tirto.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Nusron Wahid, mengungkap alasan mengapa bupati dan wali kota tidak mau mempertahankan lahan pertanian di wilayah mereka dari perubahan tata ruang industri dan perumahan.
Nusron menilai, para pemerintah daerah memilih untuk mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan karena lebih memberi banyak pemasukan dibanding harus mempertahankannya.
"Lahan ini dipakai industri lebih cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada untuk pertanian," kata Nusron Wahid dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Nusron mengaku, Kementerian ATR/BPN saat ini sedang menggalakkan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dia menyebut, setiap lahan yang sudah berstatus LP2B tidak boleh dialihfungsikan kecuali diberi ganti tempat untuk alokasi pertanian dengan syarat dapat menghasilkan kuantitas produk yang sama.
"Pemohon wajib mengganti lahan dengan tingkat dan jumlah produktifitas yang sama, jadi kalau misal 1 hektar disini menghasilkan 20 ton setahun, belum tentu diganti satu hektar, bisa dua hektar atau tiga hektar yang penting kata kuncinya satu ton setahun," katanya.
Sebagai bentuk solusi, para kepala daerah meminta Nusron agar pemerintah menyediakan subsidi kepada mereka apabila berkomitmen terhadap LP2B.
"Sampai hari ini bupati itu rata-rata dan wali kota tidak mau mengusulkan LP2B, apakah karena lobinya pengusaha properti, apakah karena apa saya tidak tahu? Tapi alasan yang muncul adalah kami minta subsidi dari pemerintah pusat," kata dia.
Nusron mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengenai subsidi tersebut. Politikus Partai Golkar ini meminta Komisi II untuk ikut aktif mengawal subsidi tersebut demi memfasilitasi kepala daerah dalam mempertahankan lahan pertanian mereka.
"Berarti rata-rata bupati ini meminta kepada Mendagri memberikan insentif fiskal kepada bupati yang mau segera menetapkan LP2B, saya kira ini aspirasi yang baik, kami sudah sampaikan ke Pak Mendagri," kata Nusron.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher
