Respons Gus Ipul soal Pengembalian Konsesi Tambang ke Pemerintah

tirto.id - Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menanggapi polemik terkait struktur kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hingga isu wacana pengembalian konsesi tambang ke pemerintah. Isu keduanya yang mencuat itu dipastikan belum memiliki keputusan organisasi.

Gus Ipul menegaskan, seluruh persoalan strategis tersebut masih dalam proses pembahasan dan sepenuhnya diserahkan kepada para ulama dan kiai.

“Nanti kita lihat. Pokoknya saya meminta waktu untuk bisa menjelaskan semuanya. Karena kita nunggu lebih utuh informasinya dari para ulama, para kiai. Ya yang penting itu lah ya,” kata Gus Ipul di Masjid KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, Jumat (26/12/2025).

Gus Ipul menyebut isu konsesi tambang merupakan persoalan strategis yang tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa. Menurut dia, pembahasannya harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan mekanisme organisasi NU. Pasalnya, katanya, tambang bukanlah sebuah aset pribadi semata.

“Ya nanti kan ada dibahas semua. Karena tambang itu kan aset strategis Nahdlatul Ulama.Bukan aset pribadi-pribadi. Maka itu tentu akan dibahas secara terbuka pada saatnya,” kata Gus Ipul.

Selain isu tambang, Gus Ipul juga menegaskan bahwa pembahasan terkait struktur kepengurusan PBNU, termasuk status jabatan dan susunan pengurus, masih menunggu arahan dan keputusan para ulama.

“Masih proses semuanya. Kita belum tahu arahan selanjutnya. Jadi kita tunggu saja,” kata dia.

Ia meminta warga NU dan publik tidak berspekulasi serta tidak terpancing oleh informasi yang belum bersumber dari pernyataan resmi. Gus Ipul mengimbau agar semua pihak mengikuti perkembangan yang disampaikan secara resmi oleh PBNU dan para kiai.

“Yang penting tetap tenang. Ikuti informasi yang benar dan official,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, menilai wacana pengembalian konsesi tambang NU kepada pemerintah belum tentu menjadi solusi untuk mengakhiri konflik atau dualisme kepemimpinan di tubuh PBNU.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yahya menanggapi pertanyaan terkait dugaan bahwa polemik konsesi tambang menjadi salah satu pemicu perpecahan internal NU. Menurutnya, munculnya konflik tidak bisa serta-merta disederhanakan hanya pada satu faktor.

“Kenapa isu tambangnya muncul, kan karena NU mendapatkan konsesi tambang. Itu apakah tidak terjadi hal seperti ini (konflik), ya belum tentu juga,” ujar Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2025).

Gus Yahya mengakui perbedaan kepentingan memang kerap menjadi sumber konflik dalam organisasi. Namun, ia menegaskan persoalan yang terjadi di PBNU jauh lebih kompleks dan berkaitan dengan tatanan organisasi serta mekanisme pengambilan keputusan.

Gus Yahya juga menjelaskan bahwa PBNU tidak pernah meminta kepada pemerintah untuk memiliki hak mengelola tambang. Menurutnya, PBNU hanya memanfaatkan hak pengelolaan tambang di bawah pemantauan pemerintah, serta melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Menurut Gus Yahya, konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada NU merupakan bagian dari kebijakan negara. Karena itu, pengelolaannya harus selaras dengan agenda dan regulasi pemerintah. Opsi pengembalian konsesi kepada negara tetap terbuka, namun tidak dapat diputuskan secara tergesa-gesa.