8 Rekomendasi Muhammadiyah bagi Indonesia soal Board of Peace

tirto.id - Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) memberikan 8 rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia terkait keanggotaan dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza. Apa saja isinya?

Delapan rekomendasi PP Muhammadiyah itu dikeluarkan usai LHKI menggelar pertemuan pada Kamis (5/2/2026). Melalui surat bernomor 326/1.0/A/2026, rekomendasi ini ditujukan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Sebelumnya, pemerintah telah mengonfirmasi keikutsertaan sebagai negara anggota pada Board of Piece bikinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Lembaga ini disebut pemerintahan Trump sebagai organisasi pengawas pembangunan Jalur Gaza pasca genosida Israel terhadapnya.

Akan tetapi, hal itu menyulut polemik di tengah kekhawatiran banyak pihak terkait Board of Piece. Rancangan piagam Board of Piece yang sempat bocor di media menyulut kekhawatiran global atas kewenangan dan fokus lembaga tersebut.

Tak sedikit yang menyebut Board of Piece tak terlihat bekerja untuk rakyat Gaza dan Palestina secara umum, melainkan diduga sekadar jadi rencana Trump untuk mendapat kewenangan yang lebih besar dari seharusnya.

Muhammadiyah Nilai Banyak Catatan untuk Board of Peace

Kekhawatiran akan tujuan utama Board of Piece dan kewenangan berlebih Trump atasnya juga disampaikan Muhammadiyah dalam rekomendasinya untuk pemerintahan Prabowo. Muhammadiyah menilai banyak catatan dalam lembaga ini, yang membuatnya perlu disikapi secara skeptis.

Dalam surat rekomendasi LHKI Muhammadiyah nomor 326/1.0/A/2026 itu, disebutkan bahwa Muhammadiyah menilai pemerintahan Prabowo perlu mengedepankan prinsip keadilan dalam hal keikutsertaannya di Board of Piece.

"Tanpa keadilan, perdamaian itu akan bersifat semu karena melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia (HAM) yang telah diakui dalam hukum internasional," tulis LHKI Muhammadiyah.

Muhammadiyah juga memberikan catatan kritis terkait piagam (charter) Board of Piece. Menurut organisasi ini, piagam lembaga itu tidak sesuai dengan dasar hukum pembentukannya, yakni Resolusi DK PBB No.2803.

"BoP ... berpotensi menabrak kedaulatan negara-negara anggota dan hukum internasional," tambahnya.

Organisasi yang didirikan KH. Ahmad Dahlan itu juga menyatakan sikap skeptisnya terhadap arah dan tujuan utama lembaga bikinan Trump itu. Hal ini didasarkan pada tidak disebutkannya batas waktu operasional Board of Piece dan tidak adanya nomenklatur Gaza maupun Palestina sebagai ruang lingkup operasionalnya.

"Muhammadiyah berpandangan bahwa Charter BoP tidak memuat roadmap menuju kemerdekaan Palestina," papar LHKI.

Muhammadiyah juga menyoroti kewenangan besar Donald Trump dalam Board of Peace. Menurut mereka, kekuasaan Trump di lembaga ini kelewat besar dan berisiko menyebabkan penyalahgunaan wewenang—termasuk risiko penyalahgunaan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan dibentuk di Gaza.

"Kewenangan besar yang dimiliki Ketua BoP membuka risiko bahwa ISF digunakan untuk kepentingan politik tertentu, bukan semata untuk perlindungan warga sipil Palestina," tulis mereka.

Isi Rekomendasi Muhammadiyah untuk Peran Indonesia di Board of Peace

Terdapat 8 rekomendasi yang dikeluarkan Muhammadiyah kepada pemerintahan Prabowo terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Piece (BoP).

Berikut kedelapan rekomendasi Muhammadiyah untuk pemerintahan Prabowo tersebut:

1. Penyesuaian Charter BoP dengan Resolusi DK PBB No. 2803

Pemerintahan Prabowo dinilai perlu secara aktif memperjuangkan agar piagam Board of Piece diselaraskan dengan Resolusi DK PBB No. 2903.

"Indonesia juga harus mendesak BoP untuk menyampaikan tujuan yang jelas dari BoP secara terbuka, yakni tercapainya kemerdekaan Palestina, penghentian pendudukan Israel, dan penghentian perampasan tanah Palestina oleh Israel, terutama di West Bank," tulis LHKI.

2. Mendorong Keikutsertaan Palestina

Muhammadiyah juga menilai pemerintahan Prabowo perlu mendorong agar Palestina turut masuk dalam Board of Piece. Hal ini mengingat Israel justru jadi negara anggota sementara Palestina tidak.

"Apabila keanggotaan Palestina tetap ditolak, Indonesia perlu menyuarakan aspirasi rakyat Palestina secara konsisten di dalam BoP," tulis LHKI.

3. Mendorong Persatuan Faksi Palestina

Dalam rekomendasinya, Muhammadiyah juga menyerukan agar pemerintahan Prabowo bersikap proaktif untuk mendorong rekonsiliasi faksi-faksi di Palestina. Muhammadiyah menilai hal ini terutama perlu dilakukan antara Hamas dan Fatah.

4. Pasukan Perdamaian di Gaza dan Misi Kemanusiaan Pasukan Indonesia

Organisasi yang berdiri pada 1912 itu juga menyerukan agar Indonesia bersikap sebagai penjaga agar pasukan internasional yang dikerahkan di Gaza nantinya hanya menjalankan fungsi layanan publik, bukan sebagai kekuatan militer kepentingan politik tertentu.

Muhammadiyah juga menyerukan agar Indonesia dapat memastikan bahwa operasi dan misi kemanusiaan di Gaza dapat terakomodasi melalui Board of Piece dengan jaminan keamanan "kepada organisasi-organisasi kemanusiaan untuk bekerja di Gaza".

5. Menunda Komitmen sebagai Anggota Tetap BoP

Muhammadiyah menilai bahwa pemerintahan Prabowo perlu menunda komitmen menjadi anggota tetap Board of Piece. Hal ini didasarkan pada besarnya biaya dan alokasi pendanaan yang dirasa lebih berguna jika difungsikan pada misi kemanusiaan di Gaza.

6. Tanggung Jawab Israel atas Tindak Kejahatannya terhadap Palestina

Pemerintahan Prabowo juga didorong untuk tetap konsisten menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina. Secara eksplisit, Muhammadiyah menyebutnya sebagai genosida.

"Meskipun Indonesia nantinya akan duduk bersama dengan Israel di BoP," kata LHKI.

7. Opsi Pengunduran Diri dari Keanggotaan di BoP

Menurut Muhammadiyah, opsi pengunduran diri dari keanggotaan Board of Piece perlu benar-benar dilakukan jika rekomendasi atas lembaga ini tidak disepakati "khususnya oleh Amerika Serikat dan Israel".

Organisasi ini menilai, mundur dari Board of Piece ketika keputusan di dalamnya tak sejalan dengan kemerdekaan Palestina adalah tindakan yang patut, "demi menjaga konsistensi dengan konstitusi dan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina".

8. Iuran Keanggotaan BoP

Muhammadiyah menyoroti kembali besarnya iuran dana keanggotaan Board of Piece, yakni USD1 miliar (sekitar Rp17 triliun). Menurut mereka, kalaupun Indonesia membayarnya, pemerintahan Prabowo perlu menjamin bahwa dana itu benar-benar digunakan dalam pembangunan ulang dan penyediaan layanan publik dasar di Gaza.