Gelar Konpers APBD Pertama, Jakarta Ajak Publik Awasi Anggaran

tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandai babak baru dalam praktik transparansi anggaran. Untuk pertama kalinya di Indonesia, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dalam hal ini untuk periode Juli 2025, disampaikan melalui konferensi pers (konpers) terbuka di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Selama ini, pembahasan dan pelaporan APBD biasanya dilakukan dalam rapat-rapat resmi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan jarang diakses publik. Kini, praktik itu berubah, seiring komitmen Pemprov DKI dalam transparansi anggaran dan peningkatan partisipasi publik.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan, langkah ini diambil sebagai upaya memperluas akses publik terhadap informasi anggaran daerah.

“Kalau selama ini kami yang diundang ke DPRD untuk mendengarkan. Hari ini, justru kami menyampaikan langsung kepada publik agar semua pihak—pemerintah daerah, DPRD, lembaga pusat, hingga masyarakat—punya kesepahaman yang sama. Pengelolaan APBD tidak mungkin berjalan tanpa kerja sama dan kesepakatan bersama,” ujar Pramono di acara tersebut.

Konferensi pers terbuka terkait realisasi APBD periode Juli 2025 dihadiri berbagai pihak, mulai dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Sekretaris Daerah Marullah Matali, jajaran kepala dinas, anggota DPRD DKI Jakarta, serta perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pertumbuhan Ekonomi Jakarta di Atas Rata-Rata Nasional

Dalam kesempatan yang sama, Pramono memaparkan capaian kinerja anggaran Jakarta periode Juli 2025. Hingga 31 Juli, realisasi pendapatan daerah Jakarta tercatat sebesar Rp45,63 triliun, atau setara dengan 56 persen dari target tahunan sebesar Rp81,73 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp31,52 triliun.

Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai Rp30,95 triliun atau 37 persen dari total target belanja. Dengan capaian ini, Jakarta membukukan surplus anggaran sebesar Rp14,67 triliun dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp18,56 triliun.

“Jakarta berhasil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan baik. Transparansi pengelolaan anggaran menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pajak, dividen, dan berbagai pendapatan lain yang dikelola,” imbuhnya.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada periode Juli 2025 tercatat sebesar 5,18 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 5,12 persen. Sementara itu, inflasi tetap terkendali di angka 2,25 persen, dan tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 6,18 persen. Menurut Pramono, capaian tersebut menunjukkan kondisi ekonomi Jakarta tetap sehat dan berada di jalur yang stabil.

“Selain fiskal yang terjaga, aktivitas ekonomi di Jakarta juga tumbuh solid. Ekspor meningkat 17,26 persen, konsumsi rumah tangga naik 5,13 persen, dan konsumsi pemerintah tumbuh 5,16 persen,” urainya.

Lebih lanjut, sepanjang semester I 2025, nilai investasi di Jakarta mencapai Rp140,8 triliun. Capaian angka ini menempatkan Jakarta sebagai tujuan investasi terbesar kedua nasional dengan kontribusi 14,9 persen.

Melalui Jakarta Investment Centre (JIC), Pemprov DKI terus mendorong promosi investasi, penyederhanaan perizinan, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan strategis seperti Jakarta Investment Festival 2025.

Perkuat Kolaborasi Atasi Kesenjangan

Meski pertumbuhan ekonomi Jakarta menunjukkan tren positif, Pramono menyebut masih ada tantangan utama yang dihadapi Jakarta, yaitu kesenjangan sosial (gini ratio). Menanggapi hal itu, Pemprov DKI terus berkomitmen memperkuat program-program perlindungan sosial sebagai bantalan ekonomi bagi kelompok rentan.

Beragam program perlindungan sosial yang dihadirkan, di antaranya seperti Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas Jakarta, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan program pangan bersubsidi.

Pramono mengatakan, Pemprov DKI tengah memperluas cakupan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), tidak hanya untuk jenjang S1, tetapi juga hingga jenjang S2 dan S3.

“Program perlindungan sosial ini menjadi bantalan agar masyarakat kecil tetap kuat menghadapi dinamika ekonomi. Bahkan, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, bukan hanya untuk S1, tetapi juga S2 dan S3. Kami ingin anak-anak terbaik Jakarta bisa kuliah hingga ke luar negeri, lalu kembali untuk membangun Jakarta,” ungkapnya.

Upaya serius juga diperlihatkan Pemprov DKI dalam menekan angka pengangguran. Sepanjang 2025, Pemprov DKI menggelar job fair sebanyak 21 kali, termasuk pelatihan vokasi dan program Mobile Training Unit (MTU) yang kini difokuskan pada peningkatan kemampuan bahasa asing.

“Kesempatan kerja di luar negeri sering terkendala bahasa. Karena itu, Jakarta harus mempersiapkan Sumber Daya Manusia unggul yang siap bersaing, baik di dalam negeri maupun global,” papar Pramono.

