Israel Gabung BoP, Apa Perjuangan RI untuk Palestina Masih Sama?

tirto.id - Lebih dari dua pekan sejak Indonesia tergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pelbagai dialektika pro dan kontra mengenai organisasi multilateral tersebut tumbuh di masyarakat. Meski demikian, pemerintah tetap kukuh dengan pendiriannya.

Apalagi, terbaru, Israel, yang merupakan kroni AS, resmi bergabung menjadi anggota BoP pada Rabu (11/2/2026). Hal itu terkonfirmasi melalui unggahan milik Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Platform X pada Rabu (11/2/2026) waktu setempat.

Ironinya, sebelum Israel tergabung dalam organisasi yang diwacanakan hendak memperjuangkan Palestina, serdadu mereka terlebih dulu melancarkan aksi serangan ke wilayah Gaza yang mengorbankan penduduk sipil. Dalam pernyataan Kementerian Kesehatan Palestina, serangan Israel pada Senin, 9 Februari 2026 telah menewaskan 3 warga Gaza. Padahal Palestina dan Israel tercatat selama 3 bulan ini tengah bersepakat untuk gencatan senjata dan menahan segala bentuk aksi saling serang di antara mereka.

Lantas, bagaimana keanggotaan di BoP ini, apalagi dengan bergabungnya Israel, mempengaruhi perjuangan Indonesia untuk memerdekakan Palestina, dan apa solusi alternatifnya?

Apa Bisa Indonesia Memperjuangkan Kepentingan Palestina dari Dalam BoP?

Sebuah pesan berantai beredar di WhatsApp. Isinya, undangan untuk menghadiri sebuah aksi untuk pembebasan Palestina yang bertajuk 'Sambut Ramadhan 1447 H, Satukan Shaf Lindungi Al-Aqsa dan Palestina' yang dihelat oleh Aqsa Working Group (AWG).

Dalam aksi yang akan dilaksanakan di depan Kedubes Palestina hingga Kedubes Amerika Serikat (AS) pada Jumat (13/2/2026), AWG akan menyerukan sejumlah aksi dan orasi salah satunya mengenai penolakan terhadap masuknya Indonesia ke dalam BoP.

Dalam keterangan pers, Ketua Presidium AWG, Muhammad Anshorullah menyatakan 9 pendapat mengenai alasan harus keluar bahkan menolak pembentukan BoP yang secara keseluruhan dikendalikan oleh Dewan Eksekutif dari pemerintah AS. Anshorullah menilai BoP adalah perangkap geopolitik AS demi mengamankan kepentingan kroninya Israel dalam kancah politik internasional.

"Rencana Trump melalui Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) dan International Stabilization Force (ISF) sejatinya adalah perangkap geopolitik Amerika Serikat untuk mengamankan kepentingan Zionis Israel dan memperluas hegemoni Amerika, sebagai wujud dari imperialisme baru," kata Anshorullah, Kamis (12/2/2026).

Anshorullah mengungkapkan di tengah dialektika masyarakat terhadap BoP, AWG secara tegas menolaknya. Hal itu didasari pada buruknya jejak rekam AS dan ketidakberpihakan mereka terhadap Palestina.

"Dalam internal AWG, kami sepakat untuk tidak mendukung keputusan pemerintah gabung BoP," katanya.

Aktivisme perjuangan Palestina di Indonesia tidak semuanya menentang BoP, di antaranya ada yang mendukung hasil inisiasi Prabowo tersebut. Salah satu dukungan datang dari Fikky Allieyanto yang aktif mendukung kemerdekaan Palestina melalui Gerakan Milenial Indonesia. Menurutnya isu BoP merupakan ranah antar negara yang tak banyak melibatkan masyarakat akar rumput yang biasa memperjuangkan Palestina melalui aksi lapangan maupun donasi sumbangan.

"Sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan. Sebab menurut saya, BoP ini lebih dalam ranah Government to Government. Dan posisi Pemerintah RI sudah jelas pada pembelaan terhadap Palestina," kata Fikky.

Fikky menambahkan bahwa orang-orang yang saat ini mengelilingi Prabowo di pemerintahan merupakan para aktor dalam perjuangan Palestina di Indonesia. Dia menyebut Anis Matta, Fahri Hamzah dan kader Gerindra maupun PKS yang rutin turun ke jalan jika ada unjuk rasa Palestina dilaksanakan.

"Dua kelompok pro dan kontra ini, saya kira hanya signifikan terlihat di ranah lingkup masyarakat. Tapi itupun tidak merubah tujuan mereka yang sama-sama ingin Palestina merdeka dari penjajahan zionis," jelasnya.

Sekadar informasi, sebelum BoP terbentuk, Trump telah mengirimkan surat ke 60 negara yang berisikan ide-idenya mengenai wacana perdamaian dunia yang kemudian menjadi draf organisasi yang kemudian disepakati di BoP. Namun dari 60 negara, tidak sampai separuh atau 26 di antaranya yang sepakat dan mau ikut bergabung mengikuti jejak Trump, Indonesia menjadi salah satunya.

Penolakan bukan dilakukan oleh negara yang memiliki dasar rival dengan AS atau Trump, sebagian merupakan sekutu yang kerap saling beking dalam banyak kepentingan. Salah satunya adalah Inggris, yang mengaku memiliki banyak kesibukan sehingga belum tergabung dalam BoP. Meski demikian, mengutip The Guardian, Inggris menolak bergabung ke BoP karena tak sepakat dengan konsep organisasi yang cenderung didominasi oleh Trump.

Negara lain yang merupakan tetangga Indonesia seperti Malaysia, secara tegas menolak ide BoP bentukan Trump. Sedangkan Singapura menyatakan pikir-pikir atas undangan Trump untuk bergabung ke dalam BoP.

Senada dengan para negara yang ragu terhadap pembentukan BoP ala Trump, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Dina Sulaeman, menyampaikan bahwa organisasi multilateral tersebut layak atau patut untuk diragukan misi damainya. Dina menjabarkan bahwa BoP dalam drafnya tak memasukkan isu Palestina sebagai hal utama yang disepakati oleh para anggotanya. Dia menuding Trump memiliki motif bisnis pribadi dalam pembentukan BoP yang tak mempedulikan upaya damai di wilayah Palestina.

"Dalam pidatonya, Trump mengatakan 'saya ini seorang real estate sejati' dia bilang begitu kan, dan dia menjelaskan betapa potensialnya Gaza kalau dibangun menjadi proyek resort begitu, karena memang Gaza dibangun di tepi Mediterania," kata Dina.

Dirinya juga apatis jika BoP tersebut mampu menghasilkan kesepakatan damai sebagaimana yang diharapkan Indonesia. Terlebih, Israel baru saja bergabung menjadi anggota di saat negara tersebut secara aktif menyerang Palestina.

"Ini semakin membuktikan bahwa BoP bukan kerangka perdamaian yang adil, melainkan manajemen konflik versi Trump. Selama Israel tidak dihukum, penyerangan akan selalu berulang," kata dia.

Di sisi lain, Pengamat Hubungan Internasional Unida Gontor, Sofi Mubarok, menyebut BoP malah dapat menjadi solusi damai bagi perdamaian Palestina dengan peran aktif Indonesia. Menurutnya, di tengah pro dan kontra, BoP yang dipimpin oleh Trump bisa menjadi solusi damai di tengah penderitaan rakyat Palestina yang tak pernah menemukan ujung.

"Kalau cari yang tulus dan tujuannya ideal, yaitu Palestina merdeka secara utuh, sepertinya mustahil untuk saat ini. Jalur yang paling maslahat, mesti dengan cara diplomasi, salah satunya melalui BoP," kata Sofi.

Dualisme ini juga tercermin dalam persepsi masyarakat soal keanggotaan Indonesia di BoP sendiri. Dalam survei Tirto bersama Jakpat yang melibatkan 1.250 orang pada 9 Februari 2026 ini, 7,65 persen di antaranya menyatakan netral. 18,61 persen menyatakan setuju, 17,01 persen menyatakan sangat tidak setuju, 14,97 persen menyatakan tidak setuju dan 11,76 persen menyatakan sangat setuju.

