tirto.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp28,63 triliun kepada Kementerian Keuangan.
Dadan mengatakan tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sisa tahun anggaran dan memperluas jangkauan pelayanan.
“Kemudian total kebutuhan anggaran kami tambahan yang kami sedang ajukan ke Kementerian Keuangan adalah Rp28,63 triliun,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).
Dadan mengatakan kebutuhan anggaran ini disebabkan meningkatnya serapan pada akhir tahun ini. Dalam waktu satu bulan 20 hari menuju 2026, BGN membutuhkan bantuan pemerintah untuk program MBG senilai Rp29,5 triliun.
“Jadi akhir November ini kami akan menyerap tambahan Rp8,5 triliun, sampai tanggal 15 Desember kami akan serap tambahan Rp10 triliun, dan kemudian di akhir Desember kami akan serap Rp11 triliun,” katanya.
Kata Dadan, dari total pagu anggaran bantuan sebesar Rp51,2 triliun tahun ini, saat ini sudah terserap Rp36,23 triliun. Sehingga, anggaran yang masih tersedia hanya Rp14,97 triliun.
“Dengan proyeksi kebutuhan tersebut, maka kami akan membutuhkan tambahan senilai Rp14,53 triliun untuk program bantuan pemerintah makan bergizi,” katanya.
Dalam perjalanan rapat, Dadan kembali menyebutkan bahwa pihaknya masih memerlukan anggaran Rp27,6 triliun. Dia menyebut hal itu akan segera diajukan ke Kemenkeu lalu dilaporkan kepada Komisi IX DPR RI.
Hal itu lantas direspons Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh. Dia mengatakan bahwa Dadan seharusnya meminta persetujuan anggaran ke DPR terlebih dulu.
“Izin pak, ini yang perlu kita luruskan, sebenernya sebelum minta ke Kemenkeu, Pak, ke kita dulu, Pak. Sebelum minta ke Kemenkeu ke kita dulu, karena fungsi anggaran di kita, Pak. Bapak ke Kemenkeu dengan membawa surat dari persetujuan dari kita, Pak,” katanya.
Dadan kemudian kembali merespons dan menyebut akan menyiapkan untuk pengajuan kepada DPR.
“Saya kira kami ajukan segera, sepulang dari sini kami menulis surat ke Komisi IX untuk pengajuan anggaran agar minggu ini kammi juga bisa membahas terkait dengan itu, mudah-mudahaan difasilitasi oleh komisi IX,” katanya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id


