Ia menegaskan, stabilitas ekonomi Jakarta hanya bisa terjaga melalui kerja sama semua pihak, baik DPRD, pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pelaku usaha, maupun masyarakat.

“Jakarta menyumbang 16,61 persen terhadap perekonomian nasional. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola APBD adalah kunci. Kami ingin warga Jakarta merasakan langsung manfaat pembangunan, baik berupa lapangan kerja, layanan publik, maupun infrastruktur yang lebih baik,” pungkasnya.

Terobosan dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah

Pakar pemerintahan yang juga dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau (UIR), Agung Wicaksono, menilai langkah Pemprov DKI menggelar konferensi pers terbuka untuk menyampaikan realisasi APBD sebagai sebuah terobosan penting.

Selama ini, kata Agung, laporan realisasi APBD umumnya hanya dipublikasikan dalam bentuk dokumen teknis atau disampaikan kepada DPRD, yang tidak selalu mudah diakses maupun dipahami publik. Padahal, dalam perspektif good governance, transparansi adalah salah satu pilar utama, dan inovasi seperti ini dapat mendorong standar baru bagi daerah lain dalam hal keterbukaan anggaran.

“Dengan menggelar konferensi pers terbuka, Pemprov DKI menggeser logika pengelolaan anggaran dari sekadar kewajiban administratif menjadi praktik komunikasi publik yang inklusif,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Jumat (12/9/2025).

Lebih lanjut, Agung menjelaskan, keterbukaan anggaran membawa dampak positif yang signifikan. Pertama, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena masyarakat memiliki akses langsung untuk melihat bagaimana uang daerah dikelola. Kedua, memperkuat mekanisme akuntabilitas dan kontrol sosial, sehingga ruang untuk praktik korupsi, inefisiensi, atau penyalahgunaan anggaran, menjadi lebih kecil.

“Ketiga, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah—karena ketika publik mengawasi, pemerintah akan lebih berhati-hati dan tepat sasaran dalam membelanjakan anggaran. Secara teoritis, ini sejalan dengan prinsip fiscal transparency yang dianggap sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Senada, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman, menilai langkah Pemprov DKI menggelar konferensi pers terbuka untuk menyampaikan realisasi APBD sebagai bentuk terobosan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Selain bentuk transparansi kepada publik tapi juga bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas horizontal kepada publik khususnya untuk warga DKI Jakarta. Jadi, kami (KPPOD) memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta terhadap upaya menyampaikan laporan itu kepada publik,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Jumat (12/9/2025).

Warga Sambut Positif

Adithya Muslim (34) warga Kecamatan Koja, Jakarta Utara, turut mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang menggelar konferensi pers terbuka untuk menyampaikan realisasi APBD periode Juli 2025. Menurutnya, penting bagi masyarakat tahu kondisi keuangan daerah secara langsung dan terbuka agar masyarakat bisa mengetahui laporan keuangan daerah dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Selama ini, informasi soal APBD itu kesannya tertutup dan sulit diakses orang awam. Tapi dengan adanya konferensi pers seperti ini, kita sebagai warga Jakarta jadi lebih tahu uang pajak yang kami bayarkan itu realisasinya gimana dan digunakan untuk apa saja,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Jumat (12/9/2025).

Adithya menambahkan, sejauh ini ia merasa cukup puas dengan beragam bantuan perlindungan sosial, seperti KJP Plus. Menurutnya, bantuan sosial seperti itu tidak hanya menunjukkan kepedulian pemerintah, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa anggaran daerah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kalau bisa, program-program yang sudah ada, bisa jalan terus,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Agung dari UIR menilai keterbukaan anggaran akan berdampak lebih signifikan jika diiringi dengan partisipasi aktif publik. Masyarakat perlu merespons dengan mengembangkan budaya kritis dan partisipatif, misalnya melalui forum warga, kelompok masyarakat sipil, atau media yang bisa menganalisis realisasi anggaran secara sederhana.

“Pemerintah daerah juga sebaiknya membuka kanal interaksi dua arah, seperti public hearing, konsultasi publik, atau dashboard anggaran digital yang interaktif. Dengan begitu, transparansi tidak berhenti pada level informasi, tetapi menjadi ruang dialog yang produktif antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

Terpisah, Armand dari KPPOD juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan anggaran agar keterbukaan tidak berhenti sebagai informasi sepihak. Menurutnya, masyarakat perlu terlibat sejak tahap perencanaan, seperti melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hingga pengawasan dalam pelaksanaan.

“Jadi, harapan kami kepada publik juga, kita mesti aktif juga untuk terlibat atau berpartisipasi. Sehingga, ketika misalnya hari ini Pemprov DKI itu memberikan laporan realisasi APBD, kita paham betul dari hulunya,” ujarnya.