tirto.id - Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, membantah efisiensi anggaran di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencapai 50 persen. Ia juga membantah efisiensi anggaran di BMKG berimbas pada kualitas alat informasi cuaca dan pendeteksi gempa menurun.
"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Silahkan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," jelas Hasan Nasbi kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).
Hasan menyampaikan efisiensi anggaran memang menjadi perintah Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kementerian dan kepala lembaga di pusat hingga daerah.
Namun, efisiensi yang diminta Prabowo, kata Hasan Nasbi, diibaratkan hanya bertujuan menghilangkan lemak-lemak yang ada dalam belanja APBN.
"Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini," jelas Hasan Nasbi.
Hasan menyampaikan ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi anggaran, yakni gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.
Dalam hal anggaran yang dimiliki BMKG, Hasan Nasbi menilai mitigasi bencana merupakan layanan publik yang tidak akan terkena efisiensi anggaran.
"Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang tetap menjadi prioritas," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengakui efisiensi anggaran di lembaganya dilakukan pada sejumlah aspek. Seperti belanja modal pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi cuaca, iklim, gempa bumi, hingga tsunami.
Kemudian, efisiensi juga dilakukan pada bidang operasional perkantoran listrik, dan pendingin ruangan, jaringan komunikasi, serta suku cadang peralatan dan mesin.
BMKG juga melakukan pengetatan perjalanan dinas, memaksimalkan pertemuan luring menjadi secara daring, dan menyeimbangkan ritme kerja pegawai dengan menerapkan Work From Office (WFO) dan Work From Anywhere (WFA).
Dwikorita mengatakan bahwa semua upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen BMKG untuk mendukung program pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.
Meski ada efisiensi, Dwikorita memastikan layanan informasi cuaca, iklim, dan deteksi gempa bumi hingga potensi tsunami tetap prioritas dan berlangsung maksimal selama 24 jam menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.
"Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, BMKG menjamin terlaksananya operasional layanan informasi 24 jam dan secara terus menerus," kata Dwikorita, dilansir dari Antara, Jumat (7/2/2025).
Editor: Intan Umbari Prihatin
