Siapa Neni Nur Hayati & Kenapa Menyomasi Dedi Mulyadi?

tirto.id - Neni Nur Hayati mencuri perhatian media setelah menyomasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Neni tidak terima karena merasa telah mengalami doxing oleh Pemprov Jawa Barat. Siapa Neni Nur Hayati dan bagaimana kasusnya bermula?

Neni melalui Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi (LBH) PP Muhammadiyah resmi menyomasi Kang Dedi Mulyadi pada Senin, 21 Juli kemarin. Selain KDM, Neni juga melayangkan somasi pada Diskominfo Jabar.

"Artinya ini ada dua yang kita ingin sampaikan adalah kepada Pemprov Jabar, namanya adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat (Dedi Mulyadi) dan kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika." terang kuasa hukum Neni, Ikhwan Fahrojhi dikutip Antara (21/7).

"Pertama yang kami tuntut adalah permintaan maaf secara terbuka, yang kedua melakukan takedown konten dari akun-akun yang memasang wajah klien kami," lanjutnya.

Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain, tanpa izin pihak yang bersangkutan.

Kasus Doxing Neni Nur Hayati dan Kaitannya dengan Dedi Mulyadi

Neni Nur Hayati awalnya membuat unggahan di akun media sosialnya yang menyoal tentang penggunaan pendengung (buzzer) oleh para kepala daerah. Unggahan Neni ini ditanggapi oleh Pemprov Jabar dan Diskominfo dalam bentuk bantahan.

Neni menyuarakan pendapatnya itu tanpa menyebut kepala daerah dan instansi tertentu. Namun, pihak Pemprov Jabar dan Diskominfo tanpa izin memasang fotonya saat melakukan klarifikasi.

"Pemasangan wajah klien kami tanpa izin adalah pelanggaran data pribadi yang dilindungi undang-undang. Dan ini memicu tindakan doxing, peretasan akun medsos, dan menciptakan ruang yang represif terhadap kebebasan berpendapat termasuk ancaman serius terhadap keselamatan," papar Ikhwan.

"Pernyataan Teh Neni merupakan kritik konstruktif yang seharusnya dijamin oleh konstitusi, bukan justru direspons dengan tindakan represif," imbuhnya.

Menurut Neni, ia terpaksa menempuh jalur somasi setelah mendapat banyak kecaman dari netizen karena unggahan tersebut.

"Brutalnya luar biasa. Ancaman yang saya terima sudah menyentuh pada potensi penyiksaan dan mengancam nyawa. Saya ini warga Jawa Barat, dan sebagai warga, saya berkewajiban menyampaikan kritik sebagai bagian dari kontrol terhadap jalannya pemerintahan," ujarnya.

Justru karena klarifikasi dari Pemprov Jabar dan Diskominfo tersebut, Neni malah mendesak pemerintahan KDM untuk lebih transparan khususnya terkait anggaran belanja media.

"Kalau memang ingin transparan, buka saja berapa anggaran belanja medianya setiap tahun. Media A berapa, media B berapa, kan bisa dipublikasi," tuntutnya.

Profil Neni Nur Hayati

Neni Nur Hayati adalah lulusan Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran, Bandung yang saat ini sedang menempuh pendidikan doktor di Unpad dengan mengambil program studi sama.

Saat ini Neni menjabat sebagai Direktur di Democracy and Electoral Empowerment Indonesia (DEEP), sebuah lembaga non‑pemerintah (NGO) yang berfokus pada lima isu yakni Pendidikan Pemilih, Pemantauan Pemilu, Kajian dan Penelitian, Pembelaan dan Penegasan Keberpihakan, dan Media Informasi dan Basis Data.

Neni menjadi direktur eksekutif DEEP sejak 2018 hingga sekarang.