Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau merilis kinerja investasi yang diklaim menunjukkan tren positif pada triwulan III 2025 dengan sektor kehutanan jadi realisasi investasi tertinggi. Di sisi lain, publik tengah menyorot kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang eksekusi pengembaliannya mencapai Rp13,2 triliun, Senin (20/10/2025).
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau mencatat realisasi investasi triwulan III 2025 (periode Juli–September) mencapai Rp21,59 triliun. Artinya, meningkat 26,03 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar Rp17,13 triliun.
Peningkatan juga tercatat signifikan secara triwulanan, yakni naik 70,38 persen (quarter to quarter/qoq) dari triwulan II 2025 yang tercatat Rp12,67 triliun. Capaian ini disebut berdampak pada penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 14.103 orang.
Menurut sektornya, kontribusi terbesar terhadap realisasi investasi Riau triwulan III 2025 berasal dari sektor kehutanan, yakni sebesar Rp6,01 triliun (27,86 persen). Disusul sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp4,6 triliun (21,37 persen). Kemudian, sektor industri makanan sebesar Rp3,86 triliun (17,89 persen). Selanjutnya, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebesar Rp2,39 triliun (11,07 persen). Terakhir, industri kimia dan farmasi sebesar Rp1,45 triliun (6,73 persen).
"Kelima sektor ini secara akumulatif menyumbang 84,9 persen dari total realisasi investasi triwulan III 2025," tertulis dalam rilis Pemprov Riau, dikutip Selasa (21/10/2025).
Berdasarkan lokasi, lima daerah dengan kontribusi investasi terbesar di Riau, antara lain: Kota Dumai sebesar Rp3,9 triliun (18,33 persen); Kabupaten Siak Rp3,3 triliun (15,44 persen); Kabupaten Pelalawan Rp2,9 triliun (13,70 persen); Kabupaten Indragiri Hilir Rp2,9 triliun (13,46 persen); dan Kabupaten Rokan Hilir Rp2,5 triliun (12,01 persen).
Sementara itu, lima besar negara asal penanaman modal asing di Riau pada triwulan III 2025 adalah Malaysia sebesar 143,6 juta dolar AS (Rp 2,29 triliun atau 43,99 persen); Singapura sebesar 102,6 juta dolar AS (Rp 1,64 triliun atau 31,43 persen); Hongkong RRT sebesar 49,18 juta dolar AS (Rp 0,79 triliun atau 15,06 persen); Seychelles sebesar 12,29 juta dolar AS (Rp 0,2 triliun atau 3,76 persen); dan Bermuda sebesar 8,54 juta dolar AS (Rp 0,14 triliun atau 2,6 persen).
Gubernur Riau, Abdul Wahid, bilang capaian tersebut menunjukkan iklim investasi di Riau semakin kondusif berkat kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
"Pertumbuhan investasi ini menjadi bukti bahwa kepercayaan investor terhadap Riau terus meningkat. Pemerintah Provinsi berkomitmen menjaga momentum ini melalui kemudahan perizinan, percepatan layanan, serta mendorong hilirisasi industri dan ekonomi hijau,” kata Wahid di Pekanbaru, Selasa.
Secara nasional, realisasi investasi Riau sebesar Rp21,59 triliun menempatkan provinsi ini di peringkat ke-8 nasional. Rinciannya, investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp16,34 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 326,6 juta dolar AS atau setara Rp5,23 triliun (kurs Rp16.000 per dolar AS), menempati peringkat ke-12 nasional.
Pemprov Riau juga terus mendorong pengembangan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Hingga September 2025, realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp10,95 triliun atau 19,59 persen dari total investasi sepanjang tahun berjalan.
"Langkah ini penting agar Riau tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga pusat pengolahan dan nilai tambah, sehingga mendorong ekonomi daerah yang berkelanjutan,” kata Wahid.
Secara kumulatif, realisasi investasi PMA dan PMDN di Provinsi Riau pada periode Januari–September 2025 mencapai Rp55,89 triliun. Capaian ini menempatkan Riau di peringkat ke-9 nasional dan peringkat pertama di Pulau Sumatra.
Untuk PMDN, Riau mencatat Rp 43,9 triliun (peringkat 6 nasional, peringkat 1 Sumatra). Sementara, PMA sebesar 749,8 juta dolar AS atau Rp 11,99 triliun (peringkat 15 nasional, peringkat 3 Sumatra).
