Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan pemerintah bersama DPR RI menyepakati langkah cepat untuk mengatasi kendala anggaran pada layanan transportasi perintis di berbagai wilayah Indonesia.
Hal itu direalisasikan oleh Kementerian Perhubungan yang mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sekitar Rp2,3 hingga Rp2,4 triliun untuk memastikan layanan transportasi antarpulau tetap berjalan.
Prasetyo menjelaskan bahwa fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah mencari solusi bagi kebutuhan anggaran mendesak di sektor penyeberangan perintis, terutama yang dikelola oleh ASDP dan Pelni.
"Tadi, kami putuskan bersama-sama bahwa ini langsung kami penuhi untuk bisa menyelesaikan permasalahan anggaran yang dihadapi oleh teman-teman di ASDP maupun di Pelni. Yang tadi disampaikan adalah kebutuhan sekitar Rp139 miliar untuk di ASDP dan kurang lebih Rp70 sekian miliar untuk yang di Pelni," kata Prasetyo usai rapat antara pimpinan DPR RI, Komisi V DPR RI, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, hingga perwakilan Danantara di Gedung Nusantara III, Senin (20/7/2026).
Selain ASDP dan Pelni, pemerintah juga memberikan atensi pada layanan bus DAMRI. Meski tidak memerlukan tambahan anggaran secara spesifik seperti sektor laut, pemerintah menyepakati adanya perbaikan skema pendanaan bagi DAMRI agar kendala operasional tidak terulang kembali.
Prasetyo menambahkan pengajuan ABT senilai Rp2,3 hingga Rp2,4 triliun tersebut diperuntukkan bagi sisa tahun anggaran semester kedua 2026. Dana ini diprioritaskan untuk menjaga layanan transportasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
"Intinya, administrasinya kami coba cari supaya bisa dipercepat karena ini menyangkut kebutuhan dasar dari masyarakat, terutama di daerah-daerah perintis dan daerah 3T," tegasnya.
Selain soal angka, pemerintah juga mengkaji perubahan mekanisme penyaluran anggaran dari Kementerian Keuangan ke Kementerian Perhubungan agar lebih efisien. Prasetyo menyampaikan bahwa sebelumnya penyaluran anggaran dilakukan per enam bulan, kemudian muncul usulan untuk dilakukan per tahun guna menjamin pelayanan publik.
"Penegasan untuk layanan perintis khususnya di NTT, alhamdulillah sudah kembali beroperasi dan bisa melayani masyarakat," pungkasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
