Survei Sebut 37,6% Warga Netral soal RI Masuk BoP, Mengapa?

tirto.id - Lebih dari dua pekan, silang pendapat bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, masih hangat diperbincangkan di lini berbagai platform media sosial.

Sekadar informasi, BoP didirikan sebagai bentuk inisiatif AS dalam perang Israel-Palestina yang sebelumnya sempat dicapai dengan gencatan senjata pada September 2025. Dalam pembentukan BoP, Trump membentuk sebuah draf yang difungsikan sebagai upaya untuk mendorong stabilitas, mengembalikan pemerintahan yang sah dan dapat diandalkan.

Trump mengungkap rencananya tentang dewan tersebut pada Forum Ekonomi Dunia di Davos bulan lalu.

Anggota awalnya mencakup Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bahrain, Pakistan, Turki, Hungaria, Maroko, Kosovo, Albania, Bulgaria, Argentina, Paraguay, Kazakhstan, Mongolia, Uzbekistan, Indonesia, dan Vietnam.

Draf piagam BoP berisikan 12 pasal, yang di dalamnya menetapkan kepemimpinan Donald Trump dan hak eksekutifnya untuk memilih maupun menentukan anggota. Dalam hak eksekutifnya, Trump memiliki kewenangan untuk mengamandemen aturan maupun piagam yang tercantum dalam BoP.

Trump juga dikabarkan meminta kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,7 triliun dari negara-negara anggota badan organisasi yang diklaim akan menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini.

Merespons keputusan Indonesia untuk bergabung BoP, terdapat pro kontra di tengah masyarakat. Ismail Al Alam, seorang peneliti di salah satu kampus swasta di Jakarta, misalnya, menyatakan ragu dengan segala bentuk kapasitas BoP yang dalam draf piagamnya disebutkan memiliki tujuan 'mendorong stabilitas, memulihkan tata kelola yang andal dan sah, serta mengamankan perdamaian jangka panjang di wilayah yang terdampak atau terancam konflik'.

"Bahwa Board of Peace adalah upaya untuk mewujudkan perdamaian di Palestina itu hanya retorika dan hanya repetisi dari klaim-klaimnya Trump," kata Ismail saat dihubungi Tirto, Selasa (10/2/2026).

Ia juga meragukan bahwa BoP akan memperjuangkan Palestina. Sebab, menurutnya, lembaga yang diikuti oleh 26 negara tersebut tidak menyentuh asas masalah, yaitu para warga yang bermukim di Gaza dan sekitarnya.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

Padahal, kata Ismail, saat ini sudut pandang masyarakat terhadap masalah Palestina-Israel bukanlah konflik antarnegara, namun cenderung kepada genosida. Fakta itu semakin terbuka, seiring dengan berkembangnya media sosial dan diseminasi informasi tidak lagi dimonopoli oleh perusahaan media tertentu.

"Apalagi masyarakat sipilnya semakin sadar, ini bukan sekedar konflik, bukan sekedar perebutan tanah, tapi penjajahan kolonialisme di masa lalu, dan genosida di hari ini," ujarnya.

Di sisi lain, opini berbeda disampaikan oleh Fikky Allieyanto, seorang pemengaruh yang aktif di media sosial dan bicara dalam isu geopolitik. Menurutnya, inisiatif Prabowo untuk bergabung ke dalam BoP merupakan langkah politik yang harus diambil demi menyelamatkan Palestina. Dia mengakui bahwa langkah tersebut tak ideal, namun sebagai bentuk siasat dan upaya damai tindakan itu harus dilakukan.

"Saya berusaha optimis dan berhusnudzon, bahwa strategi Presiden Prabowo untuk bergabung dalam BoP merupakan pilihan siyasah geopolitik yang paling baik, bukan hanya untuk Palestina, tapi juga paling relevan bagi Indonesia," kata Fikky kepada Tirto, Selasa.

Dalam pandangannya, Prabowo selaku kepala negara telah mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan ikut bergabung ke dalam keanggotaan BoP. Di antara yang menjadi landasan keputusan adalah situasi geopolitik global yang kian tak menentu.

Fikky menyebut, dalam menghadapi Israel dan kroninya, perlu langkah strategis dan tidak boleh gegabah, mengingat banyaknya sumber daya dan hegemoni yang dikuasai Israel bersama AS dan para sekutunya.

"Dalam konteks penjajahan zionis Israel atas Palestina yang didukung penuh oleh hegemoni kekuatan yang hari ini menguasai banyak resources dan perangkat yang ada, AS dan Barat, kita memerlukan kehati-hatian dan strategi yang matang, tidak cukup hanya semangat dan kecaman moral," tegasnya.

