Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menginstruksikan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan darurat gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Instruksi tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
Langkah pertama yang diminta adalah pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, bersama Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status darurat.
Menurut Suharyanto, penetapan status darurat diperlukan agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan kementerian/lembaga terkait memiliki dasar untuk menyalurkan anggaran serta bantuan teknis ke wilayah terdampak.
"Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," ujar Suharyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/8/2026).
Langkah kedua yakni mempercepat pembentukan pos satuan tugas di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Unsur TNI dan Polri akan dioptimalkan sebagai komandan satgas untuk mengendalikan pergerakan penanganan di lapangan, termasuk penataan pengungsi dan distribusi logistik.
"Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk posko provinsi," kata Suharyanto.
Selanjutnya, BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere.
Posko di Maumere akan menangani wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ngada, sementara posko di Labuan Bajo menjadi pusat pendampingan untuk wilayah lainnya.
"Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada," ujarnya.
Langkah keempat berkaitan dengan distribusi bantuan. BNPB mengoordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Posko tersebut menjadi titik penerimaan bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, pihak swasta, maupun masyarakat sebelum dikirimkan ke wilayah terdampak di Flores melalui jalur udara.
"Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere," kata Suharyanto.
Kelima, Suharyanto meminta Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR). Tim gabungan yang terdiri atas unsur TNI, Polri, dan relawan diminta bergabung dalam operasi tersebut hingga dipastikan tidak ada lagi korban yang terjebak atau hilang.
"Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas," ujarnya.
Keenam, BNPB menargetkan pemulihan terbatas fasilitas layanan dasar dalam waktu tujuh hari. Fasilitas yang menjadi prioritas meliputi jaringan listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan komunikasi.
Suharyanto juga meminta pendataan kerusakan rumah warga dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat berakhir. Data tersebut nantinya menjadi dasar pembangunan hunian sementara (huntara) atau perbaikan rumah.
"Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut," katanya.
Langkah ketujuh berupa pengerahan alat utama sistem senjata (alutsista) lintas lembaga untuk mempercepat distribusi logistik ke wilayah yang sulit dijangkau. Armada tersebut mencakup helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB.
"Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik," ujar Suharyanto.
Langkah terakhir adalah pengoperasian Media Center resmi BNPB. Media Center akan menggelar press briefing setiap sore pukul 17.00 WITA untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana dan memperbarui data secara harian.
"Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore," pungkas Suharyanto.
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Rina Nurjanah
