Ribuan PNS Vietnam Terkena PHK Massal, Apa Penyebabnya?

tirto.id - Vietnam tengah berada di persimpangan penting dalam perjalanan reformasi pemerintahannya. Dengan dukungan kuat dari parlemen, negara ini meluncurkan langkah besar untuk merombak sistem birokrasi.

Reformasi ini digadang-gadang akan memangkas biaya operasional negara sekaligus mempercepat proses administrasi publik. Reformasi tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga menyentuh struktur pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Penggabungan provinsi dan kota yang telah disahkan menjadi langkah strategis untuk mengurangi beban negara dan memperkecil tumpang tindih fungsi birokrasi. Dampaknya, sekitar 80.000 posisi di sektor pemerintahan akan dihapus, menjadikan ini restrukturisasi terbesar dalam sejarah Vietnam modern.

Namun, di balik gebrakan efisiensi tersebut, muncul kekhawatiran dari masyarakat. Banyak warga merasa khawatir kehilangan pekerjaan yang selama ini dianggap aman dan stabil, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Reformasi Birokrasi Vietnam

Reformasi birokrasi yang tengah dijalankan Vietnam menandai langkah tegas pemerintah dalam menata ulang struktur administrasi negara. Persetujuan dari Majelis Nasional terhadap pemangkasan seperlima lembaga pemerintahan pusat mencerminkan kesepakatan politik yang kuat atas urgensi perubahan ini.

Tidak berhenti di level pusat, reformasi turut menyasar tatanan pemerintahan daerah dengan skala yang bahkan lebih drastis. Rencana penggabungan sejumlah provinsi dan kota menjadi sorotan karena dampaknya yang signifikan, yakni 80.000 posisi akan dihapus, dan jumlah unit administrasi lokal akan dikurangi hampir setengahnya.

Namun, di balik ambisi efisiensi ini, muncul tantangan sosial yang tidak bisa diabaikan. Restrukturisasi yang telah dimulai sejak Februari lalu, dengan penghapusan 23.000 posisi, telah menimbulkan keresahan di kalangan pegawai negeri dan masyarakat luas.

Bagi banyak warga Vietnam, pekerjaan di sektor publik bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga simbol keamanan dan prestise, sesuatu yang kini mulai dipertanyakan akibat reformasi ini.

Reformasi ini menunjukkan bahwa pemerintah Vietnam tidak hanya berfokus pada perampingan struktural, tetapi juga ingin mengubah pola pikir birokrasi. Dari yang sebelumnya berorientasi pada manajemen pasif dan administratif, kini diarahkan menjadi pelayanan publik yang aktif dan efisien.

Namun, peralihan besar ini tidak terjadi tanpa korban. Ribuan pejabat dan pegawai negeri harus mengakhiri karier lebih cepat dari yang direncanakan, tanpa kejelasan arah masa depan mereka. Meskipun pemerintah menjanjikan kompensasi finansial, banyak yang merasa kehilangan identitas dan peran sosial yang telah mereka bangun selama puluhan tahun di pemerintahan.

Apa Penyebab PNS Vietnam Terkena PHK Massal?

Restrukturisasi birokrasi Vietnam didorong oleh tekad kuat pemerintah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, lincah, dan hemat anggaran.

Perdana Menteri Pham Minh Chinh menyatakan bahwa reformasi ini merupakan bentuk revolusi dalam tata kelola negara, guna menjawab kebutuhan zaman yang menuntut kecepatan dan ketepatan layanan publik.

Di sisi lain, alasan fiskal menjadi faktor pendorong utama reformasi ini. Dengan memangkas satu dari lima posisi di sektor publik, pemerintah menargetkan penghematan hingga 4,5 miliar dolar AS dalam lima tahun. Meskipun biaya kompensasi dan pensiun melebihi angka tersebut, diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar dolar AS.

Langkah ini tetap dianggap investasi jangka panjang demi efisiensi anggaran negara. Menteri Dalam Negeri bahkan menyebutnya sebagai revolusi paling signifikan sejak berdirinya negara pada 1945, menandakan skala dan dampaknya yang luar biasa.