tirto.id - Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan efisiensi anggaran dengan melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap APBN 2025. Kebijakan ini kemudian dibandingkan dengan tindakan Vietnam yang sudah lebih dulu melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas sekitar Rp72 triliun.
Seperti diketahui, pada 22 Januari 2025 kemarin Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menyinggung soal pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025.
Lewat kebijakan efisiensi anggaran itu, Presiden Prabowo ingin menghemat Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dengan target sebesar Rp306,69 triliun.
Merespons titah Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga kemudian menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025 yang merincikan 16 pos belanja haru dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.
Kendati memangkas sejumlah pos secara besar-besaran, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, sebut bahwa ada empat kriteria yang tidak terkena kebijakan efisiensi, yakni gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial (bansos).
Kebijakan efisiensi anggaran ini diterapkan Prabowo untuk sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk pemerintahan daerah.
Penerapan efisiensi ini ternyata menuai beragam respons, publik bahkan menilai kebijakan ini terbilang terlalu kasar karena pemerintah tidak memberikan transparansi mengenai alasan di balik kebijakan efisiensi anggaran.
Tak hanya itu, publik juga banyak membandingkan efisiensi anggaran Indonesia dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Vietnam. Lalu, langkah apa saja yang dilakukan Vietnam dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut?
Kebijakan Efisiensi Anggaran Vietnam: Pangkas Rp72 Triliun dan Hapus 8 Kementerian Lembaga
Sebelum pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, Vietnam sudah melakukannya lebih dulu dengan memangkas anggaran belanja hingga 113 triliun dong atau setara Rp72 triliun.
Selain itu, Vietnam juga diketahui memangkas jumlah kementerian dan lembaga yang awalnya berjumlah 30 menjadi 22.
Buntut pemangkasan besar-besaran ini, sekitar 100.000 pekerja berpotensi besar akan diberhentikan atau diberi tawaran untuk pensiun dini.
Menurut Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa negaranya tidak boleh menjadi tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah. Ia juga menyinggung bahwa untuk menuai hasil yang signifikan, diperlukan sebuah pengorbanan pahit.
Sebelumnya, Vietnam juga telah melakukan pemangkasan pada 2022 lalu. Meskipun banyak sektor termasuk pekerja yang terdampak, ekonomi negara itu tercatat tumbuh drastis di tahun 2024 dengan PDB mencapai 7,1 %.
Vietnam menerapkan pemangkasan kembali dengan tujuan di tahun 2025 negara itu menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 2%, serta bercita-cita menjadi negara berpendapatan menengah pada 2030 dan berpendapatan tinggi pada 2045.
Kekhawatiran Soal Dampak Efisiensi
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan pemerintah Indonesia, publik banyak membandingkan kebijakan tersebut dengan langkah yang diambil Vietnam.
Kendati negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, kekhawatiran muncul mengenai adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dalam skala besar.
Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga dikhawatirkan malah menimbulkan masalah baru, terutama di kalangan masyarakat. Salah satu rumor yang tengah ramai yakni soal pemangkasan pegawai non ASN atau honorer yang diduga imbas dari kebijakan efisiensi anggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi terbaru mengenai respons pemerintah soal kebijakan efisiensi yang menuai polemik di kalangan masyarakat.
Editor: Imanudin Abdurohman & Dipna Videlia Putsanra
