tirto.id - Deputi Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, mengakui, capaian indikator kemiskinan hingga pengangguran di provinsi dengan perekonomian sektor pertambangan masih belum membaik meski hilirisasi sektor tambang terus digencarkan. Hal itu disampaikan Amalia dalam materi yang disampaikan pada acara Diskusi dan Peluncuran Riset Greenpeace, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
"Secara umum, capaian indikator kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran di provinsi dengan dominasi sektor pertambangan masih belum memuaskan," ungkap Amalia.
Namun diakuinya, provinsi dengan sektor pertambangan sudah menunjukkan kinerja atau progres yang baik. Penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) misalnya di Kalimantan Timur tercatat menurun dari 10,10 persen pada 2010 menjadi 5,31 persen pada 2023.
Dia menuturkan, menurut United States Geological Survey (USGS), saat ini cadangan sektor pertambangan yakni tembaga di Indonesia adalah terbesar ketujuh di dunia atau setara 3 persen cadangan dunia. Sebab itu, pemerintah juga berupaya menghilirisasi produk ekspor sektor tersebut untuk membuat nilai tambah.
Terdapat lima provinsi dengan pembagian perekonomian sektor pertambangan terbesar di Tanah Air. Amalia merinci, pertama Kalimantan Timur 43,1 persen, Provinsi Papua 39,6 persen, Kalimantan Utara 34,1 persen, Kalimantan Selatan 30,8 persen, Sumatra Selatan 26,6 persen. Sektor tambang didominasi emas dan batu bara.
"Daerah yang dengan dominasi sektor pertambangan ternyata masih memang menghadapi tantangan, kita akui," ungkap dia.
Lebih lanjut, Amalia menuturkan, provinsi dengan sektor pertambangan yang masih memiliki masalah kemiskinan seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Penyebabnya, produk pertambangan yang dihasilkan belum mampu untuk di hilirisasi, melainkan hanya mengekspor bahan mentah.
"Sisi lain, bagaimana dengan tingkat kemiskinannya menurun atau tidak? Tingkat kemiskinan menurun, tapi lambat," ujar Amalia.
"Sulawesi Tengah masih ada masalah kemiskinan, juga di Maluku Utara," imbuh Amalia.
Padahal, menurut dia, sejak lama hilirisasi sektor pertambangan telah menjadi engine of growth. Daerah yang telah melakukan hilirisasi tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi double digit.
"Kita akui hilirisasi mendorong pertumbuhannya sangat cepat," ungkap Amalia.
Untuk diketahui, pemerintah melakukan kebijakan terkait pertambangan. Pertama, peningkatan partisipasi dan pengadaan pendidikan tinggi prodi STEAM yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah, termasuk pertambangan.
Kedua, peningkatan pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi, juga yang sesuai pertambangan. Ketiga, peningkatan upskilling dan reskilling sumber daya manusia (SDM), dan terakhir melakukan rehabilitasi serta pemanfaatan pasca tambang.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Intan Umbari Prihatin
