Masuk tirto.id
tirto.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar Presiden Prabowo Subianto menarik diri dari keanggotaan Board of Peace, alias Dewan Perdamaian. Seperti diketahui, Dewan Perdamaian adalah badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawal transisi Gaza pascakonflik, dan Indonesia baru-baru ini mengumumkan telah bergabung di dalamnya.
Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, menilai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace adalah sebuah keputusan yang aneh dan tidak berpihak kepada Palestina.
"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Cholil Nafis dilansir dalam melalui situs resmi MUI, Kamis (29/1/2026).
Cholil menjelaskan bahwa badan yang digagas Trump ini beranggotakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang jelas sudah melakukan penjajahan terhadap Palestina. Terlebih, Palestina sendiri juga tak ada dalam keanggotaan badan ini.
"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ujarnya.
Cholil menuturkan penarikan bayaran dalam keanggotaan Board of Peace juga menjadi salah satu kejanggalan yang seharusnya dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnto Abdul Hakim, menilai Board of Peace merupakan bentuk nyata dari langkah neokolonialisme. MUI, katanya, menolak 'perdamaian semu' sebagaimana yang diatur oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena tidak berbasis kepada keadilan.
"Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar," katanya dalam keterangan tertulis.
Sudarnoto menilai model ini berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekedar manajemen konflik dan stabilitas kawasan.
MUI menegaskan bahwa dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apapun adalah kezaliman yang wajib diakhiri.
"Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati," kata dia.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Farida Susanty
