tirto.id - Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual, memperkirakan kebutuhan anggaran rekonstruksi daerah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra sekitar Rp50-Rp70 triliun.
"Dan kemungkinan bisa lebih tinggi, karena ini tiga provinsi. Dan sampai sekarang, mereka masih hujan deras terus di Padang, di mana-mana. Jadi masih ada kemungkinan ada masalah logistik," ujarnya, dalam Bincang Media, di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Menurut David, anggaran yang dibutuhkan untuk merekonstruksi Sumatra kemungkinan juga lebih besar ketimbang anggaran membangun kembali Aceh pasca tsunami 2004 yang sebesar 4,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Angka kebutuhan anggaran rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat tersebut berasal dari potensi penurunan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah hingga kerusakan infrastruktur.
"Kira-kira detail angka infrastruktur di sana, kira-kira berapa PDB-nya di sana kan yang sektor infrastruktur, berapa kita estimasi, berapa persen yang hancur dan lain-lain. Nah, itu kebutuhannya mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan tsunami," tutur David.
"Karena ini melibatkan 3 provinsi itu sih. Dan jalur distribusi logistiknya sih yang paling parah sama sarana-sarana sosial dan rumah masyarakat yang butuh biaya rekonstruksi yang besar," sambungnya.
Sayangnya, sampai saat ini belum ada dana dari pemerintah yang dikhususkan untuk merekonstruksi wilayah Sumatra. Jika bicara soal penanganan bencana, anggaran yang ada baru dimanfaatkan untuk kebutuhan yang bersifat darurat seperti makanan dan obat-obatan.
"Yang besar itu rekonstruksi sebenarnya. Dan dananya untuk bansos, untuk penanganan darurat aja kan kecil sekali. Nggak sampai Rp500 miliar tahun depan," kata David.
Karenanya, agar tidak terjadi gejolak ekonomi, David menilai perlunya penambahan anggaran kedaruratan. Hal ini dapat dilakukan hanya jika ada perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
"Saya pikir nanti harusnya sih ada perubahan. Nggak tahu ya dari pemerintah, coba ditanyakan aja. Apakah ada perubahan nggak dari sisi realokasi anggaran untuk tahun depan? Akibat bencana ini. Kalau nggak ada, tetap besar MBG dan lain-lain, berat juga tuh," tuturnya.
"MBG tuh 10 persen (dari total APBN 2026). Nah jadi mungkin perlu ada kajian lagi tuh. Karena kan yang disana nih menderita sekali," tutup David.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id





































