Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah terus memperluas program jaringan gas (jargas) ke rumah warga sebagai langkah strategis mengurangi beban impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Program ini menjadi prioritas nasional guna meningkatkan kemandirian dan stabilitas pasokan energi dalam negeri.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengungkapkan kebutuhan LPG Indonesia mencapai 5 juta metrik ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya 1,4 juta metrik ton.
"Artinya yang bisa dipenuhi hanya sekitar 30 persen kurang dan karena itu sisanya diimpor," kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Menurut Qodari, Indonesia memiliki potensi gas alam berupa metana dan etana yang jauh lebih besar dibandingkan LPG.
Ia menyebut sekitar tiga perempat ketersediaan gas di Indonesia masuk dalam kategori tersebut. Selain lebih strategis untuk jangka panjang, program ini diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga.
"Program ini juga menjadi salah satu wujud nyata hadirnya negara dalam meringankan beban pengeluaran rumah tangga khususnya bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan tabung gas," ujarnya.
Data Kementerian ESDM per 3 Agustus 2026 mencatat, pembangunan jargas periode 2025-2026 ditargetkan menjangkau 119.379 sambungan rumah (SR) di 15 kabupaten/kota.
Target tersebut meningkat dari rencana sebelumnya menyusul penambahan di Kota Jambi, Kota Bontang, dan Kabupaten Gresik.
"Saat ini pembangunan 119.379 SR tersebut sudah masuk tahap penyelesaian konstruksi," kata Qodari.
Selain itu, pemerintah mulai menggarap pembangunan Jargas Tahap I di Kabupaten Cirebon dengan target 41.043 SR yang mencakup empat kecamatan.
Hingga 2025, pemerintah tercatat telah membangun 949.008 SR jargas di berbagai daerah, yang terdiri dari 703.308 SR melalui APBN dan 245.700 SR melalui skema non-APBN.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Bayu Septianto
