Satgas PHK Diklaim Berhasil Tunda Relokasi 2 Perusahaan Otomotif

tirto.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengklaim pemerintah berhasil menunda rencana relokasi dua perusahaan otomotif di Jawa Timur ke Vietnam melalui langkah mitigasi yang dilakukan Satgas Mitigasi PHK.

Prasetyo mengatakan berdasarkan laporan tim yang turun ke lapangan, rencana pemindahan investasi tersebut untuk sementara berhasil ditunda. Menurut dia, upaya itu menjadi salah satu contoh kerja Satgas Mitigasi PHK dalam mendeteksi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak dini.

“Alhamdulillah tadi dilaporkan oleh teman-teman yang memang turun ke lapangan bahwa rencana perpindahan itu untuk sementara bisa ditunda, artinya tidak terjadi pemindahan ke Vietnam,” kata Prasetyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Jum’at (26/6/2026).

Dia menjelaskan tugas utama Satgas Mitigasi PHK ialah melakukan deteksi dini terhadap potensi PHK dan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi perusahaan sebelum berujung pada pengurangan tenaga kerja.

“Berusaha untuk sedini mungkin melakukan deteksi, sedini mungkin melakukan mitigasi, dan mencari jalan keluar permasalahan-permasalahan yang timbul,” ujarnya.

Prasetyo mengungkapkan rencana relokasi dua perusahaan otomotif tersebut bukan semata dipicu kondisi perusahaan di Indonesia, melainkan merupakan keputusan prinsipal atau investor.

“Dua perusahaan otomotif itu berpindah oleh karena prinsipal atau investornya yang memutuskan ingin mengurangi atau ingin memindahkan investasinya. Jadi, memang, sekali lagi, permasalahan dari setiap perusahaan-perusahaan itu memang berbeda-beda,” tutur Mensesneg.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan pemerintah memetakan persoalan setiap perusahaan secara terperinci karena penyebab potensi PHK tidak berasal dari satu faktor maupun satu sektor industri tertentu.

Dia menyebut terdapat perusahaan yang menghadapi penurunan permintaan pasar, ada pula yang mengalami persoalan permodalan akibat dana perusahaan tersimpan di lembaga perbankan yang bermasalah.

“Sebagaimana tadi yang saya sampaikan ya, jadi memang karakteristiknya tidak kepada satu sektor tertentu karena problemnya juga bermacam-macam. Ada yang memang, misalnya, demand-nya turun ya, permintaannya turun. Ada juga tadi yang bermasalah terhadap modal, yang itu modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah,” kata Prasetyo.

Menurut dia, pemerintah juga mencermati potensi peningkatan PHK yang dipengaruhi gangguan pasokan bahan baku, termasuk akibat dinamika harga komoditas dunia dan faktor geopolitik.

“Kalau yang ada potensi meningkat yang berkaitan dengan masalah suplai bahan baku ya, yang karena itu terpengaruh juga oleh harga dunia atau faktor geopolitik,” ucapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berkoordinasi dengan Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian guna memetakan komoditas yang masih bergantung pada impor.

“Ini yang harus kita pastikan untuk kita bisa sesegera mungkin mengurangi ketergantungan dari impor. Itu salah satu cara untuk memastikan pasokan bahan baku tersedia di dalam negeri,” kata Prasetyo.