Indeks Anggaran

Diketahui, jumlah pondok pesantren yang dalam proses audit adalah 80.

Dadan mengatakan, BGN sudah menggunakan anggaran Rp99 T dari total Rp171 T dan mengembalikan sisanya karena memperkirakan tidak terserap di tahun 2025.

Dana abadi dinilai diperlukan untuk menjaga keberlanjutan Sekolah Garuda di masa mendatang.

Pemerintah menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun guna mendukung pelaksanaan MBG 2026.

Anggaran tersebut untuk satu sekolah. Sedangkan sekolah garuda yang baru dibangun jumlahnya mencapai 20 dan tersebar di berbagai daerah.

Keputusan ini diambilnya karena dalam setiap Rp100 triliun anggaran K/L yang menganggur, pemerintah harus membayarkan bunga sebesar 6 persen.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Purbaya untuk tidak mengalihkan anggaran MBG yang tidak terserap ke program lain.

Dia optimistis bahwa anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp71 triliun ditambah tambahan anggaran Rp28 triliun dapat terserap.

Langkah pemda memindahkan anggaran bisa dilihat dari dua perspektif, di antaranya sebagai tata kelola fiskal dan pelindungan kesehatan anak.

Buka blokir anggaran juga dilakukan agar belanja K/L semakin dipercepat, termasuk untuk biaya operasional hingga pemenuhan tugas dasar.

Pengajuan penambahan anggaran tersebut dilakukan karena ada beberapa kebutuhan yang belum diakomodir seperti dana pemakanan lansia dan disabilitas.

Anggaran tambahan itu untuk tahun anggaran 2026, yang telah disepakati dalam rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada 11 September 2025.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan, langkah ini diambil sebagai upaya memperluas akses publik terhadap informasi anggaran daerah.

Namun demikian, Purbaya memastikan tidak akan mengutak-atik anggaran dari program-program prioritas pemerintah.

BGN mengatakan penetapan pagu anggaran MBG menjadi kewenangan Presiden Prabowo.

Gus Ipul mengatakan, Kemensos  telah melaporkan lebih dari 70 persen penyerapan anggaran dan pelaksanaan program.

Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, mengusulkan agar Kemendikti Saintek menyediakan dana bantuan operasional perguruan tinggi swasta (BOPTS).

Usulan ini juga akan mencakup dengan komponen gaji tunjangan yang belum ada pada pagu anggaran sebelumnya.

Menurut ICW, jika anggota DPR RI mendapatkan tunjangan sebesar Rp50-70 juta per bulan, maka diperkirakan ada pemborosan anggaran hingga Rp2,06 triliun.

Penyalahgunaan anggaran dan keracunan makanan jadi dua risiko besar penyelenggaraan MBG.