tirto.id - Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa pihaknya tidak ikut campur dalam proses negosiasi yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dengan SPBU swasta terkait dengan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dasaran atau base fuel dari Pertamina.
Dwi Anggia menegaskan bahwa Kementerian ESDM hanya menjembatani proses negosiasi awal antara Pertamina dengan pengelola SPBU swasta, sehingga proses negosiasi bisnis ke bisnis atau business-to-business (B2B) bisa dijalankan dalam waktu dekat.
“Pemerintah tidak bisa ikut campur untuk mekanisme mereka, dipaksa untuk B2B segera yang jelas,” kata Anggia kepada wartawan, di kantor Kementerian ESDM, dikutip Sabtu (27/9/2025).
Sementara itu, saat ini seluruh persyaratan yang diajukan perusahaan SPBU swasta dalam pembelian BBM dari Pertamina telah dipenuhi seluruhnya oleh perusahaan pelat merah tersebut. BBM dasaran yang diimpor Pertamina untuk memasok kebutuhan swasta juga telah tiba di Indonesia.
“Semua persyaratan sudah dipenuhi oleh Pertamina, karena harusnya kalau memang niat baik untuk menyelesaikan masalah ini agar masyarakat bisa terlayani, ya sudah langsung harusnya segera laksanakan B2B-nya,” beber Anggia.
Meski demikian, dalam kesempatan yang sama Anggia mengatakan bahwa dari lima perusahaan SPBU swasta, hanya satu yang masih enggan mengambil impor dari Pertamina.
"Diketahui, kuota impor BBM tambahan tersebut akan disalurkan kepada lima perusahaan pengelola SPBU swasta, seperti Shell Indonesia, BP-AKR, Vivo, Exxon, dan AKR Corporindo.
"Sampai hari Rabu malam (24/9/2025), itu dari lima badan usaha swasta, hanya satu badan usaha swasta yang belum sepakat," pungkas Anggia.
Penulis: Natania Longdong
Editor: Rina Nurjanah
Masuk tirto.id





































