tirto.id - Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah untuk tidak lagi melakukan penambahan staf khusus (stafsus) di tengah efisiensi anggaran yang menyasar ke seluruh kementerian dan lembaga. Ia mengimbau agar pemerintah mengerem terlebih dahulu kebijakan untuk melantik stafsus baru di setiap kementerian atau lembaga.
"Mohon dengan segala kerendahan hati, pemerintah bisa setidaknya mengerem stafsus-stafsus yang ada," kata Said di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (12/2/2025).
Said mengingatkan bahwa pengereman pelantikan stafsus memiliki dampak yang besar pada persepsi publik kepada pemerintah. Dia ingin masa kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat dipandang secara elok oleh masyarakat.
"Supaya di publik juga elok" kata Said.
Politikus PDIP ini berjanji, DPR terutama Badan Anggaran DPR RI bersikap transparan kepada publik perihal efisiensi anggaran. Dia membuka aduan jika ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap kebijakan efisiensi anggaran.
Hal itu disampaikannya setelah sebelumnya sejumlah pegawai dari LPSK melakukan unjuk rasa penolakan efisiensi hingga sejumlah karyawan RRI dan TVRI yang menjadi korban PHK imbas efisiensi.
"Baik DPR maupun pemerintah akan menjadi pendengar yang baik, kalau memang ada betul seperti KY tidak bisa merekrut dan seleksi atau seperti LPSK. Kami concern betul dan itu pasti akan kami jaga," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengangkat Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo alias Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Deddy dilantik karena keahliannya di bidang komunikasi publik.
Pelantikan Deddy sebagai stafsus menuai kritik dari publik karena dilantik di saat pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala Biro Humas Setjen Kemhan, Kolonel Inf Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, mengungkap keberadaan Deddy menjadi bagian dari Kementerian Pertahanan dapat menyebarkan informasi perihal pertahanan di Indonesia. Menurutnya, setiap pesan yang disampaikan oleh Deddy dapat diterima dengan baik oleh masyarakat hingga kalangan bawah.
"Saat ini engagement-nya khususnya di media sosial itu juga diharapkan bisa membantu untuk sosialisasi kebijakan terkait dengan kementerian pertahanan maupun isu-isu di sektor pertahanan sehingga harapan masyarakat itu bisa teredukasi sampai di level bawah," kata Frega.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
