Indeks Anggaran

Wayan menilai kinerja kejaksaan saat ini sedang membaik dibandingkan KPK sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp459 miliar pada 2023.

Sekretariat Kabinet melakukan pencadangan anggaran (automatic adjustment) capai Rp16,32 miliar pada 2022.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan pagu indikatif 2023 turun dibandingkan dari tahun 2022 yang mencapai Rp14,51 triliun.

Sekjen DPR berdalih pengecatan terakhir atap Gedung Nusantara DPR dilakukan pada tujuh tahun lalu, dan kini kondisinya ada sejumlah keretakan.

DPR meminta OJK menguatkan program pengawasan, perlindungan konsumen, edukasi dan literasi, serta penguatan organisasi dan SDM.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut alasan ketidakhadiran Sri Mulyani dalam rapat lembaganya tidak jelas.

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat paling banyak untuk belanja non-operasional mencapai Rp90,40 triliun.

Kementerian PUPR pada 2022 akan memprioritaskan kegiatan-kegiatan untuk pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun.

Anggaran tersebut terdiri dari untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp4,931 triliun dan Satuan Kerja Setjen DPR sebesar Rp3,058 triliun.

Anggaran yang disiapkan bisa langsung digunakan saat vaksin Corona sudah ada.

Selama pandemi, pemerintah Indonesia berusaha untuk berkonsentrasi pada dua sektor: Kesehatan & Ekonomi. Bagaimana perkembangan kedua sektor tersebut kini?

Hingga Agustus, Kemenhub baru mencatat realisasi 45,27 persen atau Rp16,34 triliun dari total anggaran Rp36 triliun.

Anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas yang melibatkan influencer sepanjang tahun 2014 hingga 2020 adalah sebesar Rp90,45 miliar.

Waskita akan divestasi 4 tol untuk bayar utang Rp89 triliun.

Pemerintah memiliki utang kepada Hutama Karya selama lima tahun sebesar Rp1,88 triliun.

Jokowi kini langsung menegur atau menelepon menteri atau kepala lembaga bila penyerapan anggaran masih rendah.

Besarnya piutang PLN dari pemerintah dari kompensasi tarif Rp 45,42 triliun terdiri dari kompensasi tahun 2018 dan 2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan anggaran tahun 2021 sebesar Rp1,88 triliun.

Mendagri Tito Karnavian meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk program kegiatan pada 2021 mendatang.