Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp11 triliun. Defisit ini dinilai menjadi hambatan besar dalam membenahi carut-marut keselamatan transportasi nasional, menyusul rentetan kecelakaan maut kereta api dan bus yang terjadi belakangan ini.
Hal itu disampaikan Lasarus saat rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kemenhub dan sejumlah mitra kerja lainnya pada Rabu (13/5/2026). Rapat tersebut ditunda karena Menteri Perhubungan (Menbub), Dudy Purwagandhi, tidak hadir.
Menurut Lasarus, DPR sejatinya ingin memberikan dukungan politik kepada Kemenhub untuk membenahi berbagai persoalan keselamatan transportasi yang terjadi belakangan ini.
“Kami DPR ini ingin memberi dukungan kepada Menteri Perhubungan atas kondisi yang ada. Anggaran Bapak itu kalau saya tidak salah masih kurang Rp11 triliun, pak hari ini. Masih Rp11 triliun kurang,” kata Lasarus, dalam rapat di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Ia menilai keterbatasan anggaran membuat pemerintah sulit membenahi persoalan transportasi nasional, termasuk keselamatan perjalanan kereta api dan pembangunan infrastruktur lintasan sebidang. Lasarus juga mengingatkan pentingnya anggaran untuk pemeriksaan keselamatan atau rem check pada moda transportasi umum. Menurut dia, aspek keselamatan tidak boleh dikorbankan di tengah keterbatasan fiskal.
“Saya pernah ngomong di ruangan ini, pak, tolong jangan korbankan rem check (safety check), pak. Bus, kereta api, pesawat, kapal. Saya pernah ngomong di tempat ini ya. Dengan anggaran yang ada utamakan ram check karena ini menyangkut keselamatan orang,” kata Lasarus.
Ia turut menyinggung kebutuhan anggaran besar untuk membangun infrastruktur perlintasan kereta api, seperti underpass, flyover, hingga proyek double-double track. Lasarus mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan bantuan presiden (Banpres) sebesar Rp4 triliun pascakecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Namun, ia menilai angka itu belum cukup menyelesaikan persoalan lintasan sebidang.
“Kemarin Presiden seingat saya di lokasi kejadian akhirnya memberikan Banpres Rp4 triliun. Pertanyaan saya Pak Suntana apakah Rp4 triliun tuh menyelesaikan masalah hari ini untuk lintasan sebidang? Kan, tidak, pak,” ujar dia.
“Lintasan sebidang kita masih 1.000 lebih, pak. 1.000 lebih satu underpass, satu flyover saja anggarannya berapa Pak Menteri? Puluhan miliar,” lanjut Lasarus.
Menurut dia, peningkatan kapasitas jalur kereta juga membutuhkan biaya besar, termasuk pembangunan double-double track di sejumlah titik padat perjalanan kereta.
“Ini masalah Bekasi Timur ini, pak dulu kenapa cuma double track saja nyampe ujung? Ini, kan, double-double track ke double track. Kenapa enggak double-double track? Banyak pertanyaan ke saya. Apa kita enggak ada uang? Untuk keselamatan nggak ada istilah kita enggak ada duit,” kata Lasarus.
Ia menegaskan forum rapat DPR bukan untuk mencari pihak yang disalahkan atas kecelakaan transportasi, melainkan mencari akar persoalan sekaligus memperkuat dukungan politik dan anggaran bagi pemerintah.
“Kita tidak menyalahkan siapa pun. Forum ini tidak untuk mencari kesalahan siapa pun Pak. Enggak ada orang yang ingin kecelakaan itu. Kejadian ini harus kita analisis, simpul persoalannya ada di mana? Gitu loh, itu ingin kita bicarakan di sini sebetulnya,” imbuhnya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
