi, tujuan utama dari proses ini semua bukan tentang yang siapa menang, tapi tentunya dihormati semua dan pemerintah yang nanti terbentuk adalah pemerintah yang disadari oleh semua bukan hasil karena proses yang ada curang, justru dengan hasil kejujuran,” jelas Anies.
Butuh Komitmen Lebih Agar Tak Sekadar Formalitas
Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid alias Gus Jazilul, mengingatkan semua pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024, tidak menjadikan penandatanganan plakat deklarasi kampanye damai, sekadar simbolis.
“Tadi deklarasi di Bawaslu netral. Sekarang pemilu damai,” kata Jazilul di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Jazilul mengatakan akan menjadi naif bila praktik kampanye tak jujur di lapangan masih dilakukan, setelah seluruh pasangan capres-cawapres menandatangani deklarasi kampanye damai dan taat hukum.
“[Tapi] pada hari yang sama terjadi praktik yang berbeda di lapangan. Jika itu memang terjadi, maka itu naif sekali. Akan mencoreng citra pemilu damai, netral [di] Pemilu 2024," tutur Jazilul.
Analisis politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, melihat memang ada risiko deklarasi ini hanya sekadar formalitas di atas kertas saja. Pada akhirnya tidak ada efek besar di lapangan.
Agar tidak hanya sekadar formalitas, maka perlu ada komitmen bagus dari para peserta pemilu, terutama dari capres-cawapres dan juga tim pemenangan. Mereka, kata Kunto, minimal harus punya semacam komitmen lebih lengkap yang kemudian didokumentasikan dan ditandangani masing-masing peserta pemilu.
“Jadi misalnya publik kemudian bisa menilai siapa secara komitmen lebih bagus kalau bicara soal kampanye damai tertib dan taat aturan,” kata dia.
Selain itu, kata Kunto, tidak kalah penting kedua adalah soal pengawasan. Untuk menjaga momentum kampanye damai, tertib, dan taat hukum, maka perlu penyeimbang dari lembaga pengawas independen serta partisipasi aktif masyarakat untuk juga mengawasi.
Menurut dia, peran masyarakat dalam pengawasan di lapangan cukup besar. Karena masyarakat lah yang tahu ada pelanggaran atau tidak.
Hanya saja masalahnya, kata Kunto, selama ini masyarakat tidak melaporkan karena beberapa faktor. Pertama, mereka tidak yakin laporan akan ditindaklanjuti. Kedua, masyarakat tidak yakin dan terlindungi kalau mereka melaporkan.
“Ini problem besar. Selain juga mendorong lembaga pengawas Independen semakin banyak di masyarakat," ujar Kunto.
Terkahir yang tidak kalah penting, kata dia, adalah bagaimana penyelenggara pemilu bisa menegakkan aturan dengan adil, bagus, dan konsisten. Karena problemnya, jika tidak konsisten dan tidak adil, maka semua percuma.
“Pada akhirnya penegakan hukum inilah yang penting. Kita punya masyarakat yang mau mengawasi, tapi kemudian penegakannya hanya formalitas akhirnya semuanya akan hancur lagi kuncinya ada di nomor tiga itu,” kata dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
