Indeks Anggaran

Dadan mengatakan menuju 2026, BGN membutuhkan bantuan pemerintah untuk program MBG senilai Rp29,5 triliun.

Banggar DPR RI mengatakan uang yang masih ada di bank kemungkinan berasal dari program yang belum terlaksana oleh Pemda.

Dengan pembukaan blokir anggaran, serapan anggaran Kementerian PU diharapkan dapat melonjak hingga 95-96 persen pada akhir 2025.

Dirut BRI, Hery Gunardi, mengungkapkan dana tersebut sudah disalurkan sepenuhnya ke sektor-sektor produktif pada 16 Oktober 2025.

Dadan mengakui, di Indonesia terdapat perbedaan harga bahan bakul, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau seperti Papua, tetapi BGN menyesuaikan keadaan.

Iftitah mengaku fokus pada upaya Kementrans menarik investor demi membangun kawasan transmigrasi mandiri dan ingin APBN hanya sebagai stimulus.

Diketahui, jumlah pondok pesantren yang dalam proses audit adalah 80.

Dadan mengatakan, BGN sudah menggunakan anggaran Rp99 T dari total Rp171 T dan mengembalikan sisanya karena memperkirakan tidak terserap di tahun 2025.

Dana abadi dinilai diperlukan untuk menjaga keberlanjutan Sekolah Garuda di masa mendatang.

Pemerintah menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun guna mendukung pelaksanaan MBG 2026.

Anggaran tersebut untuk satu sekolah. Sedangkan sekolah garuda yang baru dibangun jumlahnya mencapai 20 dan tersebar di berbagai daerah.

Keputusan ini diambilnya karena dalam setiap Rp100 triliun anggaran K/L yang menganggur, pemerintah harus membayarkan bunga sebesar 6 persen.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Purbaya untuk tidak mengalihkan anggaran MBG yang tidak terserap ke program lain.

Dia optimistis bahwa anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp71 triliun ditambah tambahan anggaran Rp28 triliun dapat terserap.

Langkah pemda memindahkan anggaran bisa dilihat dari dua perspektif, di antaranya sebagai tata kelola fiskal dan pelindungan kesehatan anak.

Buka blokir anggaran juga dilakukan agar belanja K/L semakin dipercepat, termasuk untuk biaya operasional hingga pemenuhan tugas dasar.

Pengajuan penambahan anggaran tersebut dilakukan karena ada beberapa kebutuhan yang belum diakomodir seperti dana pemakanan lansia dan disabilitas.

Anggaran tambahan itu untuk tahun anggaran 2026, yang telah disepakati dalam rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada 11 September 2025.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan, langkah ini diambil sebagai upaya memperluas akses publik terhadap informasi anggaran daerah.

Namun demikian, Purbaya memastikan tidak akan mengutak-atik anggaran dari program-program prioritas pemerintah.