Pemerintah Provinsi Riau menargetkan beberapa proyek strategis akan turut mendorong realisasi investasi hingga akhir 2025, antara lain pembangunan Tol Lingkar Pekanbaru Ruas Rengat–Pekanbaru, pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas dua gigawatt di Pulau Rangsang.
Wahid menegaskan, seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik kepada investor.
“Dengan pelayanan yang cepat dan transparan, kami yakin investasi di Riau akan terus tumbuh, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Dampak Kerusakan Alam
Namun demikian, sektor kehutanan di Riau terdampak oleh meningkatnya investasi. Bupati Siak, Afni Zulkifli, melaporkan terjadi luapan air di Kampung Sengkemang, Buantan II, Pangkalan Pisang, dan Rantau Panjang.
Diduga, banjir diakibatkan oleh daerah aliran sungai (DAS) atau kanal di daerah yang sudah beralih fungsi. Bahkan, ditemukan pembukaan lahan di sebelah DAS.
"DAS itu tidak boleh beralih fungsi, ini semua fungsi DAS sudah berubah. Tadi saya lihat ada berkebun di pinggir DAS. Lalu, ketika air dari atas mengalir, sementara yang di bawah tidak siap, inilah jadinya," kata Afni di Koto Gasib, dikutip dari Antara, Selasa.
Saat meninjau langsung lokasi banjir, Afni melihat sejumlah ruas jalan dan ratusan pemukiman warga terendam. Tinggi genangan air diperkirakan sekitar 50 sentimeter. dia mengakui tak menyangka debit air datang setelah hujan deras Minggu (19/10/2025) bersama dengan air pasang.
Afni sempat melihat DAS melalui drone di sepanjang DAS sudah banyak ditanami tanaman. Kemudian, juga terjadi pendangkalan. Oleh sebab itu, ketika sekat kanal milik perusahaan dibuka mengakibatkan terjadinya banjir dadakan.
"Tadi kami sudah lihat melalui drone memang di sepanjang aliran DAS itu sudah banyak ditanami tanaman yang tidak seharusnya ada di situ," kata dia.
Afni meminta, ke depan, baik pihak perusahaan, perangkat daerah, camat, dan perangkat kampung bisa saling berkoordinasi agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Afni juga memerintahkan perangkat daerah bersama TNI dan kepolisian bersinergi untuk membantu korban banjir.
Kasus Korupsi CPO
Salah satu kasus yang tengah menjadi perhatian luas masyarakat adalah korupsi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya. Terbaru, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan dana kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun atas korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya ke Kementerian Keuangan, Senin (20/10/2025).
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pengerahan tersebut. Secara simbolis, uang tunai senilai Rp2,4 triliun yang memenuhi lobi Kejagung dipamerkan dalam acara tersebut.
Total ganti rugi uang pengganti ini diserahkan usai vonis yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap tiga perusahaan dalam kasus tersebut. Ketiganya adalah, Wilmar Mas Group, Permata Hijau Group, Musim Mas Group.
Wilmar Mas Group mencantumkan alamat kantor dalam situs resminya, yakni di Jalan P. Sumatera No. 1, Kawasan Industri Dumai, Desa Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kabupaten Dumai, Riau.
Permata Hijau Group diketahui memiliki kantor perkebunan di Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau. Sementara perusahaan Musim Mas Group, memiliki kantor di Desa Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau.
Kasus lain yang turut menyita perhatian publik adalah kasus yang menyeret Surya Darmadi, yakni pendiri dan ketua Darmex Agro Group. Perusahaan ini merupakan salah satu kelompok budidaya, produksi, dan pengekspor minyak sawit terbesar di Indonesia.
Salah satu anak Perusahaan Darmex adalah PT Duta Palma Group yang memiliki Perkebunan yang tersebar di Riau. Sebelumnya, Surya pernah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 dalam kasus pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan di 2014.
Kasus ini terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Gubernur Riau, Annas Maamun, pada 25 September 2014.
Belakangan, Surya kembali menuai sorotan lantaran disebut kerap bolak-balik mengunjungi kantornya di Palma Tower, Jakarta Selatan meski telah berstatus sebagai narapidana di Lapas Sukamiskin.
Editor: Abdul Aziz
