RI Akan Mundur dari Board of Peace Jika Tak Sesuai Tujuan Awal

tirto.id - Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, mengatakan Indonesia mungkin saja tak melanjutkan keanggotaan Dewan Perdamaian Dunia untuk Gaza (Board of Peace/BoP). Dia bilang

jika Board of Peace tidak sesuai dengan tujuan awal untuk mencapai kemerdekaan Palestina, Indonesia bersedia absen dari kegiatan atau bahkan keluar.

Apalagi, latar belakang bergabungnya Indonesia dalam organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ini adalah agar bisa memastikan bahwa langkah dunia sesuai dengan koridor untuk membawa kemerdekaan untuk Palestina.

“Ya [setuju untuk keluar dari BoP], kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pertama, situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Saya kira itu trayektori yang kita ingin capai, yang kita lihat, saya kira koridor-koridornya ada di situ,” jelas dia, Selasa (3/2/2026).

Hal itu Sugiono katakan dalam keterangan pers usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 16 ormas Islam dan sejumlah pimpinan Pondok pesantren (ponpes), di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Meski begitu, Sugiono mengakui, serangan Israel terhadap Gaza beberapa waktu lalu belum bisa menjadi pertimbangan mundurnya Indonesia dari keanggotaan BoP. Sebab, dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing anggota BoP, kasus demi kasus memerlukan penilaian dan penanganan yang dingin, tidak emosional, dengan tetap berpegang pada tujuan akhir, kemerdekaan Palestina.

“Menuntut tanggung jawab dari semuanya, dari semua pihak dan saya kira situasi demi situasi, ataupun kasus demi kasus, yang kita lihat itu memerlukan suatu penilaian dan penanganan yang dingin, tidak emosional dengan tetap berpegangan pada tujuan akhir tercapai baik,” tambahnya.

Terkait serangan teranyar, Sugiono mengatakan, Indonesia bersama delapan anggota BoP lainnya dengan penduduk muslim terbanyak yang tergabung dalam group of New York telah sepakat untuk mengeluarkan pernyataan bersama (joint statement).

“Yang sifatnya mengecam dan menyatakan bahwa hal tersebut itu bisa mencederai proses yang sedang terjadi. Kita minta semua pihak untuk sama-sama menghormati karena ini kesepakatan yang sudah kita lakukan bersama,” tukas dia.