BGN Kembalikan Dana Rp70 T ke Prabowo karena Tak Terserap

Dadan mengatakan, BGN sudah menggunakan anggaran Rp99 T dari total Rp171 T dan mengembalikan sisanya karena memperkirakan tidak terserap di tahun 2025.

Nabila Ramadhanty

Terbit 14 Oct 2025 17:50 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/10/2025). tirto.id/Nabila Ramadhanty Putri Darmadi.

tirto.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp70 triliun ke Presiden RI, Prabowo Subianto, lantaran dananya berpotensi tak terserap hingga akhir tahun 2025 ini.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa BGN tahun ini menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby senilai Rp100 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp99 triliun telah terserap.

“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata Dadan dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (14/10/2025).

Kemudian, Dadan mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah akan meningkat signifikan pada tahun depan. Ia mengatakan, total anggaran yang dialokasikan untuk BGN adalah senilai Rp268 triliun. Hal tersebut menjadikan BGN lembaga satu-satunya dengan anggaran terbesar di kabinet.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis 2026.

“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” kata Dadan.

Tak hanya anggaran, Dadan mengatakan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur juga menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan program MBG. Menurut Dadan, semua pelaksana lapangan adalah lulusan perguruan tinggi bergelar Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

BGN mencatat, untuk membangun 30.000 unit SPPG, dibutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Meski dana tersedia, proses pembangunan melalui mekanisme tender pemerintah kerap mengalami kendala. Dari Rp6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 SPPG tahun ini, hingga Agustus belum satu pun yang terealisasi lewat skema tersebut.

Sebaliknya, berkat partisipasi aktif pihak mitra, kini telah berdiri 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia, seluruhnya 100 persen hasil kolaborasi seluruh mitra.

Saat ini, Dadan melaporkan, terdapat 30.000 mitra yang tergabung dalam portal BGN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.504 mitra telah lolos verifikasi, sementara sisanya masih tahap verifikasi.

Dadan menambahkan, BGN pun membidik hingga akhir tahun 2025, terdapat 25.400 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil.

“Kehadiran anda adalah kontribusi terbesar dalam program ini. Ini adalah program pertama di Indonesia dan di dunia di mana mitra menjadi partner Badan Gizi Nasional yang telah menyukseskan program ini dengan cepat,” ucap Dadan.