Masuk tirto.id
tirto.id - Ekonom senior, Fadhli Hasan, menilai hubungan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) tidak seimbang karena Indonesia memberikan terlalu banyak konsesi kepada Gedung Putih, seiring dengan pemberian fasilitas pembebasan tarif impor terhadap produk-produk AS. Sebaliknya, Indonesia mendapatkan tarif resiprokal 19 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dikirimkan ke AS.
"Tidak seimbang, Indonesia terlalu banyak memberikan konsesi, sementara Amerika memiliki akses yang lebih besar ke pasar Indonesia," ujar dia, kepada Tirto, dikutip Jumat (18/7/2025).
Dengan rencana pemberian tarif nol persen terhadap produk-produk AS ini, membuat tidak ada potensi penerimaan yang bisa didapatkan negara. Sementara, untung hanya baru bisa didapatkan Indonesia ketika ada peningkatan ekspor dalam jumlah besar.
Namun terlebih dari itu, untuk dapat melaksanakan kesepakatan ini, harus ada perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan AS, seperti melalui Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA), perjanjian bilateral yang berupa skema kerja sama ekonomi atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
"Kalau tidak, (akan) melanggar prinsip MFN (Most Favored Nation -prinsip dasar dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mengharuskan negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota WTO lainnya dalam hal tarif impor dan praktik perdagangan lainnya) dan nanti bisa digugat oleh negara lain di WTO," jelas Fadhil.
Terpisah, Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyarankan agar pemerintah dapat meningkatkan kesepakatan dagang dan investasi dengan negara-negara BRICS. Dengan ini, Indonesia baru bisa memperluas pasar, memperkuat posisi tawar, dan mengurangi ketergantungan impor dari negara-negara maju.
"Dengan menyusun perjanjian yang adil, membangun konektivitas logistik, serta menciptakan iklim investasi yang kompetitif, Indonesia dapat memaksimalkan perannya sebagai anggota aktif BRICS dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan," kata dia, dalam keterangannya.
Meski begitu, inisiatif ini bukan hanya soal ekspor dan investasi, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam membentuk arsitektur ekonomi global yang lebih setara, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. Dus, Amerika Serikat juga tidak akan mendominasi pasar domestik Indonesia hanya karena menikmati keuntungan tarif impor nol persen.
Namun, selain mengoptimalkan hubungan dagang dengan negara-negara BRICS, pemerintah juga perlu segera menawarkan skema zero tariff corridor bersama negara-negara ASEAN, anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), kelompok D-8, BRICS, Afrika, dan bahkan Uni Eropa. Pendekatan ini bukan hanya langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada satu kekuatan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi baru bagi perluasan pasar ekspor Indonesia.
"Melalui integrasi dagang lintas kawasan, Indonesia dapat menjadikan perdagangan internasional sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih adil, beragam, dan berkelanjutan. Langkah ini akan memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus memperluas jejaring kemitraan yang berbasis kesetaraan dan kepentingan bersama," tukas Syafruddin.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