Apa Alternatif untuk Indonesia selain Gabung BoP?

Anggota Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia, Maimon Herawati, mendesak Indonesia untuk keluar dari BoP karena tidak relevan dengan upaya perjuangan damai Palestina. Dia menyebut badan bentukan Trump sebagai Board of War karena Israel selaku pelaku genosida terhadap Palestina tergabung menjadi anggota.

Sebagai jalan keluar, Maimon menyarankan Indonesia untuk condong dan bergabung dengan United for Peace, organisasi multilateral bentukan Kolombia yang memiliki visi dan misi terhadap upaya damai di negara yang berkonflik. Menurutnya, organisasi tersebut lebih tepat untuk Indonesia dan memiliki posisi sejajar dan egaliter dengan negara anggota lainnya.

"Jadi sebenarnya, Kolombia sudah memulai mengajukan United for Peace, ini terakhir digunakan pada saat Korea Selatan digunakan terlebih dahulu, sehingga dengan demikian ketika kita bicara stabilization force ini berada di bawah UN (PBB) dan ini diikuti oleh Malaysia dan Afrika Selatan. Kalau bisa intens di organisasi ini, kita bisa memperkuat kekuatan di Global South, di sini perlu melihat secara strategis, apakah kita bisa bermain dengan aktif tapi nonblok dalam percaturan politik internasional," kata Maimon.

Di sisi lain, Sofi Mubarok dari Unida Gontor membandingkan dengan cara Iran yang dinilai cukup konfrontatif dalam melawan AS dan Israel melalui sejumlah serangan bersenjata. Menurutnya, alternatif respons dengan serangan ini tak memiliki dampak signifikan. Alih-alih malah menimbulkan kegaduhan di negara Timur Tengah lain yang terdampak dari konflik-konflik tersebut.

"Toh, cara Iran juga tidak berhasil menciutkan nyali Israel, dengan menyebar proksi-proksinya. Malah, menimbulkan kekacauan di negara-negara muslim lain, seperti Yaman, Lebanon, atau yang sudah bebas dari Iran adalah Suriah," tegasnya.

Tapi, jika kembali ke aktivisme rakyat untuk mendukung Palestina, Sofi Mubarok menilai masyarakat memiliki cara berjuang sendiri untuk Palestina terlepas dari apapun kepentingan pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus berjalan sesuai dengan aturan yang baku dan memperhatikan banyak kepentingan. Sedangkan masyarakat dapat bergerak lebih lincah, seperti yang dilakukan di media sosial dengan terus menggaungkan isu Palestina secara terus menerus.

"Jika pemerintah harus formal, hati-hati, maka masyarakat bisa lebih leluasa. Diplomasi netizen melalui kanal-kanal social media selama ini terkait Palestina, terbukti memobilisasi masyarakat dunia ke arah yang sama," jelasnya.

Pemerintah Tegaskan Komitmen Penyelesaian Konflik Israel-Palestina

Teranyar, Presiden Prabowo Subianto kemungkinan akan hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang akan dihadiri oleh 26 negara anggota di Washington, AS pada 17 Februari mendatang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa kehadiran Prabowo dalam KTT BoP menjadi bukti bahwa Indonesia berperan aktif dalam perjuangan dan komitmen perdamaian bagi tanah Palestina.

"Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan Solusi Dua Negara," kata Yvonne saat dihubungi Tirto, Kamis (12/2/2026).

Dalam keterangan videonya, Yvonne juga menegaskan bahwa keanggotaan negara manapun tidak mengubah prinsip dan niat Indonesia dalam bergabung ke BoP.

Dirinya menjelaskan bahwa Indonesia sejak awal terus mendesak dan menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi Solusi Dua Negara.

"Keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil," kata Yvonne.

Menurutnya, keterlibatan Palestina maupun Israel dalam keanggotaan BoP menjadi penting demi terlaksananya penyelesaian konflik di antara dua negara. Dia berharap, dengan perjuangan Indonesia di dalam BoP, seluruh kepentingan Palestina dapat terpenuhi termasuk hak-hak dasar para warganya.

"Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina," ujarnya.