Banjir Bali, Wagub Akui Dampak Pembangunan & Alih Fungsi Lahan

tirto.id - Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengakui bahwa pembangunan yang masif dan alih fungsi lahan sebagai salah satu penyebab banjir yang melanda Bali pada Selasa (09/09/2025) hingga Rabu (10/09/2025). Banjir tersebut berdampak parah pada Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Badung.

"Pasti. Pasti ada dampak [dari pembangunan dan alih fungsi lahan]. Semuanya ada dampak," kata Giri setelah meninjau posko pengungsi di Banjar Sedana Mertha, Ubung, Kamis (11/09/2025).

Namun, alih-alih saling menyalahkan, Giri menjadikan peristiwa banjir besar tempo hari sebagai evaluasi dari perubahan iklim dan maraknya alih fungsi lahan yang terjadi di Bali. “Cuma kita harus berpikir bagaimana kita mencarikan sebuah Solusi,” lontarnya.

Dia mengeklaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan berbenah dan memperbaiki segala sesuatu dengan baik.

"Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat sudah menyampaikan air yang semestinya turun sebulan, ini turunnya hanya satu setengah hari. Ini luar biasa, memang. Namun, kita tidak akan pernah menyalahkan siapa-siapa," tegasnya.

Selain perbaikan, Giri juga menjamin Pemprov Bali akan melakukan pembatasan terhadap alih fungsi lahan. Namun, mengingat Bali sedang berstatus tanggap darurat bencana, dia mengungkap Pemprov Bali mengeluarkan arahan mitigasi untuk mengantisipasi perubahan iklim yang tidak terduga.

"Kami sudah sepakat dengan Kota Denpasar, bahwa ada bantuan ganti rugi untuk peralatan dan barang para pedagang yang hanyut. Akan diganti dari APBD Bali dan Kota Denpasar. Sekarang (anggaran) di Provinsi masih Rp40 miliar lebih. Kalau dananya kurang, bisa realokasi atau pergeseran," ungkapnya.

Giri menambahkan, hal prioritas yang dilakukan oleh Pemprov Bali adalah melakukan penuntasan pembersihan sampah, penyedotan air yang ada di pasar, serta melakukan pencarian korban banjir yang masih hilang.

Di samping itu, Giri mengakui adanya dampak dari banjir di Bali bagi kunjungan pariwisata, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, dia mengatakan dampai tersebut tidak terlalu banyak dan yakin kondisi tersebut dapat dilewati dengan baik.

"Sekarang sudah dilihat masyarakat internasional, terutama wisatawan, bahwa cara penanganan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, sampai ke masyarakatnya sendiri luar biasa gotong royong," tutupnya.