Menag: 3.207 Layanan Keagamaan Terdampak Bencana Alam Sumatra

tirto.id - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, mengungkapkan sebanyak 3.207 layanan keagamaan hancur imbas bencana alam di wilayah Sumatra. Nasaruddin mengaku kementeriannya membutuhkan anggaran senilai Rp702,98 miliar untuk pemulihan pascabencana.

“Berdasarkan rencana aksi satuan tugas bidang sosial keagamaan Kementerian Agama, tercatat 3.207 satuan layanan keagamaan dan pendidikan terdampak, yaitu meliputi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pihak terkait,” kata Nasaruddin di dalam Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Ia memerinci ribuan satuan layanan yang terdampak itu meliputi berbagai institusi pendidikan dan rumah ibadah lintas agama. Hal tersebut meliputi sebanyak 562 madrasah, 1.033 pondok pesantren, 17 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), 1.593 rumah ibadah lintas agama, serta unit layanan kantor urusan agama (KUA) di wilayah terdampak, ucapnya.

Nasaruddin menuturkan dampak bencana tersebut secara langsung mengganggu proses pembelajaran, layanan keagamaan, hingga aktivitas sosial keagamaan masyarakat. “Dampak tersebut secara langsung berimplikasi pada terganggunya proses pembelajaran, layanan keagamaan serta aktivitas sosial keagamaan masyarakat,” tutur Nasaruddin.

Nasaruddin mengatakan selaku perwakilan pemerintah, Kementerian Agama telah menyalurkan bantuan awal pascabencana senilai Rp75,82 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBN dan partisipasi Kemenag Peduli.

“Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menyalurkan bantuan awal pasca bencana sebesar Rp75,82 miliar yang bersumber dari APBN sebesar Rp66,47 miliar dan partisipasi keagamaan, partisipasi Kemenag Peduli sebesar Rp9,35 miliar yang digunakan untuk penanganan darurat dan pemulihan awal di lokasi terdampak,” kata Nasaruddin.

Namun demikian, ia mengakui bantuan tersebut masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. “Namun demikian, bantuan yang telah disalurkan tersebut masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana-prasarana yang rusak,” ujarnya.

Seiring kondisi tersebut, Kementerian Agama mengusulkan kebutuhan lanjutan penanganan pascabencana dengan nilai yang jauh lebih besar. Usulan anggaran tersebut mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai sarana keagamaan dan pendidikan.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Agama itu mengusulkan kebutuhan lanjutan penanganan pasca bencana sebesar Rp702,98 miliar yang direncanakan itu melalui RO (Rincian Output) direktif presiden tahun 2026,” tutur Nasaruddin.

Usulan tersebut, kata Nasaruddin, mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi madrasah, pesantren, PTKI, rumah-rumah ibadah lintas agama, serta dukungan lain seperti rehabilitasi kantor Kementerian Agama.

Selain itu, ada pendampingan pascabencana, penyediaan Mushaf Al-Qur’an dan bantuan bagi organisasi masyarakat keagamaan. Ia menilai penanganan pascabencana di sektor keagamaan dan pendidikan keagamaan bersifat strategis dan mendesak.

“Penanganan ini dipandang strategis dan mendesak guna memastikan keberlangsungan layanan dasar keagamaan dan pendidikan keagamaan sekaligus sebagai wujud kehadiran negara dalam pemulihan kehidupan sosial masyarakat pascabencana,” tukas Nasaruddin.