Indeks Anggaran

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat paling banyak untuk belanja non-operasional mencapai Rp90,40 triliun.

Kementerian PUPR pada 2022 akan memprioritaskan kegiatan-kegiatan untuk pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun.

Anggaran tersebut terdiri dari untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp4,931 triliun dan Satuan Kerja Setjen DPR sebesar Rp3,058 triliun.

Anggaran yang disiapkan bisa langsung digunakan saat vaksin Corona sudah ada.

Selama pandemi, pemerintah Indonesia berusaha untuk berkonsentrasi pada dua sektor: Kesehatan & Ekonomi. Bagaimana perkembangan kedua sektor tersebut kini?

Hingga Agustus, Kemenhub baru mencatat realisasi 45,27 persen atau Rp16,34 triliun dari total anggaran Rp36 triliun.

Anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas yang melibatkan influencer sepanjang tahun 2014 hingga 2020 adalah sebesar Rp90,45 miliar.

Waskita akan divestasi 4 tol untuk bayar utang Rp89 triliun.

Pemerintah memiliki utang kepada Hutama Karya selama lima tahun sebesar Rp1,88 triliun.

Jokowi kini langsung menegur atau menelepon menteri atau kepala lembaga bila penyerapan anggaran masih rendah.

Besarnya piutang PLN dari pemerintah dari kompensasi tarif Rp 45,42 triliun terdiri dari kompensasi tahun 2018 dan 2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan anggaran tahun 2021 sebesar Rp1,88 triliun.

Mendagri Tito Karnavian meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk program kegiatan pada 2021 mendatang.

Dari total Rp42,36 triliun itu, Kemenkeu membaginya pada dua sumber dana. Rp33,86 triliun diperoleh dari rupiah murni, sisanya Rp8,50 triliun berasal dari Badan Layanan Umum (BLU).

Menhub Budi Karya mengatakan Kemenhub mendapat pagu Indikatif Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp41,3 Triliun. Besaran ini jauh di bawah pagu kebutuhan 2021 yang semula sebesar Rp75,7 triliun.

Banyak cara bisa dilakukan untuk membeli cincin tunangan dengan harga murah, sesuai dengan dana yang dimiliki oleh pasangan.

Anggaran untuk penanganan Covid-19 naik menjadi Rp677,2 triliun, sebelumnya pemerintah mengalokasikan sebesar Rp405,1 triliun.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan persetujuan Rp12,9 miliar tersebut, dari yang diajukan Kemendagri sebesar Rp15,9 miliar.

Aturan kompensasi koefisien luas bangunan di peraturan gubernur berubah empat kali untuk mengakomodasi pengembang.

Anies merespons santai kover Majalah Tempo bergambar dirinya.