Menuju konten utama

Prabowo soal Gaji Guru Tak Bisa Naik: Kekayaan Negara Bocor

Prabowo menyebut gaji guru belum optimal karena kebocoran ekonomi Rp2.500 triliun per tahun. Pemerintah kini berupaya menutup celah tersebut.

Prabowo soal Gaji Guru Tak Bisa Naik: Kekayaan Negara Bocor
Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan pada kegiatan penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/tom.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto mengeklaim belum optimalnya kenaikan gaji guru disebabkan masih besarnya kebocoran kekayaan negara. Dalam Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), ia mengatakan selama bertahun-tahun kekayaan negara mengalir ke luar negeri dan tidak kembali memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus saudara-saudara," kata Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/6/2026).

Kepala Negara juga menjelaskan, persoalan kesejahteraan guru tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal negara. Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebocoran ekonomi nasional mencapai sekitar 150 miliar dolar AS atau setara Rp2.500 triliun per tahun.

Karena itu, pemerintah saat ini berupaya menutup berbagai celah yang menyebabkan hilangnya penerimaan negara.

"Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (dolar AS) tiap tahun, (atau sekitar) Rp2.500 triliun tiap tahun, saudara-saudara sekalian. Dan ini sedang saya perbaiki semua," tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, kebocoran penerimaan negara dipicu oleh sejumlah faktor, salah satunya praktik pelaporan ekspor yang tidak sesuai atau under-invoicing.

Ia mengaku pemerintah telah mengolah data statistik perdagangan internasional dan menemukan bahwa Indonesia mengalami kerugian besar akibat praktik tersebut. Dalam 34 tahun terakhir, kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 908 miliar dolar AS.

"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau Rp15.000 triliun. 15.000 triliun rugi kita. Saudara-saudara, ini semua data keluar," jelas Prabowo.

Baca juga artikel terkait LATEST NEWS atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Flash News
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana