Masuk tirto.id
tirto.id - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas Djiwandono, memaparkan visi dan strateginya dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI, Senin (26/1/2026). Ia mengusung lima strategi tematik yang ia sebut 'BI Gerak' untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
"Ada 5 semacam strategi tematik. Tematik yang saya ingin cetuskan pada hari ini," ujar Thomas dalam presentasinya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Dalam paparannya, "BI Gerak" sendiri merupakan akronim. B adalah bersinergi dengan stakeholder membangun Indonesia dan I merupakan singkatan dari independensi dipertahankan.
Gerak, kata Thomas, merupakan akronim dari lima pilar: Governance meliputi tata kelola kebijakan yang kuat dan kredibel; Efektivitas Kebijakan; Resiliensi Sistem Keuangan; Akselerasi Sinergi Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan; serta Keberlanjutan Transformasi Keuangan.
Ia mengatakan, strategi ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan lincah.
"Kelima tema ini intinya adalah saya merasa bahwa 5 hal ini bisa membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara adaptif dan agile. Agile itu lincah lah mungkin istilahnya. Saya namakan strategi ini strategi ‘Gerak’," jelasnya.
Thomas, secara khusus, menekankan bahwa sinergi erat dengan pemerintah dan otoritas lain tidak akan mengurangi independensi Bank Indonesia. Ia merujuk pada Undang-Undang P2SK dan BI sebagai fondasi hukum yang kuat.
"Sinergi dengan stakeholder lain itu tidak mengurangi independensi Bank Indonesia," tegas Thomas.
Ia menambahkan, mandat BI dalam UU sudah jelas mencakup dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sehingga koordinasi kebijakan merupakan hal yang filosofis.
Dalam paparan detailnya, Thomas menyoroti pentingnya efektivitas kebijakan. Ia mengungkapkan bahwa penurunan suku bunga kebijakan (BI Rate) membutuhkan waktu lama untuk ditransmisikan sepenuhnya ke perekonomian riil. Untuk itu, diperlukan pendampingan kebijakan melalui pengelolaan likuiditas.
"Kebijakan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi memiliki lag dalam transmisi pada perekonomian. Karena itu saya merasa perlu sinergi kebijakan dengan fiskal dan otoritas keuangan," paparnya.
Ia mencontohkan, penempatan dana kas pemerintah sebesar Rp200 triliun pada September lalu, bersamaan dengan tren penurunan BI Rate, terbukti mendorong pertumbuhan likuiditas (M0) dan kredit perbankan.
“Artinya likuiditas maupun suku bunga itu kalau secara bersama-sama kita manage yang baik ini akan menopang pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Strategi lain yang diusung adalah membangun resiliensi sistem keuangan. Thomas bahkan mengusulkan konsep baru "Financial Security" atau ketahanan sektor keuangan, setara dengan pentingnya ketahanan pangan dan energi.
"Saya merasa bahwa ini cukup diperlukan kalau kita mau bukan hanya tumbuh secara lebih cepat tapi juga untuk tumbuhnya berkelanjutan," ujarnya.
Untuk akselerasi sinergi, Thomas mengusungkan tiga program kunci: sinkronisasi kebijakan suku bunga dan pengelolaan utang/SBN, penguatan peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan kebijakan pembiayaan pembangunan.
Sinergi ini melibatkan peran ekspansif BI, peningkatan produktivitas kas oleh Kemenkeu, dan insentif perbankan dari OJK. “Dan tentunya LPS menciptakan kepercayaan nasabah melalui stabilitas di sistem keuangan. Jadi sinergi fiskal ini juga bisa penting dalam menghadapi risiko,” tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Andrian Pratama Taher
