Indeks Anggaran

Gus Ipul mengatakan arah kebijakan belanja kementerian untuk tahun anggaran 2026 difokuskan pada tema pembangunan nasional.

Sjafrie pun mengeklaim bahwa tidak ada alutsista yang memiliki harga miliaran sementara Indonesia butuh demi menjaga kedaulatan negara.

Kementerian PU awalnya memperoleh alokasi Rp110,95 triliun untuk 2025. Namun terjadi pemangkasan sebesar Rp37,19 triliun.

Anggaran pagu indikatif Kementerian PU 2026 sebesar Rp70,86 triliun dinilai belum cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas diberikan presiden.

Anggaran Rp604 miliar akan digunakan secara efisien untuk mendukung pelaksanaan penugasan strategis di lingkungan Kementerian BUMN.

Saat ini, pagu indikatif Kemenko PMK untuk 2026 hanya sebesar Rp106,8 miliar.

Sebagai kementerian koordinator baru di era Kabinet Prabowo Subianto, Kemenko PM memiliki misi khusus untuk menekan kemiskinan ekstrem.

Pihaknya mengaku tidak bisa melakukan perbaikan lantaran adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki Basarnas.

Anggaran sebelumnya dinilai tak cukup untuk membayar gaji pegawai dan mendukung keperluan operasional Kementerian Kumham Imipas.

Pramono Anung mengumumkan penambahan biaya operasional dasawisma (dawis) menjadi Rp750 ribu per bulan.

Anggaran yang masih terblokir itu akan digunakan untuk optimalisasi lahan (Oplah) dan cetak sawah.

Saldo akhir pemerintah diklaim sudah cukup untuk menghadapi faktor resiko global yang dinamis dan transisi pemerintahan.

Anggaran tersebut digunakan untuk membeli 1.000 ton jagung petani dengan acuan HPP sebesar Rp 5.500 per kilogram.

Luhut akui MBG masih banyak kekurangan, tapi menciptakan mata rantai yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi hingga ke desa.

Meski butuh dana besar, pembangunan Giant Sea Wall dinilai bukan satu-satunya solusi untuk menangani masalah penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa.

Mensesneg menegaskan, alokasi anggaran Rp1 M tidak serta-merta dibelanjakan semua dan menegaskan efisiensi itu boleh mengeluarkan uang selama produktif.

Biaya konsumsi pejabat per rapat hampir lima kali lipat lebih mahal dari pengeluaran makan rata-rata masyarakat Indonesia per hari.

Kemendiktisaintek mengalokasikan anggaran sebesar Rp210 miliar untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Jumlah tersebut terdiri dari biaya makan untuk sekali rakor senilai Rp118 ribu per orang dan biaya kudapan atau snack Rp53 ribu per orang.

Pencapaian Kementerian Sosial dalam IKPA Award 2024 menunjukkan komitmen terhadap tata kelola anggaran yang efektif dan akuntabel.