tirto.id - Majelis Nasional Vietnam telah menyetujui pemangkasan jumlah provinsi dari 63 menjadi 28 provinsi. Selain itu, perubahan amandemen konstitusi ini juga menghapus sistem pemerintahan menjadi dua tingkatan saja, yaitu provinsi dan komune. Mereka menyetujui menghapus sistem pemerintahan di tingkat distrik.
Dilansir dari laman berita Diplomat, restrukturisasi tersebut hanyalah satu bagian dari revolusi birokrasi yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (CPV), To Lam, sejak pengangkatannya tahun lalu.
Hal ini dilakukan dengan tujuan memangkas pemborosan, mengatasi korupsi, dan menciptakan pembangunan ekonomi yang dapat mendorong era kebangkitan nasional yang baru.
“Restrukturisasi tersebut adalah keputusan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang bertujuan untuk memastikan pembangunan nasional yang cepat, stabil, dan berkelanjutan, serta untuk melayani kehidupan rakyat dengan lebih baik,” ucap To Lam berbicara di hadapan Komite Sentral, Sabtu (14/6/2025).
Keputusan Komite Sentral itu muncul usai dua bulan setelah Majelis Nasional menyetujui perombakan administratif besar-besaran yang mengakibatkan jumlah kementerian dipangkas dari 18 menjadi 14. Jumlah lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah juga dikurangi dari delapan menjadi lima, dan pemangkasan serupa terhadap komisi CPV dan komite Majelis Nasional.
Media pemerintah, pegawai negeri, polisi, dan militer juga menghadapi pemangkasan, dan pemerintah Vietnam mengatakan bahwa hingga 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto