Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong pembukaan blokir anggaran sebesar Rp19,69 triliun oleh Kementerian Keuangan. Ia berharap, hal ini mendapatkan persetujuan dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menjadi mitra kerja Kementerian PU.
Dengan dibukanya gembok anggaran tersebut, Kementerian PU dapat segera menandatangani kontrak tender proyek-proyek prioritas yang berlangsung multi tahun, seperti pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II serta pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) terkait Jalan Daerah (IJD).
Dus, serapan anggaran Kementerian PU yang hingga saat ini masih sekitar 60 persen diharapkan dapat melonjak hingga 95-96 persen pada akhir tahun ini.
“Karena kalau kemudian urusan approval multiyears kontrak itu bisa di-oke oleh misalnya Kementerian Keuangan dan Komisi V dalam minggu-minggu ini atau minggu depan, ya, pasti kan anggaran yang diblokir itu terbuka, dan kemudian yang sudah selesai tender itu bisa langsung sign kontrak,” ujarnya dalam Media Briefing Paparan Kinerja 1 Tahun Kementerian Pekerjaan Umum di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).
Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa target serapan anggaran yang ditetapkan kementeriannya bukan sembarangan. Sebab, setelah anggaran cair dan proyek mulai dikebut, ia akan terus memantau progres pembangunan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dengan demikian, ketika proyek pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat maupun jalan desa berjalan lambat, ia dapat langsung menghubungi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang bertanggung jawab langsung.
Selain itu, jika terdapat masalah pada pencairan anggaran, ia juga bisa langsung menghubungi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa atau jajarannya untuk mendapatkan solusi.
“Kalau ada masalah di Bappenas, misalnya saya juga datang ke Bappenas. Jadi, saya pikir, makanya saya yakin dan optimis insyaallah bisa. Kita kejar target itu,” tegas Dody.
Sebagai informasi, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI awal September lalu, Dody telah mengusulkan pembukaan blokir anggaran senilai Rp19,69 triliun yang telah berada dalam pagu tahun anggaran 2025.
Ia memperinci, Rp6,6 triliun anggaran di antaranya akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 100 lokasi. Kemudian, sebesar Rp3,09 triliun untuk pembangunan irigasi seluas 146.503 hektare; dan Rp4 triliun akan digunakan untuk pembangunan jalan desa Tahap I sepanjang 742,24 kilometer dan jembatan sepanjang 428 meter.
Ada pula anggaran Rp2,9 triliun untuk pelaksanaan IJDP Tahap II untuk jalan sepanjang 496,75 kilometer dan jembatan 17,4 meter; Rp380 miliar untuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PU serta gaji ASN baru; serta Rp2,72 triliun untuk pelaksanaan Inpres Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Wanam, Papua Selatan.
"Ini adalah kawasan sentra produksi pangan di Papua Selatan, Merauke, sebesar Rp2,72 triliun. Saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan," ujar Dody saat itu.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
