tirto.id - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyatakan penolakannya terhadap wacana kebijakan pemotongan upah pekerja untuk sejumlah iuran dari Tapera hingga pensiun tambahan. Dirinya menyatakan hal itu memberatkan kelompok buruh yang menurutnya masih memiliki upah di bawah standar kelayakan untuk hidup.
"Saya berdiskusi panjang dengan Bapak Presiden bahwa ini sangat memberatkan, potongan sudah banyak, kena potongan lagi dan ini tentu sangat memberatkan kaum buruh," kata Andi Gani di komplek Istana Presiden, Jakarta, Selasa (17/9/2024) malam.
Dalam diskusi tersebut, Andi Gani menyebut Jokowi sempat terkejut dengan adanya kebijakan pemotongan upah pekerja tersebut. Dia menyebut Jokowi berharap di akhir masa jabatannya masyarakat dapat hidup dengan tenang dan tidak terjadi gejolak karena pemotongan upah tersebut.
"Presiden bertanya kepada saya 'itu potongan apalagi mas?' dan Presiden menegaskan mudah-mudahan kebijakan yang akan saya keluarkan di akhir masa akhir ini akan membuat buruh merasa bahagia," kata dia.
Meski telah menyatakan penolakannya terhadap iuran dan pemotongan tambahan upah pekerja, namun Andi Gani menyebut Jokowi belum menyatakan sikapnya. Dirinya menjelaskan bahwa Jokowi akan memanggil sejumlah petinggi serikat buruh ke Istana untuk diajak diskusi terkait rencana penarikan iuran dari kelas pekerja tersebut.
"Dan Presiden dalam waktu dekat akan mengumumkan kebijakan beliau soal potongan tersebut, saya tidak akan mendahului Presiden, karena Presiden akan mengumumkan sendiri, sore atau lusa saya akan dipanggil ke Istana bersama Bung Said Iqbal," kata dia.
Andi Gani menceritakan bahwa dirinya sempat terlibat dalam diskusi mengenai pemotongan upah buruh dengan sejumlah pihak, salah satunya DPR. Namun dalam perkembangannya dia tak dilibatkan lagi dan wacana kebijakan saat ini yang berkembang sudah di luar pengetahuannya.
"Saya kasih contoh, saya ingat 5-6 tahun lalu saya diajak bicara oleh DPR RI, setelah itu saya ditinggal, tiba-tiba diputuskan potongan sekian persen, sekian persen. Jadi Tapera kita juga tidak diajak duduk bersama, padahal kan stakeholder-nya kan buruh, kebijakan itu diberlakukan untuk buruh," kata Andi Gani.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Anggun P Situmorang
