Siapa Suella Braverman Menteri Inggris yang Anti-Palestina?

tirto.id - Kabar pemecatan Suella Braverman, Menteri Dalam Negeri Inggris yang dinilai publik sebagai anti-Palestina menjadi sorotan publik. Peristiwa pemecatan Braverman ini terjadi usai dirinya menjadi provokator atas demo pro-Palestina di Inggris yang berakhir ricuh.

Melalui sebuah artikel di media massa, Braverman menyebut bahwa polisi Inggris "terlalu lunak" terhadap demonstran pro-Palestina. Ia juga menyebut bahwa para pengunjuk rasa adalah "demonstran kebencian" dan "anggota gangster" yang mengancam masyarakat Yahudi.

Demo yang dimaksud adalah demo yang terjadi di saat peringatan Hari Perang Dunia I alias Armistice Day 11 November 2023. Demo yang berlangsung di London itu awalnya berlangsung damai hingga kedatangan kelompok tandingan yang memicu bentrok.

Dikutip dari Time, usai demo ada sebanyak 145 orang ditangkap karena melakukan kerusuhan. Kelompok tandingan massa yang ricuh itu diduga melakukan kerusuhan akibat terprovokasi pernyataan Braverman.

Akibat peristiwa tersebut, Perdana Menteri (PM) Inggis, Rishi Sunak resmi memecat Suella pada Senin (13/11/2023). Dikutip dari Aljazeera, artikel yang dirilis oleh Braverman tidak diajukan lewat kantor pemerintahan.

Hal ini menyebabkan Braverman terbukti melanggar etik pekerjaan sehingga memperkuat alasan untuk mencopot dirinya dari jabatan. Lantas, siapa sebenarnya Suella Braverman Menteri Inggris yang anti-Palestina?

Rekam Jejak Suella Braverman Menteri Inggris yang Dipecat

Suella Braverman diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Inggris sejak 2022. Ia menjadi salah satu figur dari Partai Konservatif yang berada di pemerintahan.

Sebelum menjabat sebagai Mendagri, Braverman sudah lebih dulu aktif di bidang politik sebagai anggota parlemen hingga jaksa agung. Dikutip dari BBC, pada 2015 Braverman adalah salah satu pendukung gerakan pemisahan Inggris dari Eropa, Brexit.

Sebagai salah satu anggota sayap kanan, Braverman sangat memegang teguh konservatisme. Selama menjalankan kariernya di bidang politik dan pemerintahan Braverman sudah pernah beberapa kali terlibat kontroversi.

Dikutip dari New York Times, tahun ini adalah kali kedua Braverman dipecat dari posisi sebagai menteri. Sebelumnya, ia sudah pernah menjabat sebagai Mendagri pada September 2022.

Namun, ia langsung dipecat dalam dua bulan lantaran terbukti terlibat kasus pelanggaran keamanan. Ia diketahui menggunakan alamat e-mail pribadi untuk mengirimkan dokumen pemerintah ke anggota parlemen yang tidak berwenang.

Kejadian tersebut berujung pemecatan Braverman dan membuatnya menjadi menteri Inggris dengan masa jabatan paling singkat dalam sejarah.

Enam hari setelah dipecat sebagai Mendagri, Braverman kembali ke posisinya seiring dengan naiknya Rishi Sunak sebagai PM Inggris. Keputusan pengangkatan Braverman tentu menuai kontroversi, bukan hanya dari parlemen tetapi juga oposisi.

Kontroversi lainnya yang pernah melibatkan Braverman adalah pernyataannya soal kasus kekerasan seksual di Inggris. Melalui sebuah pernyataan Braverman menyebut bahwa mayoritas pelaku kekerasan seksual di Inggris "hampir semuanya adalah laki-laki Inggris-Pakistan."

Padahal, berdasarkan laporan Home Office 2020, pelaku kekerasan seksual di negara tersebut justru didominasi oleh laki-laki kulit putih. Tak hanya itu, Uskup Agung Centerbury, Justin Welby juga sempat mengecam Braverman karena pernyataannya soal imigran.

Braverman diketahui menyebut bahwa para imigran di pantai selatan Inggris adalah "invasi." Ia juga berencana membuat undang-undang untuk melarang badan amal untuk menyediakan tenda-tenda bagi para tunawisma.

Melalui sebuah unggahan di X (dulu Twitter), Braverman menyebut bahwa tunawisma adalah "pilihan gaya hidup." Akibat pernyataannya itu, Braverman dikecam oleh berbagai kelompok Hak Asasi Manusia di Inggris.

Usai dicopot dari jabatannya sebagai Mendagri, Braverman menegaskan tetap teguh sebagai anggota Partai Konservatif yang vokal.

"Saya akan menyampaikan lebih banyak hal pada waktunya nanti," kata Braverman.