tirto.id - Pemerintah Kabupaten Sikka meniadakan seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Sikka tahun 2026. Keputusan tersebut diambil menyusul kondisi pascagempa yang berdampak terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Sikka.
Keputusan itu disampaikan setelah rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago bersama Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Keytimu, Plt. Sekda Sikka, Kalaksa BPBD, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan perangkat daerah, camat dan lurah di Posko BPBD Kabupaten Sikka, Sabtu (15/8/2026) malam.
Rapat tersebut mencermati kondisi pascagempa berkekuatan magnitudo 7,7 dengan kedalaman 10 kilometer yang berdampak hingga Kabupaten Sikka. Gempa utama juga diikuti ratusan gempa susulan yang tercatat mencapai 512 kali dalam sehari.
Bencana tersebut menyebabkan korban jiwa, termasuk warga Kabupaten Sikka, serta kerusakan rumah warga dan sejumlah fasilitas publik.Di tengah kondisi tersebut, penanganan warga terdampak menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Hingga saat ini, sebanyak 1.264 warga dari 306 kepala keluarga (KK) mengungsi di Gelora Samador Maumere.
Selain itu, terdapat 70 warga dari delapan KK yang mengungsi di gedung DPRD Kabupaten Sikka, 292 warga di Lapangan Seminari Bunda Segala Bangsa, serta 68 warga di halaman SD Wairklau. Sejumlah warga lainnya juga mengungsi secara mandiri di rumah keluarga maupun rumah warga di desa dan kelurahan.
"Pemerintah Kabupaten Sikka menyatakan, Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 Tahun 2026 ditiadakan. Tidak hanya upacara, seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 yang sebelumnya telah direncanakan mulai 15 Agustus 2026 dan seterusnya juga tidak dilaksanakan," ungkap Ketua Umum Panitia HUT RI ke-81 Tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2026, Very Awales, Minggu (16/2026) pagi.
Ia mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kemanusiaan, keselamatan masyarakat, serta kebutuhan untuk memusatkan perhatian dan sumber daya pemerintah dalam penanganan warga terdampak gempa yang masih berada di sejumlah lokasi pengungsian.
Sementara itu, Bupati Sikka mengatakan pemerintah daerah telah mendirikan posko pengungsian utama di Stadion Gelora Samador untuk menampung warga yang mengungsi secara mandiri.
“Untuk penanganan masyarakat, sekarang kita sudah mendirikan posko pengungsian. Sudah satu posko utama di stadion,” kata Bupati.
Ia mengatakan, jumlah pengungsi masih terus berubah karena pemerintah masih melakukan pendataan di sejumlah wilayah, termasuk desa-desa dan kawasan kepulauan.
Bupati menyebut, berdasarkan data yang diterimanya, jumlah warga yang berada di posko utama sebelumnya mencapai sekitar 2.000 orang. Sementara warga yang mengungsi secara mandiri di desa-desa dan wilayah perbukitan masih terus didata.
“Data ini terus bergulir, karena kami juga sedang berusaha untuk berkomunikasi ke semua wilayah, baik di daratan maupun beberapa wilayah kami di kepulauan,” katanya.
Selain persoalan pengungsian, gempa juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan rumah warga dan fasilitas umum. Salah satu fasilitas publik yang mengalami kerusakan adalah ruang tunggu Pelabuhan L. Say Maumere.
Bupati juga menyebut empat orang meninggal dunia akibat gempa. Pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah korban, kerusakan bangunan, serta kebutuhan warga terdampak.
Ia mengatakan distribusi makanan, air bersih, dan kebutuhan sanitasi bagi pengungsi terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.
“Kita tetap memberikan kenyamanan. Kita pastikan untuk terus distribusi makanannya terus kita jaga, sanitasi air dan lain sebagainya kita jaga,” katanya.
Bupati menyebut sejumlah wilayah masih sulit dijangkau untuk memperoleh data terbaru, di antaranya Kecamatan Palue dan Waiblama. Pemerintah terus berupaya membuka komunikasi dengan wilayah-wilayah tersebut untuk memastikan kondisi warga dan dampak gempa.
Penulis: Mario Wihelmus PS
Editor: Rina Nurjanah
Masuk tirto.id
































