Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mendeklarasikan darurat nasional di Washington D.C. sebagai buntut konflik antara pemerintah kota dengan penegak hukum imigrasi.
Ancaman tersebut disampaikan Trump melalui unggahan di platform media sosial bikinannya sendiri, Truth, pada Senin (15/9) waktu setempat.
"Saya akan mengumumkan Keadaan Darurat Nasional, dan Federalisasi, jika perlu!!!" tulis Trump.
Ancaman ini merupakan buntut dari konflik yang terjadi antara pemerintah kota dengan Badan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) di sana terkait penegakan hukum bagi para imigran.
Sebelumnya, Donald Trump telah memberlakukan darurat keamanan publik di Washington D.C. pada 12 Agustus lalu. Status ini ditetapkan Trump dengan mengerahkan 800 tentara Garda Nasional di kota tersebut dengan dalih mengatasi "kejahatan, pertumpahan darah, keributan, dan kemelaratan".
Dalam keterangannya pada Agustus lalu, Trump menyebut Ibu Kota AS itu telah "diambil alih oleh geng-geng kekerasan dan penjahat haus darah" serta "maniak dan tunawisma".
Status darurat yang diresmikan pada Agustus lalu itu efektif selama 30 hari dan baru saja berakhir, namun Trump mengancam akan kembali memberlakukannya dalam bentuk darurat nasional di kemudian hari.
Alasan Trump Ingin Berlakukan Darurat Nasional di Ibu Kota AS
Seturut The Hill, ancaman Donald Trump untuk memberlakukan darurat nasional di Ibu Kota AS terjadi setelah Wali Kota Washington D.C., Muriel Bowser, berencana untuk menghentikan koordinasi kepolisian dalam kota dengan instansi penegak hukum imigrasi (ICE).
Dalam keterangannya di Truth, Trump menyebut bahwa Bowser telah memberitahu pemerintah federal bahwa Departemen Kepolisian Metropolitan (MPD) tak akan bekerja sama dengan upaya ICE untuk memindahkan dan merelokasi "imigran ilegal dan berbahaya".
"Jika saya membiarkan ini terjadi, kejahatan akan kembali merajalela," tulis Trump.
Sebelumnya, Bowser telah menyetujui koordinasi antara kepolisian lokal dan pasukan federal. Namun, dalam keterangannya, persetujuan ini juga berarti bahwa status darurat nasional harus dihentikan.
Keputusan itu juga memuat klausul bahwa MPD akan berhenti bekerja sama dengan ICE untuk mengangkut tahanan imigrasi.
"Penegakan hukum imigrasi bukanlah tugas MPD. Dan dengan berakhirnya keadaan darurat, tugas itu juga tidak akan menjadi tugas MPD di masa mendatang," kata Bowser.
Keputusan itu tidak disukai oleh Trump yang sebelumnya memberlakukan darurat keamanan sebagai cara untuk melakukan apa yang ia sebut sebagai upaya memerangi geng kriminal dan merelokasi "imigran ilegal".
Dilansir dari Reuters, keputusan Bowser untuk menghentikan kerja sama MPD dengan ICE membuat kedua instansi itu tidak memiliki legalitas untuk bertukar informasi tentang imigran yang tinggal dan memasuki AS.
Dalam keterangannya di Truth, Trump menyebut bahwa langkah Bowser dalam menghentikan kerja sama MPD dengan ICE merupakan ulah dari apa yang ia sebut sebagai "Demokrat kiri radikal".
Politikus Partai Republik itu juga menyatakan bahwa berakhirnya kerja sama MPD-ICE perihal informasi imigran membuat "kejahatan akan kembali merajalela".
Dalam penetapan status darurat keamanan publik pada Agustus lalu, lebih dari 2.000 tentara, termasuk Garda Nasional, dilaporkan terus berpatroli di jalanan Washington D.C. Oleh banyak kritikus, hal ini dianggap sebagai tindakan pemerintah federal yang melewati batas.
Serangkaian unjuk rasa dari kelompok masyarakat sipil juga terjadi pada September untuk memprotes pengerahan pasukan Garda Nasional oleh Trump di Ibu Kota AS tersebut.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Dicky Setyawan
