Trump Tuntut Media: Etika Jurnalistik & Ancaman Kebebasan Pers

tirto.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap kantor berita Inggris, BBC, terkait pengeditan pidatonya tahun 2021 yang ditampilkan dalam dokumenter Panorama berjudul "Trump: A Second Chance?".

Pidato itu disampaikan pada hari ketika para pendukungnya menyerbu Gedung Capitol di Washington DC. BBC pada Senin mengakui bahwa pengeditan tersebut merupakan sebuah “kesalahan dalam penilaian.”

Dalam surat resmi yang dikirim pada Minggu dan dilihat oleh Reuters, tim pengacara Trump menegaskan bahwa BBCharus mencabut dokumenter kontroversialnya sebelum Jumat (14/11/2025), atau menghadapi gugatan hukum senilai tidak kurang dari 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16 triliun).

Surat tersebut juga menuntut agar BBC meminta maaf secara terbuka dan memberikan kompensasi atas apa yang mereka sebut sebagai kerusakan reputasi dan finansial yang luar biasa besar.

Dokumenter soal Trump disiarkan pada 28 Oktober 2024, atau hanya beberapa hari sebelum pemilu presiden Amerika Serikat. Program berdurasi satu jam itu memuat tiga cuplikan video pidato Trump, yang disusun sedemikian rupa sehingga menciptakan kesan seolah-olah ia secara eksplisit menghasut kerusuhan 6 Januari 2021.

Dikutip dari BBC, menurut pengacara Trump, pengeditan tersebut “palsu dan memfitnah” karena BBC dianggap sengaja menghilangkan bagian penting dari pidato yang menekankan aksi damai.

Kekhawatiran terhadap dokumenter itu muncul setelah memo internal BBC bocor dan diterbitkan oleh The Telegraph. Memo tersebut ditulis oleh Michael Prescott, mantan penasihat independen Komite Standar Editorial BBC, yang mengaku menulis laporan itu karena frustrasi terhadap “tidaknya ada tindakan dari eksekutif BBC”.

Dalam memo itu, Prescott menyebut bahwa tim Panorama telah mengedit bagian-bagian pidato Trump agar tampak seolah-olah ia mendorong kerusuhan di Capitol Hill.

Sebagai pembanding, berikut dua versi penggalan pidato Trump pada 6 Januari 2021 di Washington DC. Dalam versi asli, Trump bilang, “Kita akan berjalan menuju Capitol, dan kita akan menyemangati senator dan anggota kongres kita yang pemberani."

Namun, dalam versi yang disiarkan Panorama, kalimat itu berubah menjadi, “Kita akan berjalan menuju Capitol... dan aku akan ikut bersama kalian. Dan kita berjuang. Kita berjuang sekuat tenaga."

Padahal, kedua bagian itu sebenarnya terpisah lebih dari 50 menit dalam pidato aslinya. Kata “berjuang sekuat tenaga” diucapkan saat Trump membahas dugaan kecurangan pemilu, bukan ketika ia mengajak massa ke Capitol. Secara keseluruhan, ia menggunakan kata “fight” atau “fighting” sebanyak 20 kali dalam konteks politik, bukan seruan kekerasan.

Petinggi BBC Mengundurkan Diri Imbas Kasus Ini

Pengungkapan tentang pengeditan pidato Trump dan bocoran memo internal itu memicu krisis besar di tubuh BBC. Dua petinggi teratas lembaga tersebut, Direktur Jenderal BBC, Tim Davie, dan CEO BBC News, Deborah Turness, mengumumkan pengunduran diri mereka pada Minggu.

Davie, yang menjabat sejak 2020, mengatakan bahwa “perdebatan seputar BBC News berkontribusi terhadap keputusannya untuk mundur.”

“Walau bukan alasan satu-satunya, perdebatan seputar BBC News tentu berkontribusi terhadap keputusan saya. BBC telah bekerja dengan baik secara keseluruhan, tapi ada beberapa kesalahan yang dibuat, dan sebagai direktur jenderal saya harus bertanggung jawab penuh.” katanya seperti yang dikutip dari BBC.

Deborah Turness, yang memimpin lebih dari 6.000 staf di 40 layanan bahasa, juga mengakui tanggung jawabnya atas krisis ini.

“Kontroversi seputar Panorama tentang Presiden Trump telah sampai pada titik yang merugikan BBC, institusi yang saya cintai. Sebagai pimpinan tertinggi berita, tanggung jawab ada pada saya, dan saya memutuskan untuk mengundurkan diri.” katanya juga dikutip dari BBC.

Meski demikian, Turness menegaskan bahwa, meski terjadi kesalahan editorial, tuduhan adanya bias institusional di BBC adalah “tidak benar”.

Sementara itu, dilansir dari Reuters pada Senin (10/11/2025), Chairman BBC Samir Shah menyampaikan permintaan maaf resmi atas pengeditan tersebut, seraya menolak tuduhan bahwa BBC memiliki bias sistemik dalam pelaporannya. Shah mengatakan bahwa lembaga itu kini tengah menimbang langkah hukum selanjutnya untuk menanggapi ancaman gugatan Trump.

“BBC akan memberikan tanggapan langsung pada waktunya,” ujar seorang juru bicara BBC.

Memo Prescott yang bocor bukan hanya menyoroti dokumenter tentang Trump. Laporan itu juga mengkritik peliputan BBC terhadap isu transgender, yang disebut telah “disensor” oleh beberapa reporter internal karena dianggap terlalu berpihak.

Selain itu, BBC Arabic juga dituding menampilkan liputan perang Israel–Gaza yang “meremehkan penderitaan Israel dan menggambarkan Israel sebagai agresor.” Prescott menulis bahwa secara keseluruhan, BBC menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap Trump dibanding lawannya, Kamala Harris, dalam konteks pemilu AS 2024.

Reaksi Trump

Tim pengacara Donald Trump telah mengirimkan surat resmi kepada BBC yang berisi ancaman gugatan hukum dengan tiga tuntutan utama.

Pertama, BBC diminta untuk segera menarik dan mencabut dokumenter beserta seluruh pernyataan yang dinilai palsu, memfitnah, menyesatkan, dan provokatif terhadap Presiden Trump.

Kedua, lembaga penyiaran publik Inggris itu diwajibkan untuk mengeluarkan permintaan maaf penuh dan terbuka atas pernyataan-pernyataan yang dianggap merugikan.

Ketiga, pengacara Trump menuntut agar BBC memberikan kompensasi yang layak kepada klien mereka atas kerugian reputasi dan finansial yang ditimbulkan.

Diberitakan, BBC diberi waktu hingga Jumat (14/11/2025) pukul 22.00 GMT untuk menanggapi surat tersebut. Jika tenggat itu terlewati, pengacara Trump menegaskan bahwa pihaknya akan “menegakkan hak hukum dan keadilan, termasuk dengan mengajukan gugatan sebesar tidak kurang dari 1 miliar dolar AS.”

Menurut laporan BBC, beberapa organisasi media Amerika Serikat sebelumnya memilih untuk menyelesaikan kasus serupa di luar pengadilan, dengan membayar jutaan dolar sebelum perkara dibawa ke meja hijau.

Di antaranya, Paramount Global yang membayar 16 juta dolar AS untuk menyelesaikan sengketa terkait wawancara di CBS dengan mantan wakil presiden Kamala Harris.

Sementara itu, ABC News membayar 15 juta dolar AS untuk mengakhiri gugatan pencemaran nama baik setelah pembawa beritanya secara keliru menyatakan bahwa Trump “terbukti bersalah atas pemerkosaan,”

Verifikasi yang Terlewat

Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Ignasius Loyola Adhi Bhaskara, menilai terdapat proses verifikasi yang tampaknya terlewat sebelum dokumenter tersebut disiarkan. Ia menduga bahwa kesalahan atau kekeliruan terjadi dalam penyusunan tayangan.

Menurutnya, kemungkinan besar reporter atau editor yang menangani video itu tidak meninjau pidato Trump secara keseluruhan, sehingga liputan menjadi terbatas pada sudut pandang tertentu yang ingin ditonjolkan oleh media.

“Sangat lazim terjadi karena kemudian memang media pasti dalam penulisan atau pembuatan videonya menggunakan praktik framing. Media berusaha untuk meng-capture suatu kejadian berdasarkan point of view tertentu sehingga tidak semua kemudian informasi bisa dimasukkan,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Rabu (12/11/2025).

Adhi Baskara, yang juga memiliki pengalaman berkarier di industri media, menambahkan bahwa pers dengan pengaruh besar terhadap masyarakat maupun elite politik dituntut untuk selalu menjalankan proses verifikasi agar menghasilkan informasi yang akurat.

Ia menegaskan bahwa kebebasan pers seharusnya dipahami sebagai kebebasan media menentukan agenda dan arah peliputannya tanpa intervensi pihak luar, tetapi kebebasan itu bukan berarti pers bebas menyebarkan informasi menyesatkan.

“Ketika pers itu mengeluarkan informasi yang sifatnya misleading, tentu saja ini menjadi tanggung jawab dari pers tersebut untuk kemudian merevisi segala statement yang ia lakukan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai bahwa dalam kasus BBC versus Trump, persoalan yang muncul lebih merupakan kesalahan dalam peliputan. Hal ini, menurutnya, tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai praktik etika jurnalistik BBC secara keseluruhan.

Ia mengingatkan bahwa media pada dasarnya dibangun dan dijalankan oleh individu-individu yang bekerja di dalamnya. Begitu pula dengan BBC, yang digerakkan oleh orang-orang atau tim yang mendukung operasional kantor berita tersebut.

“Sehingga kemudian kita nggak bisa menjudge dari satu kasus saja bahwa kemudian BBC menyalahi aturan dan etika jurnalistik dalam laporannya,” ujarnya.

Aska menilai bahwa setiap kasus perlu dilihat secara terpisah atau kasus per kasus. Dalam kasus ini, memang kemungkinan terjadi kelalaian yang juga telah diakui oleh sejumlah eksekutif BBC.

“Tapi yang jelas karena dalam praktik jurnalistiknya, BBC harusnya menggunakan verifikasi yang sifatnya berlapis. Bisa jadi ini memang kemudian ada error yang terlewat gitu ya, mungkin editornya tidak mengecek secara keseluruhan pidato Trump, sehingga frasa Trump yang mengatakan bahwa harus demo tapi dengan tenang dan damai itu tidak dimasukkan,” ujarnya.

Lalu, apakah kasus Trump vs BBC ini akan berdampak pada hubungan politik global antara AS dan Inggris?

Dalam kasus BBC, Aska menilai bahwa persoalan terletak pada fakta bahwa mereka berhadapan dengan sosok seperti Donald Trump, yang notabene merupakan figur sangat berpengaruh dan memiliki kekuatan besar, tidak hanya di dunia politik AS tetapi juga dalam politik internasional. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan ketegangan yang dapat berdampak lebih luas, bahkan memengaruhi hubungan antarnegara.

“Karena BBC ini kan merupakan public broadcasting service dari Inggris, yang mana sebagian dari dana BBC juga di subsidi pemerintah Inggris melalui license fee yang dikenakan kepada rumah tangga di UK,” ujarnya.

Aska menjelaskan, sistem media di setiap negara berbeda, ada media yang tidak punya broadcasting service, ada yang punya public broadcasting service seperti Inggris, di mana negara punya peran penting.

Dalam kasus Trump vs BBC, bisa jadi ini juga akan membuat ketegangan antara negara-negara yang terlibat, dalam hal ini mungkin Amerika Serikat dengan Inggris.

“Sehingga kemudian dampak dari dikeluarkannya atau pengunduran diri dari sejumlah eksekutif di BBC merupakan langkah untuk meringankan pressure yang mungkin terjadi di antara kedua negara tersebut,” ujarnya.

Dosen Program Studi Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Samiaji Bintang Nusantara, menekankan bahwa kasus ini menjadi pengingat pentingnya prinsip dan etika jurnalisme yang harus dijalankan oleh seluruh media, baik besar maupun kecil. Menurutnya, prinsip verifikasi dan kebenaran harus dijunjung tinggi, sehingga fakta tidak boleh dipermainkan, diotak-atik, atau dimanipulasi.

Ia menegaskan bahwa etika jurnalistik merupakan poin utama yang harus dijalankan. Ketika prinsip tersebut dilanggar, baik oleh media besar seperti BBC atau New York Times, siapa pun yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab.

“Saya kira itu menjadi penting peringatan buat kita semua di industri media. Bahwa meskipun Anda punya media yang besar, sudah populer, dianggap kredibel sekalipun, kalau basic journalism ini tidak diterapkan tentu itu akan membahayakan,” ujarnya saat dihubungi oleh Tirto, Rabu (12/11/2025).

Dalam kasus ini, Bintang yang pernah berkarir selama belasan tahun di dunia jurnalistik dan pernah menjabat sebagai direktur pada Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), menilai kesalahan yang dilakukan BBC bukan tanpa sengaja.

Menurutnya, sebuah media sekelas BBC tentu memiliki proses desain, editing, dan kontrol internal yang ketat, termasuk adanya proofreader dan fact-checker. Tugas fact checker, jelasnya, tidak hanya memverifikasi fakta yang sudah terjadi, tetapi juga memeriksa akurasi materi sebelum dipublikasikan.

“Sekelas BBC saya kira itu tidak bisa dianggap pas-pas saja, tapi itu mungkin juga by intention. Membuat framing seperti itu. Jadi itu tentu kesalahan. Itu tentu kegeliran dan itu melanggar basic principle journalism-nya. Manipulasi, mencoba mengubah konten yang fakta terus kemudian dikait-kaitkan,” ujarnya.

Meski demikian, Bintang menilai gugatan Trump terhadap BBC keliru dan berlebihan. Menurutnya, Trump seharusnya memahami bahwa hal-hal seperti ini tidak serta-merta menjadi dasar untuk menggugat. “Memang jalan tengahnya tentu media yang bersangkutan mencoba memenuhi secara perdata,” ujarnya.

Tren Ancaman Kebebasan Pers

Bintang menilai, secara global saat ini terdapat tren di mana penguasa atau pejabat publik kerap menggugat media. Di AS misalnya, sebelum menggugat BBC, Trump juga menggugat The New York Times, empat reporternya, serta penerbit Penguin Random House senilai 15 miliar dollar AS atau sekitar Rp246 triliun. Gugatan itu didasari tudingan pencemaran nama baik dan fitnah, serta kerusakan reputasi.

Tren semacam ini, lanjut Bintang, tidak hanya terjadi di AS, tetapi juga terpola di sejumlah negara Eropa bahkan negara Asia Tenggara seperti Filipina dan Indonesia. Ia menyoroti adanya upaya dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk memanipulasi dan memanfaatkan posisi mereka, baik secara domestik maupun lintas negara, sehingga pers menghadapi tekanan yang nyata.

“Kita melihatnya bahwa kebebasan pers dimanapun sedang terancam, baik oleh private maupun oleh pemerintah. Baik itu di dalam negara ataupun antar negara. Ini bisa menjadi ancaman-ancaman yang bisa merugikan teman-teman di pers,” ujarnya.

Untuk mengatasi situasi ini, Bintang menekankan pentingnya membangun jaringan dan konsolidasi. Ia menyarankan kolaborasi antara masyarakat sipil dan asosiasi jurnalis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk memperkuat perlindungan terhadap kebebasan pers. Fenomena ini, menurutnya, sudah bersifat global, sehingga respons yang terpadu menjadi sangat penting.