Indeks Alih Fungsi Lahan

Guru Besar IPB itu menyampaikan nilai kerugian dihitung dari kerugian ekologis, ekonomis, & biaya pemulihan lingkungan. 

Dalam aturan yang tengah disusun, pelaku alih fungsi lahan diwajibkan mengganti lahan sebesar dua hingga tiga kali lipat dari luas yang dialihfungsikan.

Kawasan LP2B hanya dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum dan harus ada penggantinya dengan luasan tertentu.

Langkah tersebut bagian dari upaya memperkuat pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Pansus TRAP dan Pemkab Tabanan akan melakukan penataan ulang terhadap bangunan pariwisata yang sudah telanjur ada di Jatiluwih.

Satgas PKH identifikasi sejumlah pihak yang diduga berkontribusi terhadap banjir bandang dan longsor di Sumatra.

TN Berbak Sembilang mengalami perambahan masif dan alih fungsi lahan jadi perkebunan kelapa sawit dalam 2 tahun terakhir.

Nusron Wahid mengungkap pula banyak sawah hilang akibat rekomendasi bupati atau wali kota yang tidak tepat.

Panja akan mengusut lahan-lahan yang berkontribusi dalam timbulnya bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra.

Bali harus pulihkan 4 ribu hektare sawah ditambah mencetak 2 ribu hektare baru agar target swasembada pangan terpenuhi.

Terdapat 120 rumah yang tinggal di kawasan tersebut, sedangkan di Jakarta sedang kekurangan lahan makam.

Iklim investasi di Riau diklaim kondusif berkat kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Daerah aliran sungai (DAS) ditemukan sudah beralih fungsi. Bahkan, terjadi pembukaan lahan di sekitar DAS.

Alih fungsi lahan Tahura Ngurah Rai terjadi mulai tahun 1990-an, muncul 106 tanah bersertifikat dalam kawasan tersebut.

Perseroan menegaskan komitmennya untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.

Hanya sekitar 4,5 persen konsumsi beras warga yang mampu dipenuhi produksi dalam kota. Sisanya harus dipasok dari luar.

Pemprov Bali akan melakukan pembatasan terhadap alih fungsi lahan di Pulau Dewata.

Kekhawatiran itu muncul lantaran belum ada kejelasan terkait lokasi relokasi atau tempat baru untuk berjualan.

Pemerintah menargetkan nasional pertanahan yakni 87 persen Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Nusron menyebut, pemimpin daerah setingkat bupati dan wali kota bersedia mengalih fungsi lahan pertanian ke industri atau perumahan karena faktor ekonomi.