Indeks Anggaran

BGN mengatakan penetapan pagu anggaran MBG menjadi kewenangan Presiden Prabowo.

Gus Ipul mengatakan, Kemensos  telah melaporkan lebih dari 70 persen penyerapan anggaran dan pelaksanaan program.

Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, mengusulkan agar Kemendikti Saintek menyediakan dana bantuan operasional perguruan tinggi swasta (BOPTS).

Usulan ini juga akan mencakup dengan komponen gaji tunjangan yang belum ada pada pagu anggaran sebelumnya.

Menurut ICW, jika anggota DPR RI mendapatkan tunjangan sebesar Rp50-70 juta per bulan, maka diperkirakan ada pemborosan anggaran hingga Rp2,06 triliun.

Penyalahgunaan anggaran dan keracunan makanan jadi dua risiko besar penyelenggaraan MBG.

75 persen dana dialokasikan untuk intervensi MBG, mencakup ibu hamil, wanita menyusui, dan balita. Sisanya digunakan untuk manajemen operasional.

Perlu diketahui, dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran MBG mencapai Rp335 triliun.

Mendagri, Tito, menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait yang memiliki program di daerah.

Prabowo pastikan pemerintah terus cari solusi atas kebocoran kekayaan negara tersebut.

Bappeda Provinsi Banten memastikan semua usulan OPD telah melewati telaah dan tinjauan, tapi mengakui pentingnya penajaman indikator outcome.

Terjadi kebuntuan diskusi antara pihak legislatif dan tim eksekutif mengenai anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2026.

Anggaran tambahan sebesar Rp16,5 triliun telah disiapkan untuk peningkatan kuota FLPP dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

Kini, dengan SAL akhir sebesar Rp457,5 triliun, Bendahara Negara itu menganggap saldo kas negara masih tetap berada pada level yang memadai.

Tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung program kerja utama dan strategis yang belum tercakup dalam pagu awal.

Gus Ipul mengatakan arah kebijakan belanja kementerian untuk tahun anggaran 2026 difokuskan pada tema pembangunan nasional.

Sjafrie pun mengeklaim bahwa tidak ada alutsista yang memiliki harga miliaran sementara Indonesia butuh demi menjaga kedaulatan negara.

Kementerian PU awalnya memperoleh alokasi Rp110,95 triliun untuk 2025. Namun terjadi pemangkasan sebesar Rp37,19 triliun.

Anggaran pagu indikatif Kementerian PU 2026 sebesar Rp70,86 triliun dinilai belum cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas diberikan presiden.

Anggaran Rp604 miliar akan digunakan secara efisien untuk mendukung pelaksanaan penugasan strategis di lingkungan Kementerian BUMN.