Indeks Anggaran

Buka blokir anggaran juga dilakukan agar belanja K/L semakin dipercepat, termasuk untuk biaya operasional hingga pemenuhan tugas dasar.

Pengajuan penambahan anggaran tersebut dilakukan karena ada beberapa kebutuhan yang belum diakomodir seperti dana pemakanan lansia dan disabilitas.

Anggaran tambahan itu untuk tahun anggaran 2026, yang telah disepakati dalam rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada 11 September 2025.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan, langkah ini diambil sebagai upaya memperluas akses publik terhadap informasi anggaran daerah.

Namun demikian, Purbaya memastikan tidak akan mengutak-atik anggaran dari program-program prioritas pemerintah.

BGN mengatakan penetapan pagu anggaran MBG menjadi kewenangan Presiden Prabowo.

Gus Ipul mengatakan, Kemensos  telah melaporkan lebih dari 70 persen penyerapan anggaran dan pelaksanaan program.

Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, mengusulkan agar Kemendikti Saintek menyediakan dana bantuan operasional perguruan tinggi swasta (BOPTS).

Usulan ini juga akan mencakup dengan komponen gaji tunjangan yang belum ada pada pagu anggaran sebelumnya.

Menurut ICW, jika anggota DPR RI mendapatkan tunjangan sebesar Rp50-70 juta per bulan, maka diperkirakan ada pemborosan anggaran hingga Rp2,06 triliun.

Penyalahgunaan anggaran dan keracunan makanan jadi dua risiko besar penyelenggaraan MBG.

75 persen dana dialokasikan untuk intervensi MBG, mencakup ibu hamil, wanita menyusui, dan balita. Sisanya digunakan untuk manajemen operasional.

Perlu diketahui, dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran MBG mencapai Rp335 triliun.

Mendagri, Tito, menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait yang memiliki program di daerah.

Prabowo pastikan pemerintah terus cari solusi atas kebocoran kekayaan negara tersebut.

Bappeda Provinsi Banten memastikan semua usulan OPD telah melewati telaah dan tinjauan, tapi mengakui pentingnya penajaman indikator outcome.

Terjadi kebuntuan diskusi antara pihak legislatif dan tim eksekutif mengenai anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2026.

Anggaran tambahan sebesar Rp16,5 triliun telah disiapkan untuk peningkatan kuota FLPP dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

Kini, dengan SAL akhir sebesar Rp457,5 triliun, Bendahara Negara itu menganggap saldo kas negara masih tetap berada pada level yang memadai.

Tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung program kerja utama dan strategis yang belum tercakup dalam pagu awal.