tirto.id - Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Indonesia diyakini akan menimbulkan dampak besar, mulai dari PHK, pemotongan beasiswa, hingga turunnya kualitas pelayanan publik. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan efisiensi anggaran?
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan adanya efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kebijakan efisiensi anggaran ini menyasar beberapa kementerian dan lembaga. Pemerintah pun menetapkan target penghematan anggaran hingga Rp750 triliun yang dilakukan dalam tiga tahap.
Bukan tanpa tujuan, hasil dari efisiensi anggaran ini nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mendanai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Penghematan atau efisiensi anggaran ini sebenarnya bisa menjadi langkah tepat di tengah keterbatasan finansial dan sumber daya. Namun, efisiensi ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif karena akan memengaruhi kinerja, kualitas, serta keberlanjutan program pemerintah yang sedang berjalan.
Pengertian Efisiensi Anggaran
Efisien bisa diartikan sebagai tidak membuang-buang sesuatu (waktu, tenaga, atau biaya) sehingga memberikan hasil yang lebih tepat dan sesuai. Efisiensi anggaran adalah mengoptimalkan penggunaan dana dengan cara mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak mendesak.
Mengutip dari laman Kementerian Keuangan, efisiensi anggaran dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan lewat penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Artinya, tidak ada lagi pemborosan atau pengeluaran dana yang tidak perlu.
Pemborosan yang dimaksud bisa terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya adanya pengeluaran atau penggunaan anggaran untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan prioritas, adanya duplikasi program yang membuat anggaran membengkak, atau terjadi pengadaan barang dan jasa yang inefisiensi atau tidak sesuai kebutuhan.
Efisiensi anggaran bukan hanya melakukan penghematan, tapi juga berusaha mengalokasikan dana dan menggunakannya secara strategis serta tepat sasaran sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.
Bagaimana Cara Mengukur Efisiensi Anggaran?
Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah dapat tercapai ketika program-program yang telah dirancang sebelumnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya atau input seminimal mungkin.
Dalam ilmu ekonomi, mengukur efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan cara membandingkan realisasi belanja langsung (anggaran yang sudah digunakan) dengan realisasi anggaran belanja (anggaran yang dialokasikan/direncanakan sebelumnya). Hasilnya kemudian dikalikan dengan 100%.
Hasil persentase dari perhitungan inilah yang akan menunjukkan apakah anggaran telah efisien atau tidak. Adapun kriteria atau tingkat efisiensi anggaran berdasarkan hasil pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:
- > 100%: Sangat efisien
- 90% - 100%: Efisien
- 80% - 90%: Cukup efisien
- 60% - 80%: Kurang efisien
- < 60%: Tidak efisien
Belanja yang dimaksud meliputi belanja operasional dan non operasional, termasuk operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, hingga pengadaan alat dan mesin.
Adapun instruksi Presiden Prabowo kepada kepala daerah (gubernur dan bupati/wali kota) antara lain membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, hingga seminar, serta membatasi belanja honorarium.
Belanja perjalanan dinas juga harus dikurangi 50% serta lebih memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik.
Selain itu, ada banyak hal yang juga harus dilakukan untuk memastikan efisiensi anggaran berjalan baik dan menimbulkan dampak yang diharapkan. Mulai dari pengawasan yang ketat hingga terus melakukan audit terhadap data, laporan keuangan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan anggaran.
Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi rutin, khususnya terhadap program-program yang mendapatkan anggaran khusus. Proses ini bertujuan untuk menilai apakah pendanaannya sudah benar-benar efektif dan tepat sasaran atau justru perlu dihentikan dan dialihkan ke program lainnya.
Apa Saja Tiga Jenis Anggaran?
Pemerintah diketahui akan melakukan penghematan atau efisiensi anggaran dalam tiga tahap. Ketiga tahap efisiensi ini memiliki target atau sasaran anggaran yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, upaya efisiensi anggaran ini diharapkan mampu mengumpulkan dana hingga Rp750 triliun.
Adapun tiga jenis anggaran yang menjadi target efisiensi oleh pemerintah adalah:
1. Anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)
Di tahap pertama, penghematan anggaran menyasar BA BUN yang dikelola langsung oleh Menteri Keuangan. Hasil efisiensi anggaran ini akan mencapai nilai Rp300 triliun.2. Anggaran Kementerian dan Lembaga
Di tahap kedua, dilakukan penyisiran anggaran terhadap seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Tahap kedua ini dirampungkan pada 14 Februari 2025 dan berhasil menghemat Rp308 triliun. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan target efisiensi anggaran sebelumnya yang berjumlah Rp306,69 triliun.Meski demikian, sebanyak Rp58 triliun dikembalikan lagi ke beberapa instansi sehingga total hasil efisiensi anggaran K/L berjumlah Rp250 triliun.
3. Anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Di tahap ketiga, efisiensi anggaran akan menargetkan BUMN dengan target dividen sebesar Rp300 triliun. Namun, sebanyak Rp100 triliun akan dikembalikan pada BUMN sehingga dana yang masuk ke kantong negara adalah Rp200 triliun.Dengan demikian, total anggaran yang bisa didapatkan negara dari hasil efisiensi ini adalah Rp750 triliun. Jumlah ini nantinya akan digunakan untuk program pemerintah maupun investasi.
Presiden Prabowo sendiri mengungkapkan bahwa Rp409,08 triliun akan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis demi memastikan tidak ada anak-anak Indonesia yang kelaparan. Sisanya yang berjumlah Rp340,9 triliun akan diinvestasikan ke BPI Danantara.
Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah bisa menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak negatif, tidak menghambat sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan, serta manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Editor: Erika Erilia & Yulaika Ramadhani
