Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), memberikan tanggapannya mengenai insiden bentrokan yang mewarnai peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
JK mengimbau agar stabilitas yang telah terbangun selama dua dekade lebih tidak rusak begitu saja.
"Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu," kata JK dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, seperti dikutip dari Antara.
Menurut tokoh diplomasi perdamaian Aceh ini, suasana zikir dan doa bersama berubah menjadi tegang usai muncul aksi demonstrasi serta pengibaran bendera Bulan Bintang yang memicu respons petugas di lapangan.
"Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik," ujarnya.
Dinamika Lokal dan Absennya Tokoh Utama
JK memandang bahwa pemicu kericuhan ini murni bersumber dari ketidakpuasan terhadap kepemimpinan daerah, bukan bentuk penolakan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat.
"Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana," ungkap JK.
Ia memperhitungkan eskalasi emosi warga juga dipengaruhi oleh absennya para pimpinan kunci di lokasi saat peristiwa terjadi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) berhalangan hadir karena menjalani pengobatan di Kuala Lumpur, begitu pula Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud yang tengah berobat di Penang.
"Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian," kata JK.
Ia menegaskan, kendati kepemimpinan daerah dalam 21 tahun terakhir diisi oleh eks-kombatan yang terpilih secara demokratis, potensi timbulnya rasa tidak puas dari kelompok tertentu tetap ada. "Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi," lanjutnya.
Meskipun demikian, JK meyakini aksi riak tersebut tidak mencerminkan keinginan seluruh warga Aceh secara umum. "Rakyat Aceh selalu ingin damai," tegasnya.
Mengakhiri keterangannya, JK berharap warga Aceh terus merawat perdamaian panjang ini, mengingat besarnya manfaat dari dana otonomi khusus dan dukungan pemerintah pusat yang telah menggerakkan roda pembangunan di daerah tersebut.
Penulis: Rina Nurjanah
Editor: Rina Nurjanah
