BP Tapera Akselerasi Pembangunan 147.265 Rumah di Era Prabowo

tirto.id - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengakselerasi pembangunan 147.265 unit rumah pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jumlah tersebut berdasarkan data hingga pertengahan April 2025.

Data itu dipaparkan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dalam acara Stakeholder Gathering Ekosistem Perumahan di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/4).

"Pembangunan perumahan sejak pemerintahan Presiden Prabowo pada tanggal 20 Oktober 2024 hingga 16 April 2025 telah terakselerasi sebanyak 147.265 unit rumah, baik yang dalam proses bangun, sudah selesai pembangunan, siap akad, telah akad maupun yang sudah salur pembiayaan KPR subsidinya," kata Heru.

Heru menambahkan, sejak tahun 2022 hingga saat ini, BP Tapera telah menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp84,2 triliun untuk kurang lebih 721 ribu unit rumah.

Sementara itu, selama 2021 hingga 2024, pembiayaan KPR Tapera telah tersalurkan untuk pembangunan 19.345 unit rumah senilai Rp3,3 triliun.

“Dari [data] tahun anggaran 2025, sejak 1 Januari 2025 hingga April 2025, pemerintah telah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan KPR subsidi berupa KPR FLPP dan KPR Tapera sebanyak 105.319 unit rumah,” jelas Heru.

Selain itu, dia melanjutkan, penyaluran pembiayaan rumah subsidi telah mencapai 66.107 unit rumah, atau meningkat signifikan dibandingkan capaian di periode sebelumnya.

"Jika kita melihat secara year on year per triwulan I tahun 2024, di mana capaian kita saat itu hanya 4.229 unit, maka pada periode yang sama di 2025 terjadi lompatan rumah yang bisa kita biayai mencapai 66.107 rumah atau naik 1.273 persen," tuturnya.

BP Tapera telah menjangkau beberapa segmentasi penerima manfaat meliputi TNI angkatan darat (5,760 unit), guru (20 ribu unit), tenaga kesehatan (30 ribu unit), dan wartawan (1 ribu unit).

Sementara itu, di segmentasi profesi yang sedang dalam proses penerima bantuan, yaitu pekerja migran (20 ribu unit), petani (20 ribu unit), nelayan (20 ribu unit), buruh (20 ribu unit), Polri (14,5 ribu unit), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3 ribu unit), Kementerian Dalam Negeri (2 ribu unit), Kementerian Keuangan (2 ribu unit), Badan Pusat Statistik (1 ribu unit), dan asisten rumah tangga (1 ribu unit).