tirto.id - Direktur Utama Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, mengungkapkan ada kesalahan berkaitan dengan alih fungsi lahan yang dilakukan oleh PT Jaswita di kawasan puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dia mengakui bahwa hal itu menjadi penyebab banjir yang menyerang wilayah Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu.
"Kemudian, kesalahan PTPN ini, kami koreksi diri mestinya PTPN juga tidak lepas tangan, ke depan kita saya juga telah minta ke PTPN I. Karena banyak tanahnya yang dikerjasamakan, banyak pak," kata Ghani dalam rapat di Ruang Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Ghani mengatakan selama ini mitra yang mendapatkan izin untuk memanfaatkan lahan diminta mengurus seluruh izinnya. Dari izin yang dibolehkan, mitra kerap memperluas pemanfaatan lahannya.
Dia mengaku lalai karena kurang pengawasan setelah dilakukan izin oleh para pengguna manfaat lahan di kawasan puncak.
"Memang disitu kesalahan PTPN kita hanya memberikan, menunjuk mitra, tapi dengan catatan mitra harus mengurus izin-izinnya," kata dia.
Sebagai bentuk evaluasi, Ghani menegaskan bahwa PTPN akan melakukan audit dan peninjauan ulang pemanfaatan lahan oleh mitra. Sebagai bentuk upaya menjaga kepercayaan, PTPN akan menunjuk konsultan independen dalam melakukan audit.
"Kami menggunakan konsultan independen atas arahan pemerintah kabupaten juga untuk memverifikasi mengaudit sampai sejauh mana mitra-mitra ini mematuhi atau tidak mematuhi ketentuan tentang lingkungan dan tentang izin bangunan," ujar Ghani.
Di dalam rapat, Ghani berkomitmen untuk mengingatkan mitra PTPN I yang melakukan pelanggaran akan diminta melakukan pembongkaran. Kemudian, lahan terpakai akan ditanam pohon.
"Minta mereka bongkar, dan kami siapkan untuk ditanam kembali, baik tanam teh maupun pohon-pohon," kata Ghani.
Tidak hanya digunakan sebagai area wisata dan perkebunan, lahan milik PTPN ke depannya dipastikan bakal digunakan untuk membantu program pemerintah. Salah satunya membantu membuka peternakan sapi perah untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).
"Kami mendukung pemerintah untuk makan siang bergizi itu untuk membuka kemungkinkan kerja sama dengan kami untuk peternakan sapi perah, dan tentu dilakukan dengan ketentuan memenuhi ketentuan lingkungan," kata Ghani.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