Pendapat Terbelah, Cenderung Netral

Tak heran, perbedaan pendapat soal keanggotaan Indonesia di BoP ini juga tercermin di survei yang diadakan oleh Tirto bersama Jakpat pada Senin, 9 Februari 2026. Survei ini melibatkan 1.250 orang yang tersebar di seluruh pulau dengan usia 15-45 tahun. Margin of error di bawah 3 persen.

Kebanyakan responden berusia 20-25 tahun dan mayoritas berada di Pulau Jawa.

Adapun hasil survei merekam, sebagian besar menyatakan netral atas kebijakan pemerintah tersebut. Dari sebanyak 935 responden dari berbagai wilayah di Indonesia, 37,65 persen di antaranya menyatakan netral. 18,61 persen menyatakan setuju, 17,01 persen menyatakan sangat tidak setuju, 14,97 persen menyatakan tidak setuju dan 11,76 persen menyatakan sangat setuju.

Meski demikian, dalam survei tersebut, secara persentase tidak ada pendapat atau sikap yang disurvei mencapai angka 50 persen atau mendominasi jawaban seluruh kuesioner.

Dalam pertanyaan soal apakah BoP benar-benar dianggap pro-Palestina, jawaban tidak setuju, karena tidak ada perwakilan Palestina, hanya mendapat 33,69 persen pemilih. Jika dibandingkan dengan responden yang sepakat bahwa BoP pro-Palestina, karena ini langkah yang realistis sebagai jalur diplomasi, jumlahnya juga tak terlalu jauh, sekitar 27,81 persen.

Akan tetapi, survei tersebut juga merekam pilihan kritis masyarakat terutama dalam soal iuran Rp 16,8 triliun yang harus dibayarkan Indonesia untuk menjadi anggota BoP. 32,41 persen responden menilai rencana pembayaran tersebut tidak baik, dan 23,85 persen menilainya sangat buruk.

Perlu diketahui juga, bahwa terkait persepsi masyarakat soal seberapa baik dan memuaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap pro-Palestina, mayoritas, sebanyak sekitar 47 persen, menyatakan cukup baik. Di sini terlihat bahwa masyarakat cukup puas dengan langkah yang diambil oleh Prabowo terkait Palestina.

Meski begitu, perlu ditandai juga bahwa tak semua responden betul-betul paham soal BoP. Dari 1.250 responden, yang menjawab tahu dan mengikuti berita hanya 12,16 persen. Mayoritas mengaku hanya tahu sebagian informasi, sebanyak 38,32 persen.

Tak heran, ketika ditanya soal siapa saja anggota BoP, ada pula sekitar 22 persen responden yang menjawab seluruh negara anggota ASEAN dan Uni Eropa. Meski begitu, mayoritas menjawab benar, yakni “Di antaranya AS, Turki, Qatar, Mesir, Saudi Arabia, tanpa perwakilan Palestina”, sebanyak 61,82 persen.

Terkait sentimen masyarakat soal BoP, sebagai perbandingan, ulasan yang dibuat oleh pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, di media sosial juga merekam penilaian masyarakat terhadap keanggotaan Indonesia di BoP terbagi menjadi dua kelompok, yakni yang bersentimen positif dan negatif.

Ismail menyebut, dari hasil survei Drone Emprit pada 26 Januari 2026, percakapan di platform media sosial X didominasi sentimen negatif terhadap BoP. Secara persentase hanya 11,1 persen yang menilai positif BoP dan 69,9 persen menilainya negatif. Mayoritas narasi yang digaungkan di X oleh para warganet adalah mengenai Indonesia dinilai mendukung proyek kolonial "New Gaza".

Lain dengan media online. Menurut pantauan Drone Emprit, sentimen positif terhadap Indonesia bergabung ke BoP mencapai 90,5 persen, sedangkan sentimen negatif berada di angka 4,8 persen. Mayoritas narasi yang diberitakan di media online adalah Indonesia bergabung Dewan Perdamaian sesuai dengan mandat konstitusi.

Pada platform Facebook, narasi positif terhadap BoP mencapai 55,6 persen dan negatif mencapai 33,3 persen. Mayoritas narasi yang bergaung di Facebook secara positif adalah mengenai Dewan Perdamaian dipandang menjadi peluang untuk menghentikan penderitaan di Gaza. Namun dalam narasi negatif di Facebook, Indonesia dikritik mengakui Israel sebagai negara.

Selain ketiga elemen media sosial di atas, Drone Emprit juga menganalisa YouTube, Instagram dan TikTok. Isu bergabungnya Indonesia ke dalam BoP dinilai positif dalam narasi sentimen ketiga platform tersebut. Secara persentase di Instagram 72,4 persen menilai positif dan 22,5 persen negatif, di YouTube 45,0 persen positif dan negatif 5,5 persen. Sedangkan di TikTok, angka positif 83,3 persen dan negatif 8,4 persen.

Keanggotaan Indonesia Minim Partisipasi dan Masukan Publik

Pakar hubungan internasional dari Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menyebut bahwa ada kemungkinan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP dianggap sebagai isu elit, sehingga banyak yang netral.

“Mungkin lebih ke arah, jangan-jangan diskursus soal BoP ini memang diskursus elit dan tidak menyentuh persoalan di masyarakat. Makanya banyak yang netral,” katanya pada Rabu (11/02/2026).

“Apalagi kemudian pemerintah juga berupaya menjustifikasi dengan mengooptasi banyak pandangan yg awalnya kontra lalu “berubah” sesudah diajak bertemu,” tambahnya.

Ini barangkali terkait dengan pertemuan Presiden Prabowo dengan 16 ormas Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) pada Senin (3/2/2026). Setelah pertemuan ini, 16 ormas Islam ini menyatakan telah menyetujui keanggotaan Indonesia di BoP.

Padahal, awalnya, pada 29 Januari 2026, MUI sempat meminta agar Presiden Prabowo Subianto menarik diri dari keanggotaan BoP.

"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Cholil Nafis dilansir dalam melalui situs resmi MUI, Kamis (29/1/2026).

Di luar sentimen masyarakat, Pengajar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Dina Sulaeman menyoroti minimnya partisipasi publik dalam proses keikutsertaan Indonesia menjadi bagian BoP.

Menurutnya, publik maupun lembaga representatif seperti DPR, tidak dilibatkan saat pembahasan mengenai BoP dilakukan. Isu mengenai BoP disebut baru menjadi pembahasan saat Presiden Prabowo tiba di Davos, Swiss pada 26 Januari lalu.

"Karena saya mengamatinya dari luar dan penjelasan yang tersebar di media juga tidak secara betul-betul transparan dan jelas apa yang sebenarnya terjadi," kata Dina saat dihubungi Tirto, Senin (9/2/2026).

Selain itu, Dina juga menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini presiden baru melibatkan tokoh masyarakat untuk berdiskusi mengenai BoP setelah ramai menjadi pembicaraan di berbagai kanal informasi.

"Kalau dari luar kan terlihat, Presiden menandatangani ketika berada di Davos lalu, muncul berbagai kritikan dari publik, baru kemudian pemerintah mengundang ulama, kemudian mengundang akademisi, mengundang para mantan Menlu, kemudian juga berbicara dengan DPR setelah ada keputusan," terangnya.

Menurut Dian, setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak harus melalui kajian ilmiah dan komprehensif selayaknya sebuah negara demokrasi yang terbuka untuk saling koreksi.

"Saya pikir ini bukan proses yang benar untuk keputusan yang sebesar ini harusnya diteliti dulu, ditelaah dulu, baru ada keputusan," ungkapnya.

Dina juga meminta pemerintah untuk kembali meninjau kewajiban iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp 16,8 triliun.

Dalam informasi yang dihimpunnya, nominal iuran tersebut bukan ditujukan sebagai biaya pembangunan Palestina ataupun Gaza, justru digunakan untuk melucuti senjata milik pasukan bersenjata Hamas. Dia berharap hal itu harus dipertimbangkan secara matang mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang jauh dari kondisi baik, dan apabila Indonesia terpaksa harus dibayarkan, Dina berharap hal itu dilakukan dalam kesepakatan yang jelas dan tegas serta tercatat di atas pakta hukum yang kuat.

"Dan Rp17 triliun (Rp16,8 triliun) itu jangan dibilang untuk Palestina karena memang bukan untuk Palestina pada akhirnya itu kan uang keanggotaan di BoP dan itu uang rakyat. Nah, itu yang seharusnya diperjelas di hitam di atas putih dan jangan bawa-bawa Palestina kalau itu memang bukan untuk Palestina," tegasnya.

Selain menyayangkan langkah Prabowo yang terkesan tak terbuka saat akan bergabung ke BoP, Dina juga mengkritik organisasi bentukan Trump tersebut sebagai organisasi yang tidak demokratis. Dia menyoroti pranata organisasi tersebut yang sepenuhnya dihegemoni oleh AS, bahkan Trump memegang kendali penuh dengan menjadi ketua BoP seumur hidup.

"Apalagi BoP ini kan bukan lembaga yang demokratis dan bahkan sebenarnya menyerahkan sebagian kedaulatan kita ya. Kenapa? Karena BOP itu dibentuk oleh Trump dia sendiri yang menjadi ketuanya dan menjadi ketua seumur hidup dia punya hak veto atas semua keputusan dia yang memutuskan negara mana yang boleh jadi anggota yang tidak boleh jadi anggota," ujarnya.

Dia berharap dengan adanya banyak masukan dari tokoh masyarakat berbagai kalangan dapat membuka hati Prabowo untuk meninjau ulang manfaat maupun mudharat dari bergabung BoP. Bukan malah menjadikannya sebagai alat justifikasi pembenar tanpa menimbang baik maupun buruk BoP.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa dalam menjalankan politik luar negeri dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina tidak cukup hanya bermodalkan dengan niat baik. Dia menekankan perlunya kecermatan dan kehati-hatian, sehingga keanggotaan Indonesia di BoP tidak malah bertentangan dengan prinsip, mandat, dan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina–Israel.

“Pemerintah perlu bersikap cermat, terukur, dan transparan dalam menyikapi keanggotaan ini. Jangan sampai niat baik untuk perdamaian justru menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi bangsa,” kata TB Hasanuddin saat dihubungi Tirto.

Dalam pertemuan bersama eks Menlu dan Wamenlu, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk tidak segan keluar dari BoP jika organisasi tersebut dinilai bertentangan dengan aturan konstitusi Indonesia. Hal itu disampaikan oleh eks Wamenlu Dino Patti Djalal seusai mengikuti forum tersebut di di Istana Merdeka, Rabu (4/2/2026).

“Ini berkali-kali Beliau tekankan. Beliau tidak akan ragu, termasuk kalau yang lain tetap masuk,” kata Dino.

Pemerintah Tegaskan BoP Untuk Perdamaian Palestina

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengakui bahwa masuknya Indonesia ke dalam BoP menuai sejumlah pro dan kontra termasuk soal iuran keanggotaan senilai Rp 16,8 triliun. Meski demikian, dia menekankan bahwa pendirian dan masuknya Indonesia menjadi anggota berdasarkan pada niat mulia yaitu kemerdekaan Palestina.

"Kan yang pasti adalah berkenaan dengan masalah BoP beserta dengan seluruh turunan teknisnya, itu kan, ini kan bagian dari komitmen bangsa kita. Untuk, tentu yang komitmen pertama kan kita menghendaki pengakuan kemerdekaan kepada bangsa Palestina," kata Prasetyo Hadi kepada awak media di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Meski dalam keanggotaannya, BoP tak melibatkan Palestina, namun menurut Wamenlu Arif Havas Oegroseno, nantinya, akan ada komite tersendiri yang berisikan warga Palestina untuk mengurus dan fokus pada perdamaian negara mereka.

"BoP itu nanti ada badan eksekusinya, ada national committee (komite nasional, red.) yang diisi oleh teknokrat Palestina. Itu kesepakatannya sebenarnya. Jadi akan ada tim khusus dari orang Palestina, yang tidak tergabung dengan afiliasi politik tertentu, dan (badan itu, red.) akan menjadi pelaksana dari kegiatan-kegiatan yang ada di BoP," kata Wamenlu Arif Havas menjawab pertanyaan wartawan, dikutip Antara, Kamis (5/2/2026).

Pemerintah juga terus menjalankan komitmen dalam upaya mewujudkan perdamaian sebagaimana yang disepakati di internal BoP. Salah satunya adalah dengan mengirim 5.000–8.000 pasukan zeni dan kesehatan untuk misi perdamaian di Gaza.

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan internal dengan melatih personel yang berpotensi ditugaskan dalam misi perdamaian. Fokus utama persiapan diarahkan pada kemampuan yang relevan dengan kebutuhan kemanusiaan dan rekonstruksi di wilayah konflik.

“Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kami [kirim] nanti jadi perdamaian. Berarti [terutama] zeni, dan kesehatan,” kata Maruli kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

Selain itu, Indonesia juga telah menerima undangan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama yang akan digelar di Institute of Peace, Washington D. C., Amerika Serikat, 19 Februari 2026. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Mulachela menuturkan bahwa pihaknya belum bisa memastikan apakah Presiden Prabowo Subianto bakal hadir dalam gelaran acara multilateral tersebut